Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

KDM Sebut UMP Jabar 2027 Rp3 Juta Jadi Jalan Tengah Buruh-Pengusaha

Kota Bandung
3 min read
KDM Sebut UMP Jabar 2027 Rp3 Juta Jadi Jalan Tengah Buruh-Pengusaha
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)
  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta, naik Rp682.399 atau 29,44 persen, sebagai jalan tengah bagi buruh dan pengusaha.

  • Penetapan mempertimbangkan disparitas UMK: wilayah dengan upah di atas Rp3 juta terdampak minim, sementara pekerja di daerah berupah rendah akan lebih merasakan kenaikan.

  • Pemprov memakai formula Kebutuhan Hidup Layak, dengan KHL terendah Rp3.096.000; UMP Rp3 juta menjadi jaring pengaman sambil menjaga industri padat karya tetap berkembang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3 juta. Kenaikan sebesar Rp682.399 atau 29,44 persen dari tahun sebelumnya ini disebut sebagai jalan tengah antara kepentingan buruh dan pengusaha.

KDM mengatakan, penetapan UMP harus melihat kondisi setiap daerah, karena besaran upah minimum di Jawa Barat masih berbeda cukup jauh. Ada daerah yang upah minimumnya hampir Rp6 juta, tetapi ada juga yang masih di kisaran Rp2 juta.

"Kami memahami bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki tingkatan upah yang berbeda-beda. UMK di Jawa Barat termasuk yang tertinggi di Indonesia. Pada 2026, UMK tertinggi adalah Kota Bekasi dengan nilai Rp5,9 juta, hampir Rp6 juta. Kemudian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan seterusnya," kata KDM, Sabtu (21/11/2026).

  1. 1. KDM sebut masih ada disparitas upah antardaerah

    IMG_20261119_101905.jpg
    Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

    Sementara itu, UMK terendah berada di Kota Banjar sebesar Rp2,33 juta. Kabupaten Pangandaran juga masih berada di kisaran Rp2,3 juta, disusul Kabupaten Kuningan sekitar Rp2,4 juta. KDM mengakui, hal ini turut menjadi pertimbangan dalam menetapkan UMP 2027.

    "Artinya, ada disparitas. Ada daerah yang upahnya sangat tinggi, tetapi ada juga yang sangat rendah," katanya.

    KDM menyebut, UMP Rp3 juta tidak banyak berpengaruh bagi daerah yang sudah memiliki UMK di atas angka tersebut. Di antaranya Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, serta Kota Bandung.

    Sebaliknya, dia menegaskan, kenaikan ini akan lebih dirasakan pekerja di daerah yang UMK-nya masih di bawah Rp3 juta. Namun, pengusaha di wilayah tersebut juga harus menyesuaikan kemampuan usahanya untuk memenuhi ketentuan upah.

    "Upah ini tidak akan berarti bagi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung karena upah mereka sudah di atas Rp3 juta," tuturnya.

  2. 2. KDM ingin industri padat karya tetap bertahan

    IMG_20261119_101910.jpg
    Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

    Selain melihat perbedaan upah, KDM juga mempertimbangkan jenis industri yang berkembang di setiap daerah. Dia mencontohkan Bekasi yang memiliki banyak industri besar dan padat modal, seperti elektronik dan otomotif.

    Sementara itu, daerah seperti Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, dan Sukabumi lebih banyak memiliki industri garmen dan alas kaki yang menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu, ia berharap kenaikan UMP tidak menghambat perkembangan industri padat karya.

    "Namun, kita mengambil jalan tengah dengan harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang. Terutama industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, agar kebijakan ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha," katanya.

  3. 3. UMP Jabar ditetapkan sesuai KHL

    ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)
    ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)

    Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tahun ini menggunakan formula Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Dia menyebut, nilai KHL terendah di Jawa Barat mencapai Rp3.096.000. UMP sebesar Rp3 juta disebut menjadi jaring pengaman dalam penetapan upah.

    "Jadi, Rp3 juta itu menjadi safety net atau jaring pengaman agar angka upah tidak lebih rendah dari batas tersebut. Jadi, berdasarkan kebutuhan hidup layak," kata dia.

Related Articles

See More