Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

KDM Umumkan UMP Jabar 2027 Naik Jadi Rp3 juta Sesuai Rekomedasi Buruh

Kota Bandung
3 min read
KDM Umumkan UMP Jabar 2027 Naik Jadi Rp3 juta Sesuai Rekomedasi Buruh
ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)
  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jabar 2027 sebesar Rp3 juta, naik Rp682.399 atau 29,44 persen dari Rp2.317.601 pada 2026.

  • Nilai UMP mengacu pada 70 persen KHL Jabar Rp4.248.132; UMK daerah akan diumumkan bertahap, dengan dampak terbesar bagi wilayah berupah lebih rendah.

  • Penetapan Rp3 juta mengikuti usulan pemerintah dan buruh, berbeda dari APINDO yang mengusulkan Rp2.485.256; serikat pekerja menargetkan UMP mencapai 100 persen KHL pada 2029.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 di PT Kwangduk Worldwide, Jalan Raya Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026). UMP Jabar 2027 resmi naik menjadi Rp3 juta.

Adapun jumlah tersebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi buruh mengacu pada rumus 70 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Barat, di mana angkanya mencapai Rp4.248.132.

"UMP Jawa Barat 2027 ditetapkan sebesar Rp3 juta. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399 atau naik 29,44 persen," ujar KDM.

  1. 1. UMK akan diumumkan secara bertahap

    ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)
    ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)

    KDM menjelaskan, UMP merupakan batas minimum upah yang berlaku di tingkat provinsi. Namun, sejumlah daerah di Jawa Barat memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih tinggi dari angka tersebut. Besaran UMK akan diumumkan secara bertahap.

    "Upah ini tidak akan berarti bagi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung karena upah mereka sudah di atas Rp3 juta," kata dia.

    Sebaliknya, kenaikan UMP tersebut dinilai akan berdampak bagi daerah yang selama ini memiliki tingkat upah lebih rendah.

    "Namun, upah ini sangat berarti. Bisa jadi menjadi kebahagiaan bagi para pegawai, tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pengusaha di wilayah seperti Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya," tuturnya.

  2. 2. Sempat terjadi perbedaan antara pengusaha dan buruh

    IMG_20261119_101910.jpg
    Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

    Sebelumnya, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengusulkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta. Namun, angka tersebut berbeda dengan usulan kalangan pengusaha yang meminta kenaikan UMP hanya sebesar 7,23 persen atau menjadi Rp2.485.256.

    Perbedaan usulan itu muncul dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, pada 16 November 2026. Hanya saja, berdasarkan berita acara rapat, unsur pemerintah dan serikat pekerja sepakat mengusulkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta.

    Jika dibandingkan dengan UMP 2026 sebesar Rp2.317.601, usulan tersebut berarti kenaikan Rp682.399 atau sekitar 29,44 persen. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengajukan usulan berbeda. Kalangan pengusaha meminta penyesuaian UMP menggunakan formula pengupahan dengan nilai alfa 0,7.

    Berdasarkan perhitungan tersebut, UMP Jabar 2027 diusulkan naik 7,23 persen menjadi Rp2.485.256. APINDO beralasan, kenaikan upah perlu mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan dan mendorong masuknya investasi, terutama di wilayah industri Priangan Timur dan Ciawi-Majalengka-Cirebon-Kuningan (Ciawimajakuning).

  3. 3. Pemerintah dan buruh Ingin UMP segera mendekati KHL

    ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)
    ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)

    Dalam berita acara tersebut, unsur pemerintah menilai penggunaan formula pengupahan dengan nilai alfa maksimal 1,0 belum cukup untuk mempercepat pencapaian UMP terhadap KHL. Jika menggunakan formula tersebut, UMP Jabar 2027 hanya mencapai Rp2.525.722 atau sekitar 59,45 persen dari KHL.

    Karena itu, pemerintah provinsi memilih pendekatan KHL secara bertahap. Untuk 2027, pemerintah mengusulkan UMP mencapai 70 persen dari KHL atau dibulatkan menjadi Rp3 juta.

    Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, kemampuan perusahaan, kesejahteraan pekerja, serta kepentingan kabupaten/kota yang ingin menetapkan upah minimum.

    Sementara itu, unsur serikat pekerja menilai UMP harus menjadi jaring pengaman bagi pekerja, terutama di daerah yang upah minimumnya masih berada di bawah KHL.

    Serikat pekerja menyebut terdapat 19 kabupaten/kota di Jawa Barat yang UMK-nya masih di bawah KHL provinsi. Mereka juga mengusulkan agar pencapaian UMP sebesar 100 persen KHL dilakukan dalam waktu tiga tahun. Rinciannya, 70,62 persen pada 2027, 90 persen pada 2028, dan 100 persen pada 2029.

Related Articles

See More