Perjalanan Teras Cihampelas, Ikon Kota Bandung Itu Kini akan Dibongkar

Teras Cihampelas mulai dibangun pada era Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Proyek yang mulai dikerjakan pada 2017 ini menghadirkan konsep pedestrian layang sepanjang sekitar 450 meter di atas Jalan Cihampelas.

Pembangunannya menjadi salah satu upaya Pemkot Bandung untuk mengatasi persoalan PKL yang selama ini berjualan di sepanjang trotoar dan mengganggu ruang gerak pejalan kaki. Melalui skywalk tersebut, para pedagang direlokasi ke area khusus di atas jalan.

Pada tahap awal, Teras Cihampelas disiapkan untuk menampung sekitar 192 pedagang. Dengan konsep tersebut, masyarakat diharapkan bisa berjalan-jalan, berbelanja, sekaligus menikmati suasana kawasan Cihampelas dari ketinggian.

Pembangunan tahap pertama menghabiskan anggaran sekitar Rp48 miliar dari APBD Kota Bandung. Proyek ini kemudian menjadi salah satu ikon penataan kota yang cukup menyita perhatian publik.

Tidak lama setelah dibuka, Teras Cihampelas langsung menarik perhatian masyarakat. Konsep skywalk yang saat itu masih terbilang baru membuat banyak warga penasaran untuk datang dan merasakan pengalaman berjalan di atas jalan raya.

Popularitasnya semakin meningkat ketika Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana berkunjung pada 12 April 2017. Kedatangan Jokowi didampingi langsung oleh Ridwan Kamil yang saat itu masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi memberikan apresiasi terhadap konsep penataan PKL yang diterapkan di Teras Cihampelas. Menurutnya, fasilitas itu menjadi contoh penataan kota yang baik, terutama untuk kawasan yang memiliki keterbatasan lahan.

Jokowi bahkan menilai Teras Cihampelas bisa menjadi daya tarik wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kunjungan orang nomor satu di Indonesia tersebut semakin membuat Teras Cihampelas dikenal luas. Pada masa itu, kawasan ini menjadi salah satu destinasi yang ramai didatangi warga maupun wisatawan yang berkunjung ke Bandung.

Naas, ikon Kota Bandung itu tidak bertahan lama. Setelah masa kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung berakhir, popularitas kawasan tersebut perlahan menurun. Terlebih ketika pandemik COVID-19 di mana masyarakat tidak bisa beraktivitas, fasilitas ini pun tidak hidup.

Persoalan fasilitas dan aktivitas perdagangan menjadi salah satu faktor yang membuat pedagang tidak bertahan. Tidak semua kebutuhan usaha dapat terpenuhi, sementara jumlah pengunjung yang datang semakin berkurang.

Dampaknya dirasakan langsung oleh para pedagang. Mereka yang sebelumnya berharap mendapatkan pelanggan dari wisatawan justru harus menghadapi kios yang semakin sepi.

Sejumlah pedagang akhirnya memilih kembali berjualan di bawah, di sepanjang kawasan Cihampelas. Mereka harus mencari lokasi yang lebih memungkinkan untuk mendapatkan pembeli dan memenuhi kebutuhan keluarga.

Semakin sedikitnya aktivitas di Teras Cihampelas membuat kondisi bangunan ikut memprihatinkan. Area yang dulunya menjadi tempat warga berjalan-jalan dan berbelanja perlahan berubah menjadi kawasan yang sepi.

Kondisi tersebut terlihat dari sejumlah fasilitas yang tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Toilet mengalami kerusakan, lift tidak beroperasi, sementara beberapa bagian lantai kayu mulai keropos.

Kios-kios yang ditinggalkan pedagang juga tidak luput dari vandalisme. Coretan cat semprot terlihat di sejumlah bagian bangunan, sementara debu dan sampah mulai memenuhi area yang jarang dilalui pengunjung.

Kondisinya jauh berbeda dibandingkan saat awal dibuka. Deretan kios kosong, coretan pilox, hingga bau tidak sedap menjadi gambaran kondisi skywalk tersebut.

Persoalan ini memperlihatkan bahwa keberadaan sebuah fasilitas publik tidak cukup hanya dibangun dengan konsep menarik. Perawatan, pengelolaan, serta aktivitas yang mampu menghidupkan kawasan juga menjadi hal penting agar bangunan tetap berfungsi.

Memasuki kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, nasib Teras Cihampelas semakin mengarah pada pembongkaran. Pemkot Bandung mulai melakukan kajian terhadap kondisi bangunan tersebut. Salah satunya melalui uji beban atau loading test untuk mengetahui kondisi dan kemampuan struktur bangunan.

Dalam proses pemeriksaan, muncul persoalan terkait kelayakan bangunan. Segmen 2 Teras Cihampelas diketahui tidak memiliki dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena bangunan publik harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif sebelum dinyatakan layak digunakan.

Farhan kemudian menyampaikan bahwa Teras Cihampelas memiliki persoalan struktural, minim manfaat, serta tidak memiliki kelengkapan perizinan yang dibutuhkan. Pada Januari 2026, Farhan menyatakan rencana pembongkaran telah dibicarakan bersama Gubernur Jawa Barat dan Pemprov Jabar. Pemkot Bandung pun mulai mengurus perizinan pembongkaran.

Di sisi lain, nasib pedagang yang masih bertahan juga menjadi perhatian. Pemkot Bandung berencana mencarikan lokasi alternatif agar mereka tetap bisa menjalankan usaha setelah bangunan dibongkar.

Dengan berbagai persoalan tersebut, Teras Cihampelas yang sebelumnya diharapkan menjadi ruang publik dan pusat aktivitas ekonomi akhirnya dinilai tidak lagi bisa dipertahankan dalam kondisi seperti sekarang.

Setelah melalui berbagai tahapan kajian dan proses administrasi, Teras Cihampelas akhirnya memasuki tahap lelang pembongkaran pada November 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar mengumumkan lelang paket bangunan untuk dibongkar melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung.

Berdasarkan pengumuman resmi DBMPR Jabar pada 13 November 2026, lelang dilakukan secara elektronik atau e-Auction dengan mekanisme penawaran terbuka (open bidding).

Nilai limit sekaligus uang jaminan lelang ditetapkan sebesar Rp120 juta. Proses pendaftaran dan kualifikasi peserta dibuka mulai 13 hingga 19 November 2026.

Sementara itu, pengumuman peserta yang lolos kualifikasi dijadwalkan pada 23 November 2026. Adapun batas akhir penawaran lelang ditetapkan pada 26 November 2026 pukul 14.00 WIB.

Pemprov Jabar menyebut pembongkaran akan segera dilakukan setelah proses lelang rampung. Persetujuan pembongkaran juga disebut telah diperoleh sehingga tidak ada lagi persoalan perizinan yang perlu ditunggu.

Meski demikian, pelaksanaan pembongkaran tetap membutuhkan koordinasi dengan sejumlah pihak, terutama terkait pengaturan lalu lintas di kawasan Jalan Cihampelas. Pembongkaran tersebut menjadi bagian dari rencana Pemprov Jabar untuk menata kembali kawasan Cihampelas.

Perjalanan Teras Cihampelas menjadi pengingat bahwa membangun fasilitas publik bukan hanya soal menghadirkan bangunan baru dan menarik perhatian masyarakat. Keberlanjutan pengelolaan, perawatan, serta manfaat yang dirasakan warga dan pedagang menjadi bagian penting agar fasilitas tersebut tidak berakhir terbengkalai.