KDM-Pramono Kompak Instruksikan Copot Foto Gibran di Kantor Pemprov

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta foto Gibran Rakabuming Raka diturunkan dari kantor pemerintahan setelah pengunduran dirinya diterima MPR, tanpa dramatisasi atau polemik.
Dedi menilai pencopotan foto di ruang Banggar DPRD Jabar seharusnya dilakukan petugas berwenang, sembari menegaskan kebebasan berpendapat tetap harus mengikuti adab demokrasi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan penurunan serentak foto Gibran di seluruh institusi Pemprov DKI setelah konsultasi dengan pemerintah pusat.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM meminta foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan dari kantor-kantor pemerintahan di Jabar. Namun, dia meminta penurunan tersebut dilakukan tanpa perlu menimbulkan polemik atau dramatisasi.
KDM menilai, posisi wapres sudah tidak lagi berlaku setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka diterima MPR. Karena itu, ia berpandangan foto tersebut tidak perlu lagi dipasang di lingkungan kantor pemerintahan.
"Di kantor pemerintah diturunkan karena menurut saya sejak mengundurkan diri sudah bisa. Kan sudah mengundurkan diri dan diterima. Posisinya hari ini sudah bukan lagi wapres dan wapresnya kosong," kata KDM saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (17/11/2026).
1. Minta pencopotan jangan didramatisasi

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Meski demikian, KDM mengingatkan agar proses penurunan foto tersebut tidak dilakukan secara berlebihan. Dia meminta foto wapres diturunkan dengan baik-baik tanpa di dramatisasi hingga menimbulkan polemik.
"Ya diturunkan saja, cuma menurunkannya gak usah didramatisasi. Turunkan saja, gak usah ada dramatisasinya," kata dia.
Sebelumnya, KDM menyoroti aksi pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar. Pencopotan itu dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Jabar saat menyampaikan sikap atas pengunduran diri Gibran ke MPR pada Kamis (12/11/2026).
KDM mengatakan, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat maupun sikap politik. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti seseorang bisa mengabaikan adab dalam berdemokrasi.
"Itu hak demokrasi dan pribadi dalam setiap orang. Tetapi dalam demokrasi ada yang disebut dengan adab berdemokrasi," kata Dedi, Sabtu (14/11/2026).
2. KDM sempat kritik pencopotan foto Gibran di ruang Bamus DPRD Jabar

Koalisi Masyarakat Sipil Jabar copot foto Wapres Gibran Rakabuming Raka dari kantor DPRD Jabar. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Menurutnya, pencopotan foto di ruang Banggar DPRD Jabar semestinya dilakukan oleh petugas yang memiliki kewenangan. Terlebih, ruangan tersebut merupakan bagian dari kantor pemerintahan yang digunakan DPRD bersama pemerintah daerah untuk membahas dan mengambil keputusan terkait anggaran.
"Semestinya karena itu adalah kantor pemerintah, ruang pengambilan keputusan DPRD bersama eksekutif dalam memutuskan anggaran, semestinya diturunkan oleh petugas yang ditunjuk," ujarnya.
3. Pramono Instruksikan pencopotan foto Wapres Gibran

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung di Kecamatan Kramat Jati di Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026)/ (IDN Times Dini Suciatiningrum) Selain di Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, foto mantan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka diturunkan serentak di seluruh institusi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Mulai hari ini foto-foto yang ada di Jakarta di seluruh institusi, baik itu tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, kantor-kantor OPD, dan juga Balai Kota akan dilakukan secara serentak untuk menurunkan foto Wakil Presiden yang sudah mengundurkan diri," ujar Pramono di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2027).
Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyampaikan klarifikasi alasan penurunan foto Gibran agar tidak ada kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru.
"Saya akan menyampaikan supaya ini tidak menjadi apa ya, misinterpretasi atau apa pun. Kemarin, Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto presiden dan wakil presiden," kata Pramono.





















