Polda Jabar Klaim Tak Ada Aksi Premanisme di Pabrik BYD Subang

- Polda Jabar menyatakan tidak menemukan pemerasan, pengancaman, intimidasi, atau premanisme di kawasan pabrik BYD Subang setelah penyelidikan bersama Polres Subang dan Bareskrim.
- Polisi tiga kali memeriksa lokasi sejak 12 November 2026, melibatkan manajemen, petugas keamanan, saksi lapangan, perangkat desa, dan pemerintah kecamatan; pembangunan serta produksi pabrik tetap normal.
- Aksi FMSB tercatat sekali pada 28 Oktober 2026 dengan pemberitahuan resmi, menyoroti limbah, tenaga kerja lokal, dan magang; BYD membuka sekitar 3.000 lowongan serta menerima lebih dari 800 pekerja.
Subang, IDN Times - Pabrik BYD di Kabupaten Subang sempat menjadi sorotan di media sosial karena dikabarkan terganggu dengan adanya aksi premanisme di kawasan sekitar. Namun, hal ini dibantah Polda Jabar.
Kepolisian menyebit tidak ditemukan aksi pemerasan, pengancaman, intimidasi, maupun premanisme di kawasan industri PT BYD Auto Indonesia, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang. Kepastian tersebut disampaikan setelah kepolisian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan langsung di lokasi.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan tim kepolisian telah turun ke lapangan sebanyak tiga kali untuk mendalami informasi dugaan premanisme yang beredar.
"Berdasarkan fakta lapangan serta keterangan resmi langsung dari perwakilan manajemen PT BYD Auto Indonesia yakni Mr Razi, Manager Office dan Luther Panjaitan, Head of Public and Government Relation dipastikan tidak ada tindakan pemerasan, pengancaman, intimidasi, maupun aksi premanisme yang ditujukan kepada perusahaan maupun karyawan," kata Hendra dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).
Penyelidikan dilakukan oleh jajaran Polres Subang, Polda Jabar, hingga Bareskrim Polri. Polisi juga memastikan aktivitas pembangunan dan produksi pabrik mobil listrik tersebut tetap berjalan normal.
1. Polisi tiga kali turun ke lokasi pabrik BYD

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Dok. Polda Jabar Hendra menjelaskan, kepolisian telah melakukan penyelidikan secara bertahap sejak 12 November 2026. Pada tahap awal, jajaran Polres Subang mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan dan wawancara dengan pihak manajemen serta petugas keamanan perusahaan.
Kemudian, pada 13 November 2026, tim gabungan yang terdiri dari Dittipidum Bareskrim Polri, Ditreskrimum Polda Jabar, dan Polres Subang kembali melakukan pengecekan lokasi.
Pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah saksi lapangan, perangkat desa, dan pihak perusahaan untuk mengumpulkan keterangan terkait informasi dugaan aksi premanisme.
Selanjutnya, pada 18 November 2026, jajaran Ditreskrimum Polda Jabar kembali mendatangi lokasi. Pemeriksaan dipimpin langsung oleh Dirreskrimum bersama Wadirkrimum, Kasubdit 1 Kamneg, Kanit Jatanras, dan tim penyidik.
"Tanggal 18 November, jajaran Ditreskrimum Polda Jabar, dipimpin langsung oleh Dirreskrimum bersama Wadirkrimum, Kasubdit 1 Kamneg, Kanit Jatanras, dan tim penyidik, kembali turun melaksanakan gelar evaluasi lapangan, koordinasi lanjutan dengan perusahaan, serta pendalaman bersama unsur pemerintah kecamatan," ungkapnya.
2. Polisi sebut aksi ormas hanya berlangsung satu kali

Ilustrasi ormas. (dok. IDN Times) Berdasarkan hasil penyelidikan, Hendra juga meluruskan informasi yang menyebut pabrik BYD berkali-kali didatangi atau digeruduk organisasi masyarakat (ormas). Menurutnya, aksi penyampaian pendapat oleh Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) hanya berlangsung satu kali, yakni pada 28 Oktober 2026. Kegiatan tersebut juga telah mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) resmi dari kepolisian.
"Kegiatan penyampaian pendapat oleh Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) hanya berlangsung satu kali pada tanggal 28 Oktober 2026 dan telah mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) resmi dari kepolisian," terangnya.
Hendra menyebut, aksi tersebut merupakan penyampaian aspirasi masyarakat yang dipicu sejumlah persoalan. Di antaranya isu perizinan pengelolaan limbah industri oleh vendor, tuntutan prioritas penyerapan tenaga kerja lokal, serta program magang bagi warga Kabupaten Subang.
3. KDM bakal kumpulkan aparat keamanan di Subang

Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan ceramah inspiratif di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada tanggal 8 Oktober 2025, mengajak mahasiswa dan cendekiawan untuk melihat bagaimana nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat bersatu untuk membentuk dunia yang lebih adil dan harmonis (uiii.ac.id) Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, menyatakan akan mengumpulkan seluruh jajaran keamanan di Kabupaten Subang untuk menjaga aktivitas industri pabrik BYD. Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya aksi sejumlah ormas yang mempertanyakan serapan tenaga kerja lokal di perusahaan otomotif asal China tersebut.
"Sudah, sudah nanti kami mau datengin. Mau saya undang seluruh jajaran keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Subangnya untuk sama-sama menjaga itu dengan cepat," kata KDM saat ditemui, Rabu (18/11/2026).
Dedi mengatakan, hingga saat itu belum ada laporan keluhan dari investor terkait persoalan tersebut. Menurutnya, persoalan yang muncul berkaitan dengan proses rekrutmen tenaga kerja sehingga perlu dikomunikasikan lebih lanjut.
"Enggak, sampai sekarang sih masih aman. Itu kan masalah rekrutmen tenaga kerja ya. Sebenarnya nanti deh saya akan langsung lebih banyak pada aspek humanity-nya sih," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Adi Komar, sebelumnya menyebut persoalan antara pihak BYD dan perwakilan ormas telah ditindaklanjuti melalui pertemuan bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Subang. Adi menjelaskan, BYD telah membuka sekitar 3.000 posisi pekerjaan melalui aplikasi Nyari Gawe milik Pemprov Jabar. Dari jumlah tersebut, lebih dari 800 tenaga kerja telah diterima dan mulai bekerja.
"BYD sekarang ini sudah membuka kurang lebih 3.000 posisi lowongan kerja dan sudah diterima sekitar 800 lebih warga yang sudah diterima dan sudah masuk," ujarnya.


















