Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Ojol Cirebon Merasa Miskin, Data Pemerintah Justru Bilang Lain

Kab. Cirebon
2 min read
Ojol Cirebon Merasa Miskin, Data Pemerintah Justru Bilang Lain
ilustrasi ojol (unsplash.com/Sam Szuchan)
Para ojol di Cirebon bilang hidup mereka susah, tapi data pemerintah menulis mereka lebih mampu. Karena itu, ada yang takut bantuan kesehatan BPJS jadi tidak cocok. Wakil Bupati Agus dan DPRD akan melihat masalah ini. Mereka juga akan bicara dengan pemerintah pusat supaya data para ojol bisa lebih pas.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Cirebon, IDN Times- Pemerintah Kabupaten Cirebon menyebutkan, ketidaksesuaian data tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil menjadi persoalan yang dihadapi sejumlah pengemudi ojek online (ojol) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Sebagian pengemudi mengaku masuk kategori desil 6 atau 7, meskipun menilai kondisi ekonominya berada pada kelompok desil 5.

Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan yang menjadi kewenangannya.

Sementara itu, aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.

  1. 1. Perbedaan data berdampak pada jaminan kesehatan

    Ilustrasi ojol sedang menunggu pesanan. IDN Times/Dini suciatiningrum
    Ilustrasi ojol sedang menunggu pesanan. IDN Times/Dini suciatiningrum

    Menurut Agus, persoalan ketidaksesuaian desil menjadi salah satu keluhan yang disampaikan Aliansi Online Cirebon Bersatu dalam audiensi dengan pemerintah daerah dan DPRD.

    Sejumlah pengemudi ojol mengaku kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori kesejahteraan yang tercantum dalam data pemerintah.

    "Persoalan tersebut perlu ditelusuri karena penetapan data sosial ekonomi berkaitan dengan regulasi serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah," kata Agus, Senin (16/11/2026).

  2. 2. Pemerintah daerah petakan kewenangan

    Ilustrasi ojol. (IDN Times/Sukma Shakti)
    Ilustrasi ojol. (IDN Times/Sukma Shakti)

    Selain persoalan BPJS PBI, para pengemudi ojol juga menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan dan kebijakan perusahaan aplikator.

    Agus mengatakan, pemerintah daerah akan memilah persoalan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi.

    Adapun persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat akan dikomunikasikan dengan kementerian terkait, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian UMKM.

    Menurut dia, tidak seluruh persoalan yang disampaikan pengemudi ojol dapat diselesaikan langsung oleh pemerintah kabupaten.

    "Koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan nasional dapat diteruskan kepada lembaga yang memiliki kewenangan," terangnya.

  3. 3. DPRD soroti ketepatan pendataan

    Gambar ilustrasi ojol (freeepik)
    Gambar ilustrasi ojol (freeepik)

    Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia mengatakan, DPRD akan memfasilitasi aspirasi pengemudi ojol dan meneruskannya kepada pemerintah pusat.

    Selain persoalan kepesertaan BPJS PBI, ia menyoroti anggapan bahwa pengemudi ojol belum sepenuhnya dipandang sebagai bagian dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menurut Sophi, perubahan data desil juga perlu mendapat perhatian karena terdapat pekerja harian lepas yang tercatat dalam kategori kesejahteraan tinggi.

    "Kondisi ini menunjukkan pentingnya kesesuaian antara data administrasi dan keadaan ekonomi masyarakat di lapangan. Kami menilai, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi agar proses pendataan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat," terangnya.

Related Articles

See More