DPRD Jabar Soroti Pemerintah Soal Distribusi Pupuk di Indramayu
Bandung, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Ono Surono turut menyoroti soal pendistribusian pupuk di Kabupaten Indramayu yang kini masih belum diterima secara langsung oleh para petani.
Menurutnya, hal ini terjadi karena pola distribusi pupuk masih menggunakan skema yang lama. Adapun pemerintah memastikan akan memotong rantai distribusi pupuk agar langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
"Tapi karena belum ada aturannya, distribusi masih menggunakan pola yang sama. Hal itu yang banyak dikeluhkan masyarakat," kata Ono Surono, melalui keterangan resmi, Rabu (25/12/2024).
1. Ada perbedaan data distribusi pupuk
Masih soal pupuk, bukan hanya terkait distribusi saja. Masalah kuota pupuk pun banyak dikeluhkan oleh petani di Kabupaten Indramayu. Ia mengatakan, sperti masih ada perbedaan data antara data Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan PT Pupuk Indonesia.
"Seharusnya untuk pupuk urea 2,2 kuintal, dan NPK sekitar 2,5 kuintal. Apabila dijumlahkan dengan total alokasi pupuk dan luas tanamnya ternyata tidak sesuai dengan dosis perhektarnya. Ternyata untuk urea baru sekitar 400 kilogram dan NPK hanya sekitar 380 kilogram," katanya.
2. Minta kesulitan pupuk ini segera direspon pemerintah
Selain itu, permasalahan irigasi atau proyek ring irrigation banyak dikeluhkan masyarakat, karena proyek tersebut meninggalkan kerusakan. Lalu soal hama tikus, dimana pemerintah belum fokus untuk membantu permasalahan hama tikus di Kecamatan Bangodua.
Kemudian, Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Bayu Satya Prawira menambahkan, terkait distribusi pupuk yang dinilai masih kurang merata. Khususnya daerah pelosok agar lebih diperhatikan.
"Para petani di pelosok mengeluhkan soal sulitnya mendapatkan pupuk, tolong segera ditindaklanjuti," katanya.
3. Pemerintah putus rantai distribusi pupuk
Sebelumnya, Pemerintah menyatakan akan memotong rantai distribusi pupuk yang selama ini masih dikeluhkan oleh para petani. Pupuk nantinya akan diberikan langsung ke kios hingga para Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Adapun hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat rapat koordinasi tentang Swasembada Pangan dengan seluruh kepala daerah yang ada di Jabar di Gedung Pakuan Bandung, Selasa (24/12/2024).
"Dulu pupuk rantainya panjang kadang -kadang waktu panen baru datang ini aturan sudah kita pangkas. Pupuk dari pertanian cukup. Di serahkan kepada pupuk Indonesia langsung Gapoktan, kios atau pengecer langsung," kata Zulhas.
