7 OPD Baru Pemprov Jabar yang Dirombak KDM Akibat Tekanan Fiskal

- Pemprov Jabar akan menggabungkan tujuh pasangan OPD untuk menekan belanja birokrasi akibat penurunan dana transfer pusat dan menjaga porsi anggaran bagi kebutuhan publik.
- Restrukturisasi mengurangi perangkat daerah dari 38 menjadi 31, dengan dinas turun dari 26 menjadi 21 dan badan dari sembilan menjadi tujuh.
- Tiga penggabungan mulai berlaku pada 2027; Perda ditargetkan rampung sebelum penetapan APBD 2027 pada 27 November 2026, sementara nilai efisiensi masih dihitung.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan merampingkan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) dengan menggabungkan tujuh perangkat daerah. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan belanja birokrasi di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan, penataan organisasi tersebut bertujuan memperbesar porsi belanja untuk kepentingan publik. Menurutnya, kondisi fiskal daerah mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian agar kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
"Penataan organisasi pemerintah daerah sehingga menjadi lebih ramping. Tujuannya adalah agar angka-angka keuangan di pemerintah daerah bisa memperbesar jumlah belanja untuk kepentingan publik," ujar KDM saat ditemui di Gedung Pakuan, Selasa (17/11/2026).
1. Jumlah perangkat daerah berkurang dari 38 menjadi 31

Ilustrasi ASN di Kota Bekasi. (IDN Times/Imam Faishal) Dia mengatakan, pengurangan dana transfer daerah menjadi salah satu alasan pemerintah harus melakukan penyesuaian struktur organisasi. Sehingga, Pemprov Jabar berupaya melakukan efisiensi termasuk menggabungkan OPD.
"Kami menghadapi problema fiskal karena ada penurunan dana transfer daerah karena kepentingan pemerintah pusat yang mendesak. Nah, sehingga kita harus menyesuaikan agar belanja kebutuhan publiknya tetap terjaga," katanya.
Sementara, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menjelaskan, penggabungan tersebut membuat jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar berkurang dari sebelumnya 38 menjadi 31.
Ada tujuh pasangan perangkat daerah yang akan diintegrasikan, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, serta Dinas Perkebunan dengan Dinas Kehutanan.
Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) digabung dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan DP3AKB, Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
"Dari 38 menjadi 31 perangkat daerah. Dinas dari 26 menjadi 21, badan dari sembilan menjadi tujuh," kata Herman.
2. Tiga penggabungan efektif pada 2027

Ilustrasi ASN di Indonesia. (IDN Times/Aditya Pratama) Herman mengatakan, proses integrasi akan dilakukan secara bertahap di mana pada tahap awal, terdapat tiga penggabungan yakni Dinas Kehutanan dengan Dinas Perkebunan, BKD dengan BPSDM, serta DP3AKB dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
"Pembahasan APBD 2027 sudah mulai diadaptasi. Semuanya berlaku mulai 2027," kata dia.
3. Perda ditargetkan diparipurnakan sebelum APBD 2027 ditetapkan

(Humas/DPRD Jabar) Herman menyebut, perubahan struktur perangkat daerah tersebut akan diatur melalui peraturan daerah (Perda). Pemprov Jabar menargetkan pembahasannya rampung sebelum penetapan APBD 2027.
"Rencananya sebelum penetapan APBD 2027. APBD rencana akan diparipurnakan tanggal 27 November 2026," kata Herman.
Meski demikian, Pemprov Jabar belum bisa memastikan besaran efisiensi anggaran yang akan diperoleh dari penggabungan tujuh OPD tersebut. Menurut Herman, perhitungan penghematan masih dalam tahap pendalaman.
"Yang jelas ada efisiensi. Jumlahnya berapa masih didalami," tuturnya.






















