Mitra SPPG se-Jabar Adukan Kebijakan Baru BGN ke DPR RI

- Puluhan mitra pengelola SPPG dari Jawa Barat dan Jawa Tengah mengadu ke DPR terkait kebijakan baru BGN dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
- Pemangkasan relawan, skema kerja bergilir, administrasi digital rumit, keterlambatan dana, dan ketidakpastian izin dapur baru dinilai mengganggu operasional serta pendapatan pekerja.
- Komisi IX DPR akan meneruskan aspirasi mitra kepada BGN, sambil menekankan tata kelola MBG harus mempertimbangkan gizi, ekonomi daerah, lapangan kerja, dan kepentingan pelaksana.
Bandung, IDN Times - Puluhan perwakilan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Jawa Barat dan Jawa Tengah mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Mereka menyampaikan sejumlah keberatan terhadap kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam audiensi yang berlangsung di ruang Fraksi Partai Demokrat tersebut, para mitra mengungkapkan berbagai persoalan yang dihadapi pengelola dapur SPPG. Mulai dari pemangkasan jumlah relawan, perubahan skema operasional, rumitnya pelaporan melalui aplikasi digital, keterlambatan pencairan dana, hingga belum adanya kepastian operasional bagi dapur SPPG baru.
Rombongan diterima sejumlah anggota DPR RI, di antaranya Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, serta Rinto Subekti yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah.
Para mitra berharap DPR dapat menjembatani aspirasi mereka kepada BGN agar kebijakan yang diterapkan tidak menghambat operasional dapur maupun berdampak terhadap masyarakat yang terlibat dalam program MBG.
1. Pemangkasan relawan SPPG dikhawatirkan picu pengangguran

Dok. Istimewa Perwakilan SPPG Priangan Timur, Ucu Supriatna atau yang akrab disapa Abah Ucu, mengatakan perubahan skema operasional BGN membuat para mitra berada dalam posisi sulit. Sebab, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap jumlah relawan yang dapat dipekerjakan.
Berdasarkan aturan yang disampaikan dalam audiensi, dapur SPPG dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.500 orang diwajibkan mengurangi jumlah relawan dari sebelumnya 47 orang menjadi 15 orang.
Sementara itu, dapur dengan jumlah penerima manfaat di atas 2.000 orang hanya diperbolehkan mempekerjakan maksimal 24 relawan.
Menurut Abah Ucu, kebijakan tersebut menimbulkan dilema bagi pengelola. Jika jumlah relawan dikurangi, para pekerja berisiko kehilangan mata pencaharian. Namun, apabila tetap dipertahankan, pengelola harus menerapkan sistem kerja bergiliran atau shifting.
"Kebijakan baru mengenai skema operasional ini telah membuat kegaduhan di tingkat SPPG, karena harus mengeluarkan jumlah relawan yang ada. Meskipun tidak dikeluarkan, maka skema shifting (giliran kerja) dilakukan, dan ini berdampak pada pendapatan relawan yang jauh lebih rendah daripada UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujar Abah Ucu dalam rilis yang diterima IDN Times, Senin(16/11/2026).
Ia mencontohkan, penerapan sistem shifting membuat sebagian relawan hanya bisa bekerja sekitar 12 hari dalam sebulan. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan mereka turun menjadi sekitar Rp1,2 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum yang berlaku di Jawa Barat.
"Kami ini mengalami dilema berat dengan kebijakan tersebut. Di satu sisi kami dipaksa mengurangi jumlah relawan, namun di sisi lain tidak boleh ada pemberhentian begitu saja, karena jika dikurangi justru akan menambah angka pengangguran baru di daerah," katanya.
Abah Ucu juga meminta BGN membentuk Deputi Kemitraan yang secara khusus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan mitra pengelola SPPG.
Menurutnya, BGN sebelumnya telah menerima usulan mitra mengenai penerapan sistem akreditasi dan grading agar operasional setiap dapur dapat disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi masing-masing. Namun, setelah sistem grading berjalan, muncul kembali kebijakan baru yang dinilai belum disosialisasikan secara optimal.
2. Mitra keluhkan rumitnya administrasi dan ketidakpastian dapur baru

Dok. Istimewa Persoalan lain yang disampaikan para mitra berkaitan dengan beban administrasi digital. Perwakilan SPPG Kabupaten Ciamis, Robi Tamzil, menilai banyaknya aplikasi yang harus diisi setiap hari menyita waktu dan tenaga pengelola dapur.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian (LPDH). Menurut Robi, sistem tersebut masih menimbulkan kendala bagi sejumlah mitra dalam menjalankan kewajiban pelaporan.
"Salah satunya aplikasi LPDH (Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian) yang hari ini banyak sekali mitra menjadi korban karena kerumitan aplikasi tersebut," ungkap Robi.
Ia berharap BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem administrasi agar persoalan teknis tidak menghambat pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi masyarakat.
Sementara itu, perwakilan tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, Karom, menegaskan bahwa para mitra pada dasarnya mendukung upaya BGN melakukan efisiensi anggaran dan pembenahan tata kelola MBG.
Namun, menurutnya, efisiensi perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul di tingkat pelaksana.
"Jika tidak segera dilakukan evaluasi, maka bakal ada ribuan pengangguran baru akibat pemangkasan jumlah relawan ini. Bahkan sekarang pun sudah mulai terjadi konflik di lapangan karena banyak relawan terpaksa dihentikan tanpa alasan yang jelas," kata Karom.
Karom juga meminta BGN memberikan kepastian kepada pengelola dapur SPPG baru yang hingga kini belum memperoleh izin operasional.
Ia menyebut sejumlah masyarakat telah mengeluarkan dana pribadi dalam jumlah besar untuk membangun fasilitas dapur guna mendukung program MBG. Namun, investasi tersebut belum dapat dimanfaatkan karena belum ada kepastian kapan dapur mereka bisa mulai beroperasi.
Selain persoalan tenaga kerja dan administrasi, para mitra juga mengeluhkan keterlambatan pengisian dana operasional atau top up yang berpotensi mengganggu kelancaran kegiatan dapur.
3. DPR Minta tata kelola MBG perhatikan dampak ekonomi daerah

Dok. Istimewa Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Cellica Nurrachadiana, menyatakan akan meneruskan masukan para mitra kepada pimpinan BGN.
Cellica mengapresiasi kedatangan perwakilan mitra dari Jawa Barat dan Jawa Tengah yang tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa temuan serta usulan perbaikan berdasarkan kondisi di lapangan.
"Kami sangat mengapresiasi teman-teman mitra ini karena mereka datang memberikan solusi serta temuan-temuan riil di lapangan atas kebijakan yang dikeluarkan. Pada prinsipnya, para mitra ini tetap mendukung penuh kebijakan BGN dan berharap bisa terus menjadi mitra strategis pemerintah," ujar Cellica.
Mantan Bupati Karawang tersebut mengatakan, kepemimpinan BGN yang baru tengah melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa program MBG memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan gizi anak. Program tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
"Program MBG ini tidak hanya bertujuan memperbaiki gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kebijakan ini harus dipikirkan secara holistik dan berkeadilan, jangan sampai ada pihak di lapangan yang justru dirugikan," katanya.
Cellica memastikan berbagai keluhan, saran, dan masukan yang disampaikan mitra akan ditampung dan diteruskan kepada BGN sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Ia berharap perbaikan tata kelola dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak, mulai dari penerima manfaat, relawan, hingga mitra pengelola SPPG.




















