Jumlah PPPK Paruh Waktu Jabar Menyusut, dari 23 Ribu Jadi 22.984

- Sebanyak 22.984 PPPK Paruh Waktu Pemprov Jabar memperpanjang kontrak untuk 2027, turun dari lebih dari 23.000 pegawai sebelumnya.
- Penurunan jumlah terjadi karena pegawai pensiun, terkena sanksi disiplin, atau mengundurkan diri, termasuk akibat perubahan domisili setelah menikah.
- SK perpanjangan dibagikan bertahap per wilayah untuk kelancaran administrasi dan mencegah pungli; kenaikan menjadi penuh waktu masih menunggu kebijakan pusat serta anggaran.
Bandung, IDN Times - Sebanyak 22.984 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) Paruh Waktu di lingkungan Pemprov Jabar telah melakukan perpanjangan kontrak untuk 2027. Sementara kenaikan status menjadi penuh waktu masih dilakukan kajian oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jabar.
Kepala BKD Jawa Barat, Dedi Sopandi mengatakan, jumlah pengangkatan ini mengalami penurunan dibandingkan total PPPK Paruh Waktu sebelumnya yang mencapai 23.000 orang lebih dan tersebar di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Sebanyak 22.984 P3K paruh waktu yang diperpanjang kontrak, yang asalnya 23.000 sekian," kata Dedi, Rabu (18/11/2026).
1. Ada beberapa faktor yang membuat terjadinya pengurangan

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) Dedi menjelaskan, berkurangnya jumlah pegawai tersebut disebabkan sejumlah faktor, mulai dari memasuki masa pensiun, terkena sanksi disiplin, hingga mengundurkan diri. Sehingga, pengangkatan PPPK tahun ini mengalami penguran.
"Kenapa berkurang? Satu, ada kurun waktu setahun ini mereka pensiun, yang kedua, ada kurun waktu dalam setahun itu mereka terkena hukuman disiplin, dan ada yang kurun waktu setahun itu mereka mengundurkan diri dari P3K paruh waktu," kata dia.
Selain itu, Dedi mengungkapkan, pengunduran diri bisa terjadi karena perubahan kondisi pribadi, seperti pegawai yang harus pindah domisili mengikuti pasangan setelah menikah, sehingga tidak dilakukan perpanjangan di tahun depan.
"Misalkan mengundurkan diri begini, dia seorang P3K paruh waktu kerja di Garut, single, ternyata dia mendapatkan suami orang Jakarta, sehingga menyarankan untuk mengundurkan diri dan pindah ikut suaminya," tuturnya.
2. Surat perpanjangan langsung diberikan ke wilayah masing-masing

Ilustrasi ASN (IDN Times/Aan Pranata) Dedi menjelaskan, surat keputusan (SK) perpanjangan kontrak sudah mulai dibagikan berdasarkan wilayah masing-masing. Sejumlah daerah, termasuk Cirebon dan Sumedang, telah menerima SK tersebut, dan selebihnya akan langsung disebarkan secara bertahap.
"Sekarang SK perpanjangannya sudah diberikan per wilayah. Yang sudah diberikan itu wilayah X, Cirebon sudah, Sumedang sudah, sekarang Bandung, kami bagikan yang untuk wilayah Bandung-Cimahi, nanti terus bertahap," ucapnya.
Pembagian SK secara langsung dilakukan, untuk memastikan proses administrasi berjalan lancar sekaligus mengantisipasi praktik pungutan liar yang berpotensi dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
"BKD berharap perpanjangan ini dibagikan langsung. Kedua, upaya mencegah agar tidak ada orang atau oknum yang mengatakan bahwa itu berbayar dan sebagainya," ujarnya.
3. Pengangkatan ASN menunggu keputusan pemerintah pusat

(Ilustrasi ASN)/IDN Times/Oetoro Aji Selain perpanjangan kontrak PPPK Paruh Waktu, Pemprov Jabar juga menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pembukaan formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun mendatang.
"Penambahan ASN itu nanti dibuka kan oleh Menpan RB formasinya tahun ini. Tapi yang jelas penambahan ASN-nya tidak akan melebihi jumlah setahun ASN yang pensiun," kata Dedi.
Dedi menyebutkan, penambahan ASN nantinya akan mempertimbangkan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun. Pemprov Jabar tidak akan melakukan rekrutmen melebihi jumlah ASN yang keluar melalui skema pensiun.
"Di mana ASN yang pensiun itu PNS di Jawa Barat di tahun ini ada 1.800 sekian, rata-rata setiap tahun itu ada sekitar 1.600 sampai 1.700. Jadi pengangkatan itu menyesuaikan dengan kondisi yang pensiun supaya tetap belanja pegawai itu di bawah 30 persen," tuturnya.
Sementara itu, peluang pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu juga masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan ketersediaan anggaran daerah.
"Nanti kita lihat dulu, pengangkatan yang Januari ke penuh waktu itu apakah berdampak juga dengan dana alokasinya, atau dana alokasinya tetap di Pemprov. Kalau dana alokasinya tetap di Pemprov, maka kita akan bisa pergunakan untuk peningkatan yang paruh waktu ke penuh waktu untuk tenaga teknis lainnya," kata dia.























