Daftar UMSK Jabar 2026 Terbaru usai Direvisi Gubernur Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merevisi UMSK 2026 melalui Kepgub Nomor 561.7/Kep.675-Kesra/2026 pada 11 November 2026.
Kepgub UMSK sebelumnya dicabut setelah empat putusan PT TUN Jakarta; revisi ditujukan melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha.
Perusahaan yang belum mampu membayar UMSK dapat berunding bipartit secara tertulis; nominal tertinggi tercatat di Kota Bekasi hingga Rp6.052.861,25.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM merevisi ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026. Perubahan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.675-Kesra/2026 yang ditetapkan pada 11 November 2026.
Melalui keputusan terbaru itu, Dedi mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026.
Revisi dilakukan setelah adanya empat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, yakni Nomor 174/B/2026/PT.TUN JKT, 196/B/2026/PT.TUN JKT, 205/B/2026/PT.TUN JKT, dan 211/B/2026/PT.TUN JKT.
1. Revisi UMSK dilakukan untuk perlindungan buruh
Infografis rata-rata upah buruh perempuan dan laki-laki berdasarkan pendidikan (IDN Times/M Shakti) Dalam bagian pertimbangannya, keputusan tersebut menyebut perbaikan UMSK diperlukan untuk memastikan perlindungan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di Jawa Barat.
"Bahwa untuk memastikan pelindungan pekerja serta menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha sesuai sektor di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat," demikian bunyi pertimbangan dalam Kepgub tersebut.
2. Kepgub lama dicabut setelah empat putusan PT TUN
Ilustrasi framework keseimbangan investor terhadap kebijakan BBM, pangan, dan upah buruh Selanjutnya, Pemprov Jabar menyatakan perlu memperbaiki ketentuan UMSK melalui penggantian terhadap Kepgub Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025. Keputusan terbaru itu kemudian menetapkan pencabutan aturan sebelumnya.
Aturan itu sebelumnya digunakan untuk penetapan upah UMSK di sejumlah kabupaten dan kota dang kemudian berakhir dengan gugatan serikat buruh, hingga akhirnya memang di PTUN.
"Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian bunyi diktum Kesatu.
3. Perusahaan yang belum mampu membayar UMSK bisa berunding secara bipartit
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Kepgub terbaru juga mengatur mekanisme bagi perusahaan yang belum mampu membayar upah minimum sektoral sesuai ketentuan. Dalam diktum keempat, perusahaan dapat melakukan perundingan bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan bersangkutan.
Hasil perundingan tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Dokumen hasil perundingan juga harus dilaporkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
"Dalam hal perusahaan belum mampu membayar upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, perusahaan dapat melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan yang bersangkutan," demikian bunyi ketentuan tersebut.
Adapun besaran UMSK dalam keputusan terbaru berbeda-beda berdasarkan sektor usaha. Kota Bekasi menjadi salah satu daerah dengan nominal tertinggi, yakni mencapai Rp6.052.861,25.
Berikut rincian besaran UMSK di sejumlah kabupaten dan kota berdasarkan data lampiran keputusan yang tersedia:
1. Kota Bekasi: Rp6.052.861,25 untuk kelompok sektor dengan nilai tertinggi. Terdapat pula kelompok dengan besaran Rp6.037.878,92 dan Rp6.022.896,59.
2. Kabupaten Bekasi: mencapai Rp5.981.990 untuk kelompok sektor dengan nilai tertinggi. Kelompok lainnya tercatat sebesar Rp5.967.622.
3. Kabupaten Karawang: mencapai Rp5.910.370,63.
4. Kabupaten Purwakarta: Rp5.957.247 untuk industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan Rp5.571.376 untuk industri suku cadang serta aksesori kendaraan bermotor.
5. Kota Depok: Rp5.620.945.
6. Kota Bandung: Rp4.760.047,74. Ketentuan ini mencakup 64 jenis kegiatan usaha.
7. Kota Cimahi: Rp4.140.362.
8. Kabupaten Bandung Barat: terdapat besaran Rp4.002.665,03 dan Rp4.003.363,38 sesuai kelompok sektor.
9. Kabupaten Cianjur: Rp3.361.351,13 untuk industri alas kaki dan Rp4.033.800 untuk industri air minum dalam kemasan.
10. Kota Tasikmalaya: Rp3.185.622 untuk sektor penyimpanan minyak dan gas.
11. Kabupaten Cirebon: Rp2.894.402,55.
12. Kabupaten Majalengka: berkisar Rp2.769.316 hingga Rp2.777.102.
13. Kabupaten Garut: Rp2.636.507 untuk industri sepatu olahraga.
