Pasar Tradisional Cirebon Kehilangan Separuh Lebih Penghuninya
- Jumlah pedagang pasar tradisional di Kota Cirebon turun dari sekitar 6.000 menjadi 2.500 orang, atau berkurang 58,3 persen, akibat perubahan pola belanja masyarakat.
- APPSI mendorong pembenahan fasilitas, pelayanan, dan pembayaran QRIS, serta kolaborasi pemerintah, pengelola, koperasi, dan pedagang untuk menjaga daya saing pasar.
- Keterbatasan modal membuat pedagang rentan mencari pinjaman berbunga tinggi; koperasi didorong menyalurkan dana bergulir LPDB, sementara sektor perdagangan menyumbang lebih dari 30 persen PDRB Cirebon.
Cirebon, IDN Times – Keberadaan pasar tradisional di Kota Cirebon, Jawa Barat, menghadapi tantangan di tengah perubahan kebiasaan masyarakat dalam berbelanja. Jumlah pedagang yang sebelumnya mencapai sekitar 6.000 orang kini tersisa 2.500 orang. Artinya, terdapat selisih sekitar 3.500 pedagang atau penurunan sekitar 58,3 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kota Cirebon. Ketua DPD APPSI Kota Cirebon, Romy Arief Hidajat, menilai penyusutan jumlah pedagang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Sebab, pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memiliki peran dalam menggerakkan perekonomian dan menjaga kehidupan sosial warga.
Menurut Romy, perubahan pola belanja masyarakat membuat pedagang dan pengelola pasar harus beradaptasi agar tidak semakin tertinggal. Persaingan dengan perdagangan digital menjadi tantangan yang perlu dihadapi melalui pembenahan pasar, peningkatan pelayanan, hingga kemudahan transaksi.
Berikut sejumlah persoalan dan upaya yang disoroti APPSI untuk menjaga keberlangsungan pedagang pasar tradisional di Kota Cirebon.
1. Perubahan pola belanja menuntut pasar tradisional beradaptasi
ilustrasi QRIS (magnific.com/magnific) Perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam berbelanja membuat pasar tradisional perlu berbenah. Kemudahan bertransaksi melalui platform digital menjadi salah satu tantangan bagi pedagang yang selama ini mengandalkan transaksi langsung dengan pembeli.
Romy mengatakan, pasar tradisional harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan karakter utamanya. Kedekatan antara pedagang dan pembeli, menurut dia, tetap menjadi keunggulan yang perlu dipertahankan di tengah perkembangan perdagangan modern.
“Perubahan kebiasaan masyarakat dalam berbelanja membuat pengelola pasar dan pedagang perlu menyesuaikan diri agar tetap mampu bersaing,” kata Romy, Jumat (13/11/2026).
Dia menilai, penyesuaian tersebut dapat dimulai dengan membenahi fasilitas pasar dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kondisi pasar yang lebih nyaman dan tertata diharapkan dapat mendukung aktivitas jual beli sekaligus membuat masyarakat tetap tertarik berbelanja secara langsung.
Pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Salah satunya dengan memperluas penggunaan sistem pembayaran digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sehingga transaksi antara pedagang dan pembeli bisa berlangsung lebih praktis.
Meski demikian, modernisasi pasar tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi. Romy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola pasar, koperasi, dan organisasi pedagang agar pembenahan benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil.
“Keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung keberlangsungan pedagang kecil,” ujarnya.
2. Keterbatasan modal membuat pedagang sulit menjaga usaha
Pedagang Pasar Kosambi, Kota Bandung. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Di luar persaingan dengan perdagangan digital, persoalan permodalan juga menjadi tantangan yang dihadapi pedagang pasar tradisional. Modal dibutuhkan untuk menjaga ketersediaan barang dagangan, membayar kebutuhan operasional, serta memastikan aktivitas usaha tetap berjalan. Namun, sebagian pedagang masih kesulitan memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.
Romy mengatakan, akses terhadap sumber modal yang terjangkau perlu diperluas agar pedagang tidak semakin terbebani ketika membutuhkan tambahan dana. Salah satu alternatif yang didorong APPSI adalah Program Pinjaman Dana Bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi di bawah Kementerian Koperasi.
Program tersebut dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha melalui koperasi. Namun, dana bergulir LPDB tidak disalurkan secara langsung kepada pedagang perorangan, melainkan melalui koperasi yang telah memenuhi persyaratan. Karena itu, penguatan kelembagaan koperasi menjadi hal penting agar pedagang dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut.
“Koperasi perlu dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sehingga mampu menjadi penghubung antara sumber pembiayaan pemerintah dan kebutuhan anggota,” tutur Romy.
Dengan tata kelola yang baik, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi wadah bagi pedagang, tetapi juga mampu memfasilitasi kebutuhan permodalan anggotanya. Dukungan tersebut dinilai penting agar pedagang memiliki alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dibandingkan harus mencari pinjaman dengan bunga tinggi.
3. Pemkot Cirebon soroti risiko pinjaman berbunga tinggi
ilustrasi pedagang keliling, Hanoi, Vietnam (unsplash.com/Jack Young) Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, turut menyoroti pentingnya kemudahan akses permodalan bagi pedagang pasar. Menurutnya, keberlangsungan usaha perdagangan perlu dijaga karena sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
Farida menyebutkan, sektor perdagangan besar dan eceran selama ini memberikan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Cirebon. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi pedagang bukan hanya menyangkut keberlangsungan usaha masing-masing, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi daerah.
Dia menjelaskan, keterbatasan modal dapat memengaruhi kemampuan pedagang dalam memenuhi kebutuhan operasional. Ketika akses pembiayaan yang aman dan terjangkau sulit diperoleh, sebagian pelaku usaha berpotensi mencari pinjaman dari sumber lain yang justru membebani keuangan mereka.
“Tidak sedikit pelaku usaha yang kemudian mempertimbangkan pinjaman berbunga tinggi, termasuk dari rentenir, bank emok, maupun pinjaman online ilegal,” kata Farida.
Karena itu, kemudahan akses permodalan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keberlangsungan usaha pedagang pasar tradisional. Selain dukungan pembiayaan, pembenahan fasilitas, peningkatan pelayanan, serta adaptasi terhadap teknologi juga dibutuhkan agar pasar tradisional di Kota Cirebon tetap mampu bersaing dan menjadi penopang ekonomi masyarakat.
