Baru Diluncurkan, Aplikasi Angkut ODGJ Jabar Sudah Terima 38 Laporan

Program Angkut ODGJ melalui Sapawarga menerima 38 laporan dalam kurang dari sepekan. Dinsos dan Dinkes Jabar memverifikasi laporan serta menjalankan pemeriksaan medis sebelum rehabilitasi sosial.
Pelapor diminta menyertakan foto dan identitas bila tersedia untuk mendukung reunifikasi keluarga. ODGJ tanpa identitas dari luar Jabar akan dikoordinasikan untuk dipulangkan ke provinsi asal.
Jabar hanya memiliki tiga unit rehabilitasi berkapasitas sekitar 160 orang. Keterbatasan kuota, bangunan, dan anggaran membuat sebagian penerima layanan masuk daftar tunggu.
Bandung, IDN Times - Program Angkut Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui aplikasi Sapawarga mulai menerima laporan masyarakat. Belum genap sepekan berjalan, Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat mencatat sudah ada 38 laporan terkait keberadaan ODGJ.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Jabar, Iis Rostiasih mengatakan, penanganan laporan melibatkan Dinsos dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Sebab, ODGJ tidak bisa langsung dibawa ke panti sosial tanpa melalui pemeriksaan medis.
"Sebenarnya leading sector aplikasinya di Diskominfo. Hanya saja untuk implementasi, verifikasi dan sebagainya, kami bersama Dinkes, khususnya Dinkes dan Dinsos," kata Iis, dikutip Kamis (19/11/2026).
1. Laporan harus dilengkapi foto dan identitas
( Ilustrasi ODGJ) IDN Times/Istimewa Iis menjelaskan, masyarakat yang melaporkan keberadaan ODGJ perlu menyertakan foto serta informasi identitas dan keluarga jika tersedia. Hal ini dikarenakan data keluarga diperlukan untuk memudahkan proses reunifikasi setelah pasien menjalani perawatan dan rehabilitasi.
"Nah, berbeda dengan yang tidak ada keluarga, yang mister X. Mungkin mereka tidak bisa menyampaikan data keluarga, tapi foto. Kami butuh foto juga kan, sebagai data lah, untuk data mereka yang mister X itu tidak punya keluarga," jelasnya.
Setelah laporan diverifikasi, Dinkes kabupaten kota akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Pasien yang membutuhkan perawatan medis akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
"Jadi prosesnya ditemukan, ODGJ dirawat dulu. Setelah perawatan, kemudian rehabilitasinya ke kami. Baru nanti di kami diverifikasi untuk direhabilitasi di mana ditempatkan," tuturnya.
2. ODGJ Mister X akan dikembalikan ke asal

Ilustrasi ODGJ/ Kemensos Bebaskan ODGJ Kakak Adik yang Dipasung 24 Tahun di Banten. (dok. Kemensos) Lebih lanjut, Iis mengungkapkan, calon penerima layanan yang membutuhkan rehabilitasi sosial harus masuk daftar tunggu apabila belum tersedia tempat di panti milik provinsi. Dia mengatakan, skema tersebut dilakukan karena tempat rehabilitasi memiliki kuota.
"Di kami masih waiting list. Jadi yang sudah diverifikasi langsung kami masukkan ke waiting list," kata dia.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dinsos Jabar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pasien bisa mendapat penampungan sementara. Sedangkan, ODGJ tanpa identitas yang diketahui berasal dari luar Jawa Barat akan diupayakan dipulangkan melalui koordinasi antar daerah.
"Kami pernah mengembalikan mister X. Misalnya, tahu ini dari Jatim misalnya. Kita kembalikan ke Dinsos Jatim. Karena kan ini orangnya orang Jatim. Ini dikembalikan ke provinsi asal," kata dia.
3. Dinsos Jabar kurang anggaran penangan ODGJ

Foto ilustrasi. IDN Times/Dok. RSJ Cisarua Jabar Adapun Pemprov Jabar saat ini hanya memiliki tiga unit pelayanan sosial untuk rehabilitasi ODGJ, yakni Satpel Bina Laras Sakurjaya di Sumedang, Bina Laras Garut, dan Bina Laras Sukabumi. Total kapasitas ketiganya hanya sekitar 160 orang.
Iis mengakui, peningkatan kapasitas fasilitas tersebut masih terkendala kebutuhan anggaran. Salah satu persoalan berada di Bina Laras Garut, tepatnya di wilayah Cisurupan, yang masih menggunakan bangunan sewa. Bahkan, anggaran pembayaran sewa tahun ini belum terakomodasi.
"Kami sampaikan dalam rapat terakhir ke Komisi V bahwa setiap tahun kami harus membayar uang sewa, khususnya yang di Garut. Tahun ini belum teranggarkan. Kami sudah sampaikan kebutuhan itu, mudah-mudahan dipenuhi usulan kami, termasuk rehabilitasi atau revitalisasi panti-panti untuk ODGJ," ungkapnya.
Sementara di Satpel Bina Laras Sakurjaya, Sumedang, lahan yang tersedia sebenarnya berpotensi menampung hingga 250 orang. Namun, keterbatasan bangunan membuat fasilitas tersebut baru mampu mengakomodasi sekitar 80 orang.
"Di Sakurjaya sebenarnya dengan lahan sekian itu bisa sampai 250, menampung dengan lahan itu. Tapi bangunannya baru bisa mencapai 80," kata dia.






















