Dua Tokoh Jabar yang Berpeluang Dapat Gelar Pahlawan Nasional

05 Nov 2024, 21:09 WIB

Dokumen Unpad.ac.id

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) telah mengajukan sejumlah nama untuk mendapatkan gelar pahlawan. Namun, dari nama-nama tersebut hanya dua nama yang kemungkin besar dapat menyandang gelar tersebut dalam waktu dekat

Dua nama itu adalah Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan Suryadi Suryadarma. Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Prof. Dr. Reiza D. Dienaputra mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir timnya bersama Pemprov Jabar sudah mengusulkan nama-nama yang memiliki peran penting dalam kemajuan Indonesia.

Sayangnya, tidak semua nama dianggap tepat mendapat gelar tersebut. Hingga akhirnya ada dua nama yang kemungkinan besar dalam waktu dekat bisa meraih gelar pahlawan.

"Prof. Mochtar ini sudah kita ajukan sejak 2022/2023, sedangkan nama Suryadi ini diajukan pada 2024 dan sudah masuk ke pemerintah pusat. Jadi ini istilahnya waiting list (daftar tunggu) karena sudah dianggap layak. Biasanya dari Dewan Gelar ini sudah ada pengumuman di Oktober 2024," ujar Reiza saat dihubungi, Selasa (5/11/2024).

1. Pengajuan gelar pahlawan datang dari pemerintah kabupaten dan kota

Foto Suryadi Suryadarma. IDN Times/Istimewa

Dia menuturkan, untuk memberikan gelar pahlawan kepada seseorang harus melalui pengajuan yang sudah dikaji oleh tim di kabupaten/kota. Mereka kemudian mengajukannya ke Pemerintah Provinsi untuk dikaji ulang atau direkontruksi apakah memang perannya sangat berdampak bagi Indonesia.

Nantinya pengajuan ini diberikan ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk kemudian diajukan ke Dewan Gelar. Nantinya, harus ada pembuktian dengan sejumlah dokumen yang diajukan.

"Tahun kemarin ini dari usulan daerah ada dua nama yang kami usulkan ke pemerintah pusat, yaitu Abbas Abdul dan Suryadi, tapi yang lolos ini Suryadi," katanya.

2. Inggit Garnasih dipastikan tak dapat gelar pahlawan dalam waktu dekat

hops.id

Sementara mengenai nama Inggit Garnasih yang sudah diajukan juga ditolak oleh pemerintah. Mereka menilai bahwa Inggit sudah cukup dengan mendapatkan gelar Bintang Mahaputera Utama.

Menurut mereka, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan ketat secara adminstasi dan literature dalam memberikan gelar Pahlawan Nasional.

Bukan baru ini Pemprov Jabar mengusulkan nama Inggit menjadi pahlawan nasional Pengusulan Inggit Garnasih untuk mendapatkan gelar sudah dilakukan sebanyak dua kali, tahun 2009 dan 2012.

Rekomedansi usulan pahlawan nasional ini telah dicatat dalam Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 19/SS.03.06.02/Kesra tgl 21 Maret 2023. Usulan ini telah masuk ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP), tapi dianggap belum memenuhi syarat berdasarkan surat dari Kementerian Sosial Nomor 93/5/PB.06.00/01/2024 tanggal 11 Januari 2024.

"Padahal tanpa Inggit Seokarno tidak akan mendirikan PNI. Tanpa Inggit, dia tidak akan bertahan di Banceuy atau di Sukamiskin, dan tanpa Inggit Seokarno juga tidak akan sanggup ketika berada di Ende atau Bengkulu," kata Reiza.

3. Pengajuan gelar pahlawan untuk Solihin GP masih dibahas

Dok. Antara News

Nama lain yang masuk pada TP2GD adalah Solihin GP. Mantan gubernur Jawa Barat ini dianggap punya peran penting dalam berbagai hal sehingga layak menyandang gelar pahlawan.

Meski demikian, Reiza belum bisa memastikan apakah nama Solihin akan masuk dalan pengkajian tim. Sebab, pengkajian harus dilakukan dengan hati-hati mengedepankan usulan dan dokumen yang ada wajib sesuai sejarah.

Solihin GP atau biasa disapa Mang Ihin itu merupakan mantan Gubernur Jawa Barat pada periode 1970-1975. Dia dilahirkan sejak 97 tahun yang lalu, yakni pada 21 Juli 1926. Solihin mengenyam bangku pendidikan di antaranya Europeesche Lagere School (ELS), Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Bogor; Sekolah Staf Komando Angkatan Darat; dan US Army Infantry School.

Adapun sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Solihin GP mengawali kariernya di dunia militer terlebih dahulu.

Selain itu, dia juga dikenal dengan sebutan sesepuh Jawa Barat dan Siliwangi. Dia juga merupakan pendiri Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS).

Lebih lanjut, berikut perjalanan karir Solihin GP selama hidupnya: (1954-1956) Guru SSKAD di Bandung; (1964-1968) Panglima Kodam XIV/Hasanuddin di Makassar; (1968-1970) Gubernur Akabri Umum dan Darat di Magelang; (1970-1975) Gubernur Jawa Barat; (1977-1992) Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan; (1992-1997) Anggota Dewan Pertimbangan Agung; hingga (1998) Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Solihin wafat tahun ini tepatnya pada 5 Maret 2024 pada usia ke-97 tahun.