Pemprov Jabar Kaji Regulasi Larangan Penggunaan Vape Bagi ASN
Pemprov Jawa Barat mengkaji larangan vape bagi ASN, PPPK, dan pegawai non-ASN, sementara surat edaran disebut sedang diproses serta sosialisasi “ASN Jawa Barat tanpa vape” telah dimulai.
Kebijakan ini mempertimbangkan risiko kesehatan dan potensi vape disalahgunakan untuk peredaran narkotika, yang dinilai dapat mengganggu disiplin serta keteladanan aparatur.
Cakupan larangan dan sanksi masih dibahas dengan Biro Hukum; penanganan pelanggaran dilakukan berjenjang, dengan hukuman disiplin bila berdampak pada kinerja atau tugas.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji regulasi larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Jabar.
Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Dalam fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 tersebut, MUI mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan vape dengan sejumlah pertimbangan, termasuk risiko kesehatan dan potensi penyalahgunaan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, surat edaran mengenai larangan tersebut tengah diproses. Pemprov Jabar juga mulai menyosialisasikan kebijakan itu melalui sejumlah media publikasi dengan pesan ASN Jawa Barat tanpa vape.
"Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," kata Dedi, Sabtu (12/11/2026).
1. Larangan berlaku untuk semua pegawai di lingkungan Pemprov Jabar
Ilustrasi vape haram (IDN Times/chatgpt) Dedi mengatakan, kebijakan tersebut akan berlaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Jabar tanpa membedakan status kepegawaiannya. Menurutnya, penggunaan vape tidak hanya berkaitan dengan risiko kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika.
"Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika. Sehingga, kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan juga keteladanan sebagai ASN," ujarnya.
2. Tengah dibahas bersama Biro Hukum Pemprov Jabar
ilustrasi vape atau rokok elektrik (IDN Times/NRF) Meski rencana kebijakan sudah disiapkan, Pemprov Jabar masih membahas cakupan larangan bersama Biro Hukum. Salah satu persoalan yang belum diputuskan adalah apakah larangan penggunaan vape hanya berlaku di lingkungan dan selama jam kerja atau juga mencakup aktivitas pribadi ASN di luar jam kerja.
"Pembahasan dengan Biro Hukum itu apakah hanya berlaku di suasana kerja atau berlaku secara keseluruhan. Itu menjadi bagian dari pertimbangan, termasuk kaitannya dengan peraturan kawasan tanpa rokok," kata Dedi.
3. Sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar pun kini masih dikaji
Ilustrasi vape haram (IDN Times/chatgpt) Terkait sanksi, Dedi mengatakan penanganan pelanggaran akan dilakukan secara berjenjang melalui masing-masing perangkat daerah. Penggunaan vape tidak serta-merta langsung berujung pada hukuman disiplin.
Sanksi dapat diberlakukan apabila pelanggaran tersebut berdampak terhadap kedisiplinan, kinerja, atau pelaksanaan tugas pegawai.
"Kalau posisi sanksi bagi yang melanggar jelas berjenjang. Artinya, setelah edaran itu dilakukan, pasti ditangani dulu oleh perangkat daerah masing-masing. Tetapi kalau sudah menimbulkan dampak terhadap disiplin kerja, pasti akan kita lakukan pemberlakuan hukuman disiplin," katanya.
Dedi menambahkan, kebijakan tersebut bukan sekadar membatasi kebiasaan pribadi pegawai. Pemprov Jabar ingin membangun kesadaran mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus memperkuat tanggung jawab dan keteladanan aparatur.
"Jadi, kebijakan itu bukan hanya semata-mata bentuk pembatasan terhadap kebiasaan individu, tetapi lebih kepada upaya membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkotika serta memperkuat tanggung jawab dan keteladanan bagi aparatur," kata dia.
