Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Jabar Diet Birokrasi Tahun Depan, Tujuh Dinas Dilebur demi APBD Sehat

Kota Bandung
6 min read
Jabar Diet Birokrasi Tahun Depan, Tujuh Dinas Dilebur demi APBD Sehat
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)
  • Pemprov Jabar akan menggabungkan 14 perangkat daerah menjadi tujuh organisasi pada 2027, menurunkan jumlah dinas dari 26 menjadi 21 dan badan dari sembilan menjadi tujuh.

  • Tiga penggabungan tahap awal pada 2027 mencakup Kehutanan-Perkebunan, BKD-BPSDM, serta DP3AKB-Disdukcapil; kebijakan ini ditujukan menjaga belanja publik di tengah penurunan transfer pusat.

  • RAPBD Jabar 2027 menargetkan pendapatan Rp29,35 triliun dan belanja Rp27,58 triliun, sementara ekonom mengingatkan pemangkasan transfer daerah dapat menghambat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Sekitar lima lebih kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai berdatangan di Gedung Pakuan, pada Selasa (17/11/2026) siang. Mereka langsung masuk ke ruangan rapat untuk bertemu langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM.

Ada sekitar dua jam lebih para kepala dinas dan juga Sekda Jabar sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Herman Suryatman, bersama anggota Pansus XX DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat dengan KDM.

Salah satu yang dibahas dalam rapat tertutup tersebut yaitu persiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghadapi keterbatasan anggaran pada 2027. Salah satunya dengan merampingkan birokrasi melalui penggabungan tujuh perangkat daerah.

Pasalnya, Gubernur Jawa Barat, KDM menilai jumlah organisasi pemerintahan perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Dengan struktur yang lebih ramping, anggaran diharapkan bisa lebih banyak digunakan untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Langkah ini diambil setelah Pemprov Jabar menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah tetap harus memastikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan.

"Penataan organisasi pemerintah daerah sehingga menjadi lebih ramping. Tujuannya adalah agar angka-angka keuangan di pemerintah daerah bisa memperbesar jumlah belanja untuk kepentingan publik," ujar KDM usai rapat.

  1. 1. Sebanyak 14 perangkat daerah dilebur menjadi tujuh

    IMG_20261119_101910.jpg
    Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

    Rencana perampingan OPD ini memang sudah dibahas sejak lama oleh Gubernur KDM, tepatnya saat pemerintah pusat belum juga mencairkan secara penuh uang Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi hak Pemprov Jabar.

    Hal ini kemudian semakin serius dibahas karena Kementerian Keuangan baru menyalurkan DBH sebesar Rp19,7 miliar dari total kurang bayar Rp1,222 triliun. Uang ini dikirimkan langsung ke rekening Pemprov Jabar tanggal 7 Agustus 2026. Setelah itu hak Pemprov Jabar masih belum dicairkan kembali.

    Guna menguatkan fiskal Jabar, KDM pun melakukan penyeimbang dengan melakukan efisiensi belanja hingga merampingkan OPD mengubah susunan organisasi di lingkungan Pemprov Jabar yang akan berlaku efektif di 2027.

    "Kami menghadapi problem fiskal, karena kita kan ada penurunan dana transfer daerah karena kepentingan pemerintah pusat yang mendesak. Nah, sehingga kami harus menyesuaikan agar belanja kebutuhan publiknya tetap terjaga," tuturnya.

    Setali tiga uang, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, sampai saat ini ada 14 perangkat daerah yang akan digabung menjadi tujuh organisasi baru. Perubahan itu, akan mengurangi jumlah dinas dari 26 menjadi 21. Sementara jumlah badan turun dari sembilan menjadi tujuh.

    Tujuh penggabungan tersebut meliputi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, serta Dinas Perkebunan dengan Dinas Kehutanan.

    Selanjutnya, Bappeda digabung dengan BP2D, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan DP3AKB, Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

    "Jadi, dari 14 perangkat daerah diintegrasikan. Dinas dari 26 menjadi 21, badan dari sembilan menjadi tujuh," ujar Herman.

    Meski begitu, dia memastikan, tidak semua organisasi ikut dirampingkan, beberapa seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat tetap berdiri seperti sebelumnya. Penataan biro-biro di lingkungan Setda juga masih akan dibahas melalui peraturan gubernur.

  2. 2. Tiga penggabungan mulai berlaku pada 2027

    IMG_20260818_105225.jpg
    Wajah baru Gedung Sate di era kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

    Meski baru berlaku pada 2027, Pemprov Jabar tidak langsung melebur seluruh perangkat daerah secara bersamaan. Penggabungan akan dilakukan secara bertahap agar perubahan tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

    Pada tahap pertama, ada tiga pasangan organisasi yang ditargetkan mulai berjalan dengan struktur baru pada 2027. Ketiganya adalah Dinas Kehutanan dengan Dinas Perkebunan, BKD dengan BPSDM, serta DP3AKB dengan Disdukcapil. Empat penggabungan lainnya, dipastikannya dilakukan pada tahap berikutnya.

    Herman mengatakan, perubahan struktur ini juga akan diikuti penyesuaian jabatan. Namun, Pemprov Jabar sudah memperhitungkan jumlah pejabat yang akan memasuki masa pensiun agar tidak terjadi penumpukan pejabat setelah organisasi digabung.

    Pada 2027, diungkapkan Herman, ada enam pejabat eselon II yang akan memasuki masa pensiun. Sementara itu, empat posisi akan hilang akibat penggabungan perangkat daerah.

    "Jadi, tidak ada eselon IIA yang tidak ada posisi. Ini dilakukan agar penataan kelembagaan tetap menjaga stabilitas di birokrasi pemerintahan," katanya.

    Untuk kantor dan fasilitas dinas yang dilebur, Pemprov Jabar masih melakukan pendataan. Begitu juga dengan besaran anggaran yang bisa dihemat dari kebijakan tersebut. Herman mengatakan, perhitungannya belum selesai.

    "Yang jelas ada efisiensi, berapa jumlahnya masih didalami. Yang jelas pesan utama Pak Gubernur, pembangunan, pelayanan publik harus tetap optimal, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada," kata Herman.

  3. 3. Dalam RAPBD 2027 belanja daerah direncanakan capai Rp27,58 triliun

    IMG_20260818_105517.jpg
    Wajah baru Gedung Sate di era kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil

    Perampingan birokrasi ini juga sejalan dengan pembahasan prioritas belanja Jabar untuk 2027. Dalam RAPBD 2027, anggaran pendidikan mendapat porsi 34,42 persen dari total belanja daerah. Sementara anggaran kesehatan hanya 9,47 persen.

    Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengatakan anggaran pendidikan akan digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah, memperluas akses pendidikan, memperbaiki fasilitas sekolah, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

    Adapun anggaran kesehatan akan digunakan untuk memperluas pelayanan masyarakat. Salah satunya melalui pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI-JK) dan pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan pemerintah daerah.

    "Selain itu, kerja sama dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta terus didorong guna meningkatkan akses dan keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Jawa Barat," ujar Erwan.

    Selain pendidikan dan kesehatan, Pemprov Jabar juga mengalokasikan 29,49 persen belanja daerah untuk infrastruktur. Anggaran ini diarahkan untuk memperbaiki konektivitas antarwilayah, termasuk kawasan perbatasan provinsi.

    Namun, anggaran yang tersedia tidak seluruhnya bisa digunakan untuk program pembangunan baru. Pemprov Jabar juga harus menyiapkan Rp1,67 triliun untuk membayar cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada 2027, termasuk pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

    "Secara keseluruhan, Pemprov Jabar menargetkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 mencapai Rp29,35 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp27,58 triliun," katanya.

    Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp1,84 triliun di mana komponen tersebut mencakup pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal daerah

  4. 4. Ekonom ingatkan pemangkasan TKD bisa menghambat ekonomi

    ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)
    ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

    Di tengah upaya menghemat anggaran, persoalan keuangan Pemprov Jabar dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan merampingkan organisasi. Pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat juga bisa berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

    Ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad), Ferry Hadiyanto, menilai pemangkasan TKD membuat pemerintah daerah memiliki ruang lebih sedikit untuk membiayai berbagai program.

    Menurutnya, APBD memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi. Belanja pemerintah daerah ikut mendorong pembangunan, kegiatan usaha, hingga aktivitas masyarakat.

    Ferry menyebut pemangkasan TKD di sejumlah daerah mencapai 40 hingga 50 persen. Jika kondisi ini terus terjadi, pemerintah daerah akan semakin kesulitan menjalankan program pembangunan.

    Ia juga mengingatkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen tidak bisa hanya mengandalkan belanja pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus mendapat ruang anggaran yang cukup agar bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    "Jadi, memang harusnya itu berbagi peran antara APBN dengan APBD provinsi dan kabupaten. Nah, sehingga target 8 persen itu bisa dicapai jika daerah-daerah juga tumbuhnya tinggi," kata Ferry.

    Selain itu, Ferry menilai pemerintah pusat tidak bisa hanya meminta daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memberikan dukungan anggaran yang cukup.

    Sebab, upaya meningkatkan penerimaan pajak membutuhkan biaya, mulai dari pendataan wajib pajak, penagihan, hingga pengawasan di lapangan.

    "Jadi, kalau bensinnya dikurangi setengah, ya mana mau digaspol," ucapnya.

Related Articles

See More