Ojol Cirebon Merasa Miskin, Data Pemerintah Justru Bilang Lain

Cirebon, IDN Times- Pemerintah Kabupaten Cirebon menyebutkan, ketidaksesuaian data tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil menjadi persoalan yang dihadapi sejumlah pengemudi ojek online (ojol) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Sebagian pengemudi mengaku masuk kategori desil 6 atau 7, meskipun menilai kondisi ekonominya berada pada kelompok desil 5.
Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan yang menjadi kewenangannya.
Sementara itu, aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
1. Perbedaan data berdampak pada jaminan kesehatan

Ilustrasi ojol sedang menunggu pesanan. IDN Times/Dini suciatiningrum Menurut Agus, persoalan ketidaksesuaian desil menjadi salah satu keluhan yang disampaikan Aliansi Online Cirebon Bersatu dalam audiensi dengan pemerintah daerah dan DPRD.
Sejumlah pengemudi ojol mengaku kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori kesejahteraan yang tercantum dalam data pemerintah.
"Persoalan tersebut perlu ditelusuri karena penetapan data sosial ekonomi berkaitan dengan regulasi serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah," kata Agus, Senin (16/11/2026).
2. Pemerintah daerah petakan kewenangan

Ilustrasi ojol. (IDN Times/Sukma Shakti) Selain persoalan BPJS PBI, para pengemudi ojol juga menyampaikan aspirasi mengenai kesejahteraan dan kebijakan perusahaan aplikator.
Agus mengatakan, pemerintah daerah akan memilah persoalan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi.
Adapun persoalan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat akan dikomunikasikan dengan kementerian terkait, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian UMKM.
Menurut dia, tidak seluruh persoalan yang disampaikan pengemudi ojol dapat diselesaikan langsung oleh pemerintah kabupaten.
"Koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan nasional dapat diteruskan kepada lembaga yang memiliki kewenangan," terangnya.
3. DPRD soroti ketepatan pendataan

Gambar ilustrasi ojol (freeepik) Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia mengatakan, DPRD akan memfasilitasi aspirasi pengemudi ojol dan meneruskannya kepada pemerintah pusat.
Selain persoalan kepesertaan BPJS PBI, ia menyoroti anggapan bahwa pengemudi ojol belum sepenuhnya dipandang sebagai bagian dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Sophi, perubahan data desil juga perlu mendapat perhatian karena terdapat pekerja harian lepas yang tercatat dalam kategori kesejahteraan tinggi.
"Kondisi ini menunjukkan pentingnya kesesuaian antara data administrasi dan keadaan ekonomi masyarakat di lapangan. Kami menilai, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi agar proses pendataan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat," terangnya.



















