74 Aktivis HAM Deklarasikan Pembentukan Organisasi Independen

- Sebanyak 74 pegiat HAM menandatangani deklarasi pembentukan World Independent Defenders Union (WIDU) dalam Forum Ombudsman Internasional di Moskow.
- WIDU dirancang sebagai wadah koordinasi lintas negara, termasuk bantuan hukum dan standar respons krisis, berlandaskan humanisme, independensi, imparsialitas, serta solidaritas internasional.
- Organisasi ini akan memakai 23 Prinsip Moskow, mendapat dukungan sejumlah ombudsman, dan memasuki tahap awal pembentukan untuk merespons tantangan HAM lintas batas.
Bandung, IDN Times - Sebanyak 74 pegiat hak asasi manusia (HAM) menandatangani deklarasi niat pembentukan Persatuan Pembela Independen Sedunia atau World Independent Defenders Union (WIDU). Kesepakatan tersebut dicapai dalam Forum Ombudsman Internasional yang berlangsung di Moskow, sebagai bagian dari pertemuan tahunan Aliansi Ombudsman Eurasia.
Organisasi yang diusulkan ini akan berlandaskan prinsip humanisme, independensi, imparsialitas, dan solidaritas internasional. Pembentukannya diharapkan menjadi wadah koordinasi bagi para pembela HAM dari berbagai negara dalam menghadapi persoalan kemanusiaan lintas batas.
Inisiatif tersebut muncul di tengah berbagai tantangan, mulai dari konflik bersenjata, bencana alam dan akibat ulah manusia, krisis kemanusiaan, hingga migrasi massal. Para peserta forum menilai perlindungan atas kehidupan, martabat, dan kebebasan manusia tidak seharusnya dibatasi oleh wilayah negara maupun situasi politik.
Forum Ombudsman Internasional sendiri mempertemukan lebih dari 450 peserta, termasuk ombudsman dan pegiat HAM dari 70 negara. Delegasi yang hadir berasal dari sejumlah kawasan, antara lain Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, Yunani, Indonesia, Madagaskar, Mongolia, dan Swiss.
1. WIDU disiapkan sebagai wadah kerja sama lintas negara

Ilustrasi Hak Asasi Manusia (HAM). (IDN Times/Aditya Pratama) Deklarasi pembentukan WIDU menjadi langkah awal untuk membangun koordinasi di antara para pembela HAM secara internasional. Organisasi ini direncanakan memiliki mekanisme bantuan hukum lintas batas, terutama ketika terjadi pelanggaran HAM dalam skala besar.
Melalui persatuan tersebut, para ombudsman dari berbagai negara juga akan mengembangkan standar bersama dalam merespons situasi krisis. Keanggotaannya dirancang terbuka bagi seluruh pembela HAM yang memiliki kesamaan nilai dan prinsip dengan organisasi.
Komisioner Hak Asasi Manusia Federasi Rusia, Yana Lantratova, menilai kerja sama internasional diperlukan agar perlindungan HAM tidak diterapkan dengan standar berbeda. “Kami tidak boleh membiarkan standar ganda dalam perlindungan hak asasi manusia. Sangat penting untuk menghormati hak setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, agama, negara tempat tinggal, atau keyakinan politik,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Jumat (20/11/2026).
2. Prinsip Moskow menjadi landasan organisasi

Ilustrasi kepedulian terhadap bumi juga HAM (freepik.com/freepik) Dalam menjalankan kegiatannya, WIDU akan berpedoman pada Prinsip-Prinsip Moskow tentang Kerja Sama Hak Asasi Manusia Internasional (Moscow Principles of International Human Rights Cooperation). Dokumen tersebut memuat 23 ketentuan yang menekankan perlindungan martabat manusia, universalitas hak dan kebebasan, penghormatan terhadap keberagaman nasional, serta kepatuhan terhadap supremasi hukum dan objektivitas.
Prinsip tersebut dirancang untuk memperkuat otonomi lembaga-lembaga HAM. Dengan landasan itu, kerja sama tetap dapat dilakukan meskipun negara-negara yang terlibat memiliki perbedaan pandangan atau kepentingan politik.
Lantratova mengatakan, persatuan ini diharapkan dapat mengoordinasikan keahlian dari berbagai negara melalui bidang-bidang tematik. “Kita semua harus menanggapi tantangan yang kita hadapi secara imparsial, jujur, dan adil. Kami mengusulkan untuk bersatu dalam sebuah lembaga independen, tempat berbagai negara yang memiliki keahlian kuat di bidang tertentu akan mengoordinasikan upaya seksi-seksi tematik dan memimpinnya,” katanya.
3. Inisiatif mendapat dukungan dari sejumlah ombudsman

Kantor pusat Ombudsman Republik Indonesia (ORI). (dok. Ombudsman) Gagasan pembentukan WIDU disebut telah memperoleh respons positif dalam pertemuan bilateral dengan sejumlah ombudsman. Dukungan tersebut disertai pernyataan keinginan untuk bergabung dalam organisasi yang tengah disiapkan.
Lantratova menyampaikan bahwa proses pembentukan persatuan kini mulai berjalan. “Saya senang bahwa dalam pertemuan bilateral dengan para ombudsman, banyak yang mendukung inisiatif ini dan menyatakan keinginan untuk bergabung. Pekerjaan ini kini dimulai,” ujarnya.
Dengan deklarasi niat yang telah ditandatangani 74 pegiat HAM, pembentukan WIDU memasuki tahap awal. Organisasi ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas internasional, mengembangkan bantuan hukum lintas negara, dan menyelaraskan respons terhadap berbagai persoalan hak asasi manusia.





















