Pemprov Jabar Mau Beli 10-20 Hektare Eks Tambah Ilegal di Majalengka

- Pemprov Jabar merencanakan pembelian sekitar 10–20 hektare lahan bekas tambang ilegal di Majalengka untuk dikonservasi dan dihijaukan.
- Warga yang sebelumnya menambang direncanakan dilibatkan sebagai penanam pohon setelah lahan diambil alih pemerintah provinsi.
- Januari–September 2026, ESDM Jabar menutup 106 titik tambang tanpa izin di 18 daerah; Cianjur dan Majalengka menjadi lokasi terbanyak.
Bandung, IDN Times - Umumnya masyarakat mengenal Kabupaten Majalengka sebagai daerah dengan produsen genteng tanah liat dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Namun, ternyata banyak ditemukan area pertambangan galian C yang digarap secara ilegal oleh oknum-oknum tertentu.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM mengatakan, persoalan tambang di Jabar memang ada yang ditangani langsung oleh perusahaan besar berizin dan ada juga yang perorangan tanpa berizin resmi.
"Sebenarnya nanganin yang susah tuh yang kecil-kecil, karena sifatnya kan perorangan ya. Kalau yang perusahaan besar tuh nggak ada yang berani, begitu ditutup mereka nggak mau lagi operasi lagi," kata KDM, Rabu (18/11/2026).
1. Majalengka mendominasi tambang ilegal

Ilustrasi Tambang Timah. (IDN Times/Anjani Asra) Oknum penambang ilegal perorangan ini, kata KDM banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Jabar termasuk di Kabupaten Majalengka. Di mana Pemprov Jabar sudah menertibkan 18 ditik tambang ilegal dalam satu hari kemarin.
"Majalengka sekarang justru yang banyak. Majalengka yang kemarin tertibkan dalam malam ini 18 titik dengan, ya mungkin sekitar 40 yang dalam dua hari ini ditertibkan," kata dia.
KDM mengungkapkan, solusi yang kini tengah direncanakan yaitu membeli semua lahan bekas tambang liar tersebut kemudian dilakukan penghijauan dengan ditanami pohon dan tanaman yang sesuai hingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Tapi yang kecil-kecil karena 'ah, iye mah tanah kebon urang, tanah urang' (ini mah kebun saya tanah saya). Nah, kita udah ambil solusi ya, tanah-tanahnya dibeli. Ya, kemudian nanti dihijaukan, kemudian warganya dipekerjakan menjadi penanam pohon. Sudah selesai," katanya.
2. Total yang akan dibeli sekitar 10 sampai 20 hektare

Ilustrasi Tambang Batu Bara. (IDN Times/Anjani Asra) KDM memastikan, rencana pembelian tanah ini masih berproses, dan beberapa di antaranya akan dilakukan transaksi dalam waktu dekat ini. Namun, dia tidak menerangkan lebih lanjut pembelian tanah ini menggunakan uang APBD atau seperti apa.
"Yang dibeli, yang ada beberapa transaksi yang segera dilakukan, hitungan saya yang dibeli itu sekitar 10, ya sekitar 20 hektar ada," ucapnya.
Setelah resmi diambil alih pemerintahan provinsi, KDM memastikan akan langsung melakukan penghijauan agar wilayah yang tadinya menjadi tambahan liar kembali kepada ekosistemnya.
"Heeh, konservasi. Pokoknya dibeli, ditanamin oleh warga yang tadinya nambang, hijau kembali," kata dia.
3. Sudah ada puluhan tambang ilegal yang ditutup

Ilustrasi Tambang (IDN Times/Aditya Pratama) Sebelumnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat telah menutup 106 titik Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang ada di 18 kabupaten dan kota di Jabar. Data tersebut tercatat dari Januari-September 2026.
Adapun penutupan titik tambang ilegal ini paling banyak ditemukan di Kabupaten Cianjur dan Majalengka. Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Tulus Arifan mengatakan, mayoritas pelanggaran terjadi karena belum adanya tata kelola dari aktivitas penambangan.
"Kalau yang di sini biasanya di tata kelolanya, kalau yang legal itu kan juga memang mereka seharusnya, setiap tahun harus mengajukan dulu rencana kerja," ujar Tulus saat dikonfirmasi, Rabu (23/9/2026).
Tulus menjelaskan, seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
Menurutnya, pelaku usaha wajib memenuhi seluruh tahapan perizinan, mulai dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di tingkat kabupaten/kota, izin lingkungan, hingga perizinan teknis di tingkat provinsi.
"Kami minta masyarakat dan pengusaha untuk tidak melakukan penambangan liar. Kegiatan tambang yang tidak sesuai aturan dapat merugikan masyarakat luas serta mengancam keselamatan lingkungan," kata Tulus.
Pemprov Jabar juga tidak hanya menangani penambang ilegal, kata Tulus, pemegang IUP yang telah mengantongi izin resmi juga bisa ditindak jika dalam proses pengawasan ditemukan pelanggaran.
"Meskipun mengantongi izin berdurasi lima tahun, mereka tetap wajib melaporkan rencana kerja tahunan. Jika tidak ada rencana kerja yang jelas, aktivitasnya berbahaya dan pasti kami tutup," kata dia.
Di sisi lain, Pemprov Jabar saat ini mencatat masih terdapat 61 IUP Operasi Produksi yang berstatus aktif. Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah dengan IUP aktif terbanyak, yakni 20 izin. Kemudian Sumedang 8 IUP, Bogor 7 IUP, dan Sukabumi 6 IUP.
Sementara itu, Kabupaten Bandung memiliki 4 IUP. Cianjur, Purwakarta, Subang, Kota Tasikmalaya, Indramayu, dan Cirebon masing-masing memiliki 2 IUP. Kabupaten Garut, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Kuningan masing-masing memiliki 1 IUP aktif.
Berikut data sebaran tambang ilegal yang sudah ditutup di Jabar:
Kabupaten Cianjur: 15 titik
Kabupaten Majalengka: 15 titik
Kabupaten Sukabumi: 13 titik
Kabupaten Subang: 10 titik
Kabupaten Kuningan: 8 titik
Kabupaten Bogor: 7 titik
Kabupaten Purwakarta: 7 titik
Kota Tasikmalaya: 7 titik
Kabupaten Tasikmalaya: 4 titik
Kabupaten Indramayu: 4 titik
Kabupaten Bekasi: 3 titik
Kabupaten Karawang: 3 titik
Kabupaten Sumedang: 3 titik
Kabupaten Bandung: 2 titik
Kabupaten Cirebon: 2 titik
Kabupaten Bandung Barat: 1 titik
Kabupaten Ciamis: 1 titik
Kabupaten Pangandaran: 1 titik






















