Pengamat Ekonomi Sebut Angka Kenaikan UMP Jabar Kebijakan yang Populis

- Pemprov Jawa Barat menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta per bulan, naik Rp682.399 atau 29,44 persen dari UMP 2026 sebesar Rp2.317.601.
- Pengamat Acuviarta Kartabi menilai kenaikan besar ini berpotensi populis dan politis karena dasar perhitungan serta pertimbangan kemampuan pelaku usaha belum jelas.
- Gubernur Dedi Mulyadi menyebut angka Rp3 juta sebagai jalan tengah berbasis 70 persen KHL, sambil mengakui dampaknya berat bagi pengusaha di daerah berupah rendah.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar 29,44 persen menjadi Rp3 juta per bula. Pengamat ekonomi dari Univestas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai penetapan kenaikan upah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi dunia usaha maupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.
Menurut Acuviarta, kenaikan UMP yang cukup besar tersebut belum terlihat jelas didasarkan pada pertimbangan yang terukur. Dia bahkan menilai kebijakan tersebut cenderung bernuansa politis dan populis, terutama jika tidak disertai kajian mengenai kemampuan dunia usaha dalam memenuhi ketentuan upah minimum.
"Tidak jelas apakah kenaikan tersebut telah meminta pertimbangan dari kalangan pelaku usaha," ungkap Acuviarta dalam keterangan resmi diterima IDN Times, Minggu (22/11/2026).
1. Kenaikan upah haru perhatikan kondisi pelaku usaha juga

ilustrasi upah minimum (pexels.com/Ahsanjaya) Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian Acuviarta terkait penetapan UMP Jabar 2027. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kemampuan perusahaan membayar pekerja, tetapi juga dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan kondisi ketenagakerjaan di daerah.
Menurutnya, kenaikan UMP Jabar sebesar 29,44 persen belum memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan parameter yang digunakan dalam menentukan besaran kenaikan upah tersebut.
Dia khawatir kebijakan itu lebih mengedepankan kepentingan populis dan politis dibandingkan perhitungan berdasarkan kondisi perekonomian serta kemampuan dunia usaha. Sebab, kebijakan pengupahan idealnya tidak hanya melihat kebutuhan pekerja, tetapi juga memperhitungkan kemampuan perusahaan agar keberlangsungan usaha tetap terjaga.
2. Bisa menimbulkan masalah baru

ilustrasi PHK (Pexels.com/Anna Shvets) Persoalan lainnya adalah dampak kenaikan UMP terhadap daerah yang selama ini memiliki tingkat upah minimum di bawah Rp3 juta. Acuviarta mempertanyakan kesiapan daerah-daerah tersebut dalam menyesuaikan besaran upah hingga mencapai Rp3 juta per bulan. Sebab, kemampuan ekonomi dan karakteristik dunia usaha di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat tidak sama.
"Jika perusahaan di daerah tersebut tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi ketentuan upah baru, bukan tidak mungkin muncul persoalan ketenagakerjaan lainnya," papar Acu.
Dia menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam mengantisipasi dampak kebijakan terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki keterbatasan kemampuan membayar upah pekerja.
3. Dedi Mulyadi sebut angka ini merupakan jalan tengah

Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan ceramah inspiratif di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada tanggal 8 Oktober 2025, mengajak mahasiswa dan cendekiawan untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat bersatu untuk membentuk dunia yang lebih adil dan harmonis (uiii.ac.id) Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mengumumkan UMP Jabar 2027 sebesar Rp3 juta. Angka tersebut naik Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp2.317.601.
KDM mengatakan, penetapan UMP tersebut mempertimbangkan rekomendasi pemerintah dan serikat pekerja yang mengacu pada 70 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Barat sebesar Rp4.248.132.
Dia mengakui, kenaikan upah tersebut tidak akan memberikan dampak yang sama bagi seluruh daerah. Sebab, terdapat disparitas upah minimum yang cukup besar antara kabupaten/kota di Jawa Barat.
"Upah ini tidak akan berarti bagi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung karena upah mereka sudah di atas Rp3 juta," kata KDM, Sabtu (21/11/2026).
Sebaliknya, kenaikan tersebut akan lebih dirasakan pekerja di daerah yang selama ini memiliki upah minimum lebih rendah. Namun, KDM juga memahami kebijakan itu bisa menjadi tantangan bagi pengusaha di wilayah tersebut.
"Namun, upah ini sangat berarti. Bisa jadi menjadi kebahagiaan bagi para pegawai, tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pengusaha di wilayah seperti Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya," tuturnya.
KDM berharap kenaikan UMP tersebut tetap bisa menjaga keberlangsungan industri di Jawa Barat, terutama sektor padat karya seperti tekstil dan garmen yang menyerap banyak tenaga kerja.



















