KDM Kritik Cara Aktivis Copot Foto Gibran di DPRD Jabar, Singgung Adab
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Koalisi Masyarakat Sipil Jabar di ruang Banggar DPRD Jabar.
Dedi menilai penyampaian pendapat politik merupakan hak demokrasi, tetapi pencopotan foto di kantor pemerintah seharusnya dilakukan petugas berwenang dengan adab demokrasi.
Dedi meminta aktivis menjelaskan tindakannya kepada publik dan mengajak masyarakat menunggu keputusan MPR; Ketua DPRD Jabar memastikan foto Gibran telah dipasang kembali.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menyoroti aksi pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar. Pencopotan itu dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Jabar saat menyampaikan sikap atas pengunduran diri Gibran ke MPR pada Kamis (12/11/2026) s
KDM mengatakan, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat maupun sikap politik. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti seseorang bisa mengabaikan adab dalam berdemokrasi.
"Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi," kata Dedi, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, pencopotan foto di ruang Banggar DPRD Jabar semestinya dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan. Terlebih, ruangan tersebut merupakan bagian dari kantor pemerintahan yang digunakan DPRD bersama pemerintah daerah untuk membahas dan mengambil keputusan terkait anggaran.
"Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah, ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," ujarnya.
1. KDM sesalkan cara pencopotan foto Gibran
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai melantik Asep Surya jadi Bupati Bekasi. Dok Istimewa KDM juga menyesalkan cara kelompok masyarakat menurunkan foto Gibran. Dalam peristiwa tersebut, foto wakil presiden tidak sekadar dicopot, tetapi juga dibawa dalam posisi terbalik dan diletakkan di atas kursi sebelum ditinggalkan.
Ia menilai tindakan tersebut patut menjadi perhatian bersama. Apalagi, Ketua DPRD Jabar sebelumnya telah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai peristiwa tersebut.
"Tentu peristiwa ini peristiwa yang patut disesalkan oleh kita semua. Ketua DPRD sudah memberikan penjelasan secara terbuka," katanya.
2. Aktivis diminta menjelaskan tindakan kepada publik
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) dalam acara Indonesia Summit 2026. (IDN Times/Herka Yanis) KDM meminta kelompok masyarakat dan aktivis yang terlibat dalam pencopotan foto tersebut menyampaikan penjelasan kepada publik. Menurutnya, kebebasan dalam demokrasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
"Selanjutnya para pihak, kelompok masyarakat, aktivis yang dengan sengaja menurunkan foto wakil presiden saat itu yang sudah mengundurkan diri, semestinya menyampaikan penjelasan kepada publik secara terbuka. Karena demokrasi bukan hanya hak, tetapi demokrasi mengajarkan tanggung jawab," tuturnya.
Ia juga menilai para aktivis memiliki latar belakang pendidikan dan wawasan yang baik. Karena itu, Dedi berharap mereka dapat menjelaskan alasan di balik tindakan tersebut kepada masyarakat.
"Karena peristiwa itu bukan hanya dilihat oleh warga Jabar, tetapi oleh warga Indonesia," ucapnya.
3. Minta masyarakat tunggu keputusan MPR
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Di tengah polemik tersebut, KDM mengajak masyarakat tetap menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan mengedepankan etika demokrasi. Dia juga meminta publik menunggu keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait proses penentuan wakil presiden.
"Mari demokrasi secara terbuka, beradab demi kemajuan bangsa. Dan kita tunggu nanti MPR akan memutuskan. Dan kita meyakini pasti akan mendapatkan yang terbaik," kata Dedi.
Sementara, Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa menegaskan, pimpinan DPRD tidak pernah memerintahkan penurunan maupun pembalikan foto tersebut. Dia juga menyebut pemasangan harus menunggu kepastian resmi mengenai status pengunduran diri Gibran.
"Saya sudah menginstruksikan juga begitu tahu, saya bilang segera pasang lagi sampai kita menunggu secara betul-betul secara resmi Wakil Presiden RI ini dinyatakan sudah mengundurkan diri," kata Buky di Bandung, Jumat (13/11/2026).
Buky memastikan foto Gibran sudah kembali dipasang di ruang Banggar DPRD Jabar. Dia mengaku langsung memberikan instruksi setelah mengetahui foto Wakil Presiden tersebut diturunkan saat audiensi bersama kelompok masyarakat sipil.
