Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Cirebon Tetapkan 60 Desa Siaga TB untuk Perluas Penemuan Kasus

Kab. Cirebon
3 min read
Cirebon Tetapkan 60 Desa Siaga TB untuk Perluas Penemuan Kasus
ilustrasi sakit tuberkulosis (freepik.com/jcomp)
  • Pemkab Cirebon menetapkan 60 Desa Siaga TB untuk memperluas penemuan kasus, mendampingi pemeriksaan, dan memastikan pasien menuntaskan pengobatan melalui kolaborasi desa, puskesmas, serta kader kesehatan.

  • Skrining TB diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis, disertai upaya mengurangi stigma dan perhatian pada ventilasi rumah, kebersihan lingkungan, serta perilaku hidup bersih dan sehat.

  • Cakupan terapi pencegahan TB bagi kontak erat di Jawa Barat baru 17 persen; pemerintah didorong melibatkan unsur kewilayahan dan memasukkan penanganan TB ke dokumen pembangunan serta anggaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Cirebon, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan 60 desa sebagai Desa Siaga Tuberkulosis (TB) untuk memperluas penemuan kasus dan mempercepat penanganan penyakit tersebut hingga tingkat masyarakat.

Program ini melibatkan pemerintah desa, puskesmas, dan kader kesehatan untuk menemukan warga yang terindikasi TB, mendampingi pemeriksaan, serta memastikan pasien menjalani pengobatan sampai tuntas.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, penanganan tuberkulosis tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan fasilitas kesehatan.

Pemerintah perlu memperluas pelibatan masyarakat agar penemuan kasus dan pencegahan penularan dapat dilakukan lebih awal.

Menurut dia, pemerintah daerah juga mengintegrasikan skrining TB dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

"Melalui integrasi skrining TB dalam program Cek Kesehatan Gratis serta penguatan komitmen 60 Desa Siaga TBC, kita bergerak serentak dari hulu hingga ke hilir," ujar Imron, Senin (16/11/2026).

  1. 1. Penemuan kasus diperluas ke desa

    Kegiatan Penemuan Kasus Aktif (Active Case Finding/ACF) untuk skrining kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Semarang. (IDN Times/Dhana Kencana)
    Kegiatan Penemuan Kasus Aktif (Active Case Finding/ACF) untuk skrining kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Semarang. (IDN Times/Dhana Kencana)

    Pembentukan 60 Desa Siaga TB diarahkan untuk memperkuat penemuan kasus secara aktif. Pemerintah desa dan kader kesehatan diharapkan dapat membantu mengidentifikasi warga yang memiliki gejala TB agar segera mendapatkan pemeriksaan.

    Selain menemukan kasus baru, pemerintah juga menekankan pentingnya pendampingan terhadap pasien yang sedang menjalani pengobatan.

    Imron meminta perangkat daerah, kepala puskesmas, pemerintah desa, dan kader kesehatan terlibat dalam memastikan pasien tidak menghentikan pengobatan sebelum waktunya.

    Penanganan tersebut juga mencakup upaya mengurangi stigma terhadap penderita TB. Menurut Imron, pandangan negatif terhadap pasien dapat menjadi hambatan dalam proses pemeriksaan maupun pengobatan.

    Karena itu, pendekatan kesehatan masyarakat perlu dilakukan bersamaan dengan pelayanan medis.

    "Pentingnya kondisi lingkungan tempat tinggal dalam mencegah penularan. Ventilasi rumah, kebersihan lingkungan, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan," kata Imron.

  2. 2. Pemberian TPT di Jawa Barat baru 17 Persen

    Kegiatan Penemuan Kasus Aktif (Active Case Finding/ACF) untuk skrining kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Semarang. (IDN Times/Dhana Kencana)
    Kegiatan Penemuan Kasus Aktif (Active Case Finding/ACF) untuk skrining kasus Tuberkulosis (TBC) di Kota Semarang. (IDN Times/Dhana Kencana)

    Persoalan lain dalam penanganan TB adalah rendahnya pemberian terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) kepada orang yang memiliki kontak erat dengan penderita.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyebutkan, cakupan pemberian TPT bagi kontak erat penderita TB di Jawa Barat masih berada pada angka 17 persen.

    Menurut dia, penanganan pasien tidak cukup berhenti pada pemberian obat kepada penderita. Orang-orang yang tinggal serumah atau memiliki kontak erat juga perlu mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sesuai indikasi medis.

    Wiyagus menilai, rendahnya cakupan TPT perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena kontak erat yang tidak mendapatkan penanganan berpotensi menjadi bagian dari rantai penularan.

    "Jawa Barat peringkat kedua, bagus. Tapi ketika treatment berikutnya, yaitu pemberian TPT ini masih rendah, masih di angka 17 persen, jadi percuma, akan terus menular," kata Wiyagus.

    Ia mendorong pemerintah desa melibatkan kader kesehatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas untuk mendampingi kontak erat penderita agar bersedia menjalani pemeriksaan serta terapi pencegahan.

  3. 3. Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilibatkan

    Warga prasejahtera mengikuti skrining penyakit Tuberkulosis (TBC) di Kota Semarang, Kamis (22/5/2025). Program jemput bola tersebut merupakan bagian dari percepatan eliminasi TBC 2030 yang tidak hanya bertujuan mendeteksi penyakit, tetapi juga menguatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan sebagai fondasi hidup layak sehingga bisa meningkatkan produktivitas warga. (IDN Times/Dhana Kencana)
    Warga prasejahtera mengikuti skrining penyakit Tuberkulosis (TBC) di Kota Semarang, Kamis (22/5/2025). Program jemput bola tersebut merupakan bagian dari percepatan eliminasi TBC 2030 yang tidak hanya bertujuan mendeteksi penyakit, tetapi juga menguatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan sebagai fondasi hidup layak sehingga bisa meningkatkan produktivitas warga. (IDN Times/Dhana Kencana)

    Wiyagus mencontohkan Kabupaten Demak yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa dalam mendampingi masyarakat menjalani terapi pencegahan TB.

    Pola tersebut dinilai dapat diterapkan di daerah lain dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.

    Pelibatan unsur kewilayahan diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan masyarakat, terutama dalam menjangkau keluarga pasien dan orang-orang yang memiliki kontak erat.

    Selain itu, pemerintah desa memiliki posisi penting karena berhubungan langsung dengan warga. Keterlibatan mereka dapat membantu petugas kesehatan dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi dan akses pemeriksaan.

    Wiyagus juga meminta pemerintah daerah memasukkan program penanganan TB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

    Dokumen tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana strategis perangkat daerah, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Menurut dia, penanganan TB perlu mendapat dukungan lintas sektor karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi keluarga pasien.

    "Pengobatan TB membutuhkan waktu panjang. Selama menjalani pengobatan, pasien berpotensi mengalami gangguan aktivitas pekerjaan yang dapat memengaruhi pendapatan rumah tangga," tutup Wiyagus.

Related Articles

See More