Buruh Sebut UMP Jabar 2027 Masih 70 Persen dari Kebutuhan Hidup Layak

SPN Jawa Barat menilai UMP 2027 sebesar Rp3 juta, naik 29,44 persen, positif bagi buruh, tetapi baru mencapai sekitar 70 persen dari Kebutuhan Hidup Layak.
Serikat berharap kenaikan upah berikutnya mempercepat pencapaian KHL dan mengurangi kesenjangan upah, termasuk dengan mengangkat upah minimum wilayah Priangan Timur.
Buruh akan mengawal penetapan UMK dan UMSK oleh Dewan Pengupahan kabupaten/kota agar tetap mengacu pada aturan berlaku, yakni PP Nomor 49.
Bandung, IDN Times - Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2027 sebesar 29,44 persen atau Rp3 juta menjadi langkah positif bagi kesejahteraan buruh. Meski begitu, besaran upah tersebut dinilai masih belum memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Ketua SPN Jawa Barat, Dadan Sudiana mengatakan, capaian UMP saat ini baru sekitar 70 persen dari kebutuhan hidup layak di Jawa Barat. Artinya, masih ada selisih sekitar 30 persen untuk mencapai standar tersebut.
"Walaupun dari sisi capaian menuju Kebutuhan Hidup Layak (KHL), angkanya masih sekitar 70 persen dari kebutuhan hidup layak di Jawa Barat. Namun, dengan kenaikan yang cukup besar ini, tahapan menuju 100 persen KHL tidak terlalu jauh. Tinggal sekitar 30 persen lagi," kata Dadan, Sabtu (21/11/2026).
1. Buruh berharap target KHL bisa tercapai lebih cepat

Buruh Jabar tolak upah minimum 2022 di Gedung Sate (IDN Times-Azzis Zulkhairil) Dadan berharap kenaikan upah pada tahun-tahun berikutnya bisa terus mendekatkan pekerja pada standar kebutuhan hidup layak. Bahkan, ia berharap capaian tersebut bisa meningkat lebih cepat pada tahun depan.
Menurutnya, kenaikan UMP kali ini juga berpotensi mengurangi kesenjangan upah antardaerah di Jawa Barat. Daerah yang selama ini memiliki upah minimum relatif rendah, khususnya di wilayah Priangan Timur, bisa ikut terdorong.
"Wilayah Priangan Timur seperti Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Pangandaran, dan Tasikmalaya, dengan adanya UMP ini, upah minimumnya ikut terangkat," ujarnya.
2. Buruh akan kawal penetapan UMK dan UMSK di daerah

Buruh Jabar tolak upah minimum 2022 di Gedung Sate (IDN Times-Azzis Zulkhairil) Setelah keputusan UMP diumumkan, buruh selanjutnya fokus mengawal penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Dadan mengatakan, pembahasan UMK dan UMSK kini menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Sementara itu, Dewan Pengupahan Provinsi berwenang membahas UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
"Ini menjadi pelajaran bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena sudah ada putusan PTUN yang mengatur bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang baru, kewenangan tersebut tetap berada di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota," katanya.
3. Buruh minta penetapan upah tetap mengacu aturan yang berlaku

Aksi buruh Jabar tolak upah minimum 2021 di Gedung Sate (IDN Times-Azzis Zulkhairil) Meski pembahasan UMK dan UMSK dilakukan di tingkat kabupaten/kota, Dadan memastikan kalangan buruh tetap akan mengawal prosesnya. Dia mengatakan, rapat pleno Dewan Pengupahan di sejumlah kabupaten/kota mulai berjalan.
Dadan juga mengingatkan agar penetapan UMK dan UMSK tetap mengikuti ketentuan pengupahan yang berlaku. Sebab, menurutnya, aturan pemerintah terbaru sebagai turunan undang-undang belum diterbitkan.
"Jadi, kami tetap mengawal agar proses penetapan UMK dan UMSK kabupaten/kota sesuai dengan aturan yang masih berlaku, yaitu PP Nomor 49," tuturnya.



















