Dedi Mulyadi Minta KKP Evaluasi Izin Keramba Jaring Apung Pangandaran

09 Agu 2025, 10:02 WIB

Azzis Zulkhairil

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta KKP untuk mengevaluasi izin pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur, Kabupaten Pangandaran.
Dedi menyebut Pantai Pangandaran cocok untuk olahraga selancar dan memiliki daya tarik wisatawan, sehingga pemasangan KJA sebaiknya dipertimbangkan dengan baik.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar akan melakukan evaluasi mendalam terhadap masukan dari berbagai pihak untuk menganalisis dampak tata ruang terhadap sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut menanggapi penolakan mantan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang menolak keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Pantai Timur, Kabupaten Pangandaran.

Diketahui, pemasangan KJA ini dilakukan untuk budidaya ikan laut maupun Benih Bening Lobster (BBL) berada di kawasan perairan Taman Wisata Alam (TWA) Cagar Alam Pananjung. Adapun proyek ini ditakutkan berdampak terhadap para nelayan.

Dedi mengatakan, dari awal dilantik sebagai gubernur, ia sudah menyampaikan bahwa keberpihakan terhadap ekosistem alam merupakan hal yang akan paling diutamakan. Sehingga, atas adanya kondisi ini dia menyarankan pemerintah pusat mengevaluasi.

"Saya bersikap untuk berpihak ke ekosistem. Jadi (izin pemasangan KJA) perlu evaluasi," kata Dedi, dikutip, Sabtu (9/8/2025).

1. Jika bertentangan dengan ekosistem akan langsung dievaluasi

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dedi menjelaskan Pantai Pangandaran ini cocok sebagai tempat berolahraga selancar, lalu ada juga hilir mudik untuk mengangkut hasil laut. Bahkan, pesona alam Pantai Pangandaran ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

"Pariwisata itu sudah cocok dengan Pangandaran, bisa untuk berselancar. Ada hilir mudik mengangkut ikan juga kan," ujarnya.

Dengan segala aktivitas pariwisata yang sudah terbentuk di Pangandaran terutama daya tarik pantainya, sebaiknya pemasangan KJA bisa di tempat lainnya. Semua pihak diharapkan bisa memperhatikan dan turut menjaga ekosistem laut maupun keberlanjutan kawasan wisata di Pantai Pangandaran.

"Jika bertentangan dengan prinsip ekosistem lingkungan, saya akan evaluasi," tuturnya.

2. Ungkit janji Prabowo waktu main ke Pangandaran

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto naik perahu nelayan bersama Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Rabu (11/10/2024) (X.com/@susipudjiastuti)

Diketahui, aksi penolakan mantan menteri ini terekam dalam video dan viral di media sosial, di mana Susi yang merupakan warga setempat turut menghadiri rapat pengkavlingan izin KJA di pantai timur Pangandaran. Karena merasa keberatan dia langsung meninggalkan ruang rapat tersebut.

Kekesalan Susi pun disampaikan melalui cuitan akun X pribadinya yang menyebut Presiden RI Prabowo Subianto hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat sangat prihatin dan luar biasa terluka. Menghadiri rapat atas pengkavlingan izin KJA di pantai timur Pangandaran. Di mana ternyata pantai timur Pangandaran sudah diberikan izin kepada tiga Perusahaan untuk membuat KJA," ujar Susi.

Dia juga turut menyinggung janji Presiden Prabowo Subianto yang diucapkan saat datang ke kediamannya dan menikmati laut sambil menaiki perahu.

"Dulu Bapak Presiden Prabowo waktu berperahu, sudah berjanji yang sangat kami hargai untuk mengganti bagan-bagan bambu supaya Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih produktif lagi," katanya.

3. Pemprov Jabar kaji dampak lingkungan izin ini

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto naik perahu nelayan bersama Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Rabu (11/10/2024) (X.com/@susipudjiastuti)

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar Rinny Cempaka mengatakan akan melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh masukan dan data yang telah dikumpulkan, baik dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Forum Bela Wisata, dan Mantan Menteri Susi Pudjiastuti.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tata ruang terhadap sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.

"Sekaligus memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip keberlanjutan ekosistem serta kepentingan masyarakat lokal," ucap Rini, Kamis (7/8/2025).

Untuk memperkuat posisi daerah dalam pengelolaan ruang laut, DKP Jabar, kata Rinny, akan memberikan pendampingan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Langkah ini termasuk mendorong dan mengarahkan proses pengusulan revisi dan review perijinan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) oleh KKP untuk KJA di Pangandaran.

"Dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, dan sosial ekonomi bagi masyarakat dan pihak terkait,” katanya.