Baik dan Buruknya Keberadaan Koperasi Merah Putih di Jabar
- Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Jabar mencapai omset Rp400 juta per bulan
- Provinsi Jawa Barat sudah memiliki 5.957 unit koperasi, dengan 10 koperasi percontohan
- Potensi kegagalan besar karena program ini terlalu ambisius dan tidak memiliki model bisnis yang utuh
Bandung, IDN Times - Bertempat di Jalan Raya Cileunyi Nomor 477, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, berdiri gedung dua tingkat, cukup megah dengan berwarna putih. Di atas pintu masuknya terpasang spanduk bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih dengan foto Presiden Prabowo.
Akses menuju gedung ini pun tidak ribet, karena berada dekat jalan utama wilayah Cileunyi. Warga dari manapun bisa gampang mendatangi, lantaran hanya lima langkah kaki orang dewasa dari Kantor Desa Cileunyi Wetan.
Masuk ke dalam gedung itu akan langsung disambut oleh apotek yang belum semuanya dilengkapi dengan obat-obatan. Nuansa cat didalamnya hanya ada dua warna merah dan putih. Di samping kirinya terdapat sebuah ruangan berisi tiga meja langkap beserta kursinya.
Beberapa petani datang dengan membawa mobil pickup untuk membeli pupuk. Tidak hanya itu, warga lainnya juga datang untuk membeli sembako dan juga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dari Bulog.
1. Baiknya ada KDMP percontohan yang omset per bulannya mencapai Rp400 juta
Kondisi itu merupakan gambaran percontohan program Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) oleh Presiden Prabowo Subianto, dimana di Jawa Barat terdapat 10 koperasi yang dijadikan mockup. Mulai dari KDMP Hambalang (Kabupaten Bogor), KDMP Kedung Waringin dan Lambangsari (Kabupaten Bekasi), KKMP Jatimakmur (Kota Bekasi), KKMP Mampang dan Sukamaju (Kota Depok).
Kemudian, KDMP Mekarwangi (Kabupaten Cianjur), KDMP Mekarjaya (Kabupaten Sumedang), dan di Bandung Raya ada dua, KDMP Cangkuang Wetan dan Cileunyi Wetan (Kabupaten Bandung).
Ketua KDMP Cileunyi Wetan, Dedi Nurendi mengatakan, koprasi ini bukan baru dibentuk, melainkan penggabungan dari sebelumnya Koperasi Citra Jaya Abadi. Penggabungan ini juga dilakukan sudah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
"Koperasi Citra Jaya Abadi itu sudah berjalan sejak dua tahun, terus melalui rapat anggota melalui rapat dengan musyawarah desa akhirnya disepakati menjadi koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan. Itu jadi mengambil opsi itu penggabungan," ujar Dedi saat ditemui di kantornya, Jumat (8/8/2025).
Koperasi ini mulanya hanya berisi 30 anggota saja, dan setelah digabungkan kini mencapai 285 anggota yang mana semuanya berasal dari Desa Cileunyi Wetan, tidak ada dari luar wilayah. Model bisnis yang digunakan ada tiga jenis lebih.
"Pertama yang sudah berjualan itu kan lebih di bidang retail ya, bidang penjualan sembako. Sembako itu meliputi beras minyak, terus kebutuhan-kebutuhan, pokok sabun, deterjen dan sebagainya," katanya.
Kemudian, ada pergudangan, gudang beras, gudang pupuk, gudang gas, apoteker, klinik dan penyimpanan es. Semua yang ada di koperasi ini, kata Dedi didapatkan dengan kerja sama beberapa BUMN. Adapun untuk simpan pinjam uang dipastikannya belum dilakukan.
"Kalai simpan pinjam belum, tetapi dari kerja sama dengan BRI bilamana masyarakat yang akan meminjam kredit difasilitasi ataupun direkomendasi oleh koperasi. Itu bunganya sama dengan KUR," tuturnya.
Modal awal koperasi ini mencapai Rp2 miliar lebih, dan saat ini dengan keanggotaan yang terus berjalan, kemudian sudah adanya kerja sama dengan beberapa koperasi lainnya di luar kecamatan, omset yang didapatkan sudah menyentuh ratusan juta setiap bulannya.
"Contoh dengan Koperasi Perkebunan Teh Cibuni, Itu penjualannya itu pesan ke kita itu sebulan Rp150 juta sampai Rp185 juta Itu sudah berjalan. Terus koperasi Gunung Tilu sama Perkebunan. Terus koperasi RSUD Majalaya. omset kami itu sebulan itu di kisaran Rp400 jutaan," ujar Dedi.
Meski omset besar,ada beberapa tantangan yang dihadapi, salah satunya masyarakat masih belum banyak mengerti manfaat dari koperasi itu sendiri. Warga banyak menganggap koperasi itu seperti hanya bagi-bagi uang saja. Pemodalan dari pemerintah pusat pun belum turun.
Sementara, Koperasi Desa Merah Putih Cileunyi Wetan juga menargetkan 1.500 anggota karena penduduk di desa itu ada diangka 21.000 ribu jiwa. Setelah nantinya masyarakat menjadi anggota maka diperkenankan membeli produk yang sudah ada dengan harga sesuai HET.
"Koperasi itu memutus mata rantai perdagangan. Jadi kita bisa menjual dengan harga sesuai karena langsung, tidak dari tengkulak dan lainnya," jelasnya.
2. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jabar sudah capai 5.957 unit
Sementara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan, sampai dengan Bulan Juni 2025 telah terbentuk sebanyak 5.957 unit koperasi, tersebar di 27 kabupaten dan kota, dan tiga daerah dengan jumlah terbanyak yaitu, Kabupaten Garut 442 unit, Kabupaten Bogor 435 unit, Kabupaten Cirebon 424 unit.
Dari 5.957 koperasi yang sudah berdiri ini terpilih 10 koperasi percontohan, salah satu KDMP Cileunyi Wetan. Di sisi lain, hingga 31 Desember 2024, jumlah koperasi terdaftar di Jawa Barat mencapai 33.598 unit, dengan 16.890 unit berstatus aktif, sisanya tidak aktif.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Pemprov Jabar, Yuke Mauliani Septina mengatakan, koperasi-koperasi percontohan ini nantinya yang menjadi tolok ukur bagi koperasi lainnya dalam memenuhi syarat pembiayaan.
"Mayoritas KDMP di Jawa Barat adalah koperasi baru. Dari total 5.957 unit, ada sebanyak 5.932 adalah pembentukan baru, 23 pengembangan dari koperasi eksisting, dan dua merupakan koperasi yang direvitalisasi," kata Yuke dikutip Jumat (8/8/2025).
Kondisi ini, diungkapkan Yuke, membuktikan bahwa KMP bukan sekadar rebranding, namun benar-benar merupakan gerakan pembentukan koperasi dari nol, berdasarkan musyawarah desa, serta didorong oleh kebutuhan dan semangat masyarakat setempat," jelasnya.
Dalam program ini, Pemprov Jabar sudah berperan menyusun roadmap pengembangan KMP dalam lima fase strategis, pembentukan kelembagaan koperasi, penguatan kapasitas pengelola, pengembangan usaha koperasi, pembentukan ekosistem koperasi, dan kemandirian koperasi dimulai 2028.
"Pemprov Jabar menggandeng banyak pihak untuk memperkuat KDMP, mulai dari BNI, BRI, Mandiri, Pupuk Indonesia, Pos Indonesia, ID Food, Bulog, Pertamina, Kimia Farma, hingga RSUD dan Puskesmas," tuturnya.
Mengenai tantangan, Yuke mengatakan, ada beberapa yang sudah diidentifikasi dan ditangani dengan pendekatan terstruktur dan kolaboratif, seperti kesiapan kelembagaan dan administrasi, solusinya pendampingan, pelatihan, penyediaan dokumen legal.
Kemudian, tantangan permodalan dan akses pembiayaan, solusinya, fasilitasi kredit melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan program dana bergulir. Tantangan kapasitas SDM pengelola koperasi, Pemprov Jabar memberikan solusi pelatihan manajemen dan kewirausahaan, pembinaan berkelanjutan.
"Tantangan pemasaran dan akses pasar, solusi kami berikan, kemitraan dengan BUMN dan e-commerce lokal. Pemprov hadir bersama koperasi. Bukan sekadar mengawasi, tetapi mendampingi dan memperkuat dari dalam," ucapnya.
Disinggung mengenai, bagaimana skema kredit dari Himbara untuk Koperasi Merah Putih, Yuke menjelaskan, pemerintah melalui bank milik negara menyediakan pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi, bunga hanya 6 persen per tahun dan tenor enam tahun.
"Namun, pinjaman ini hanya diberikan kepada koperasi yang telah siap secara kelembagaan dan usaha," kata Yuke.
3. Buruknya bisa banyak yang gagal karena tidak punya model utuh
Dari capaian-capaian pemerintah provinsi dan pelaku Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Barat ini, pengamat ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi berpandangan, program ini terlalu ambisius dan potensi beberapa koperasi tidak maju atau gagal sangat besar.
Koperasi sebagai sebuah organisasi ekonomi memang bertujuan untuk bisa memperbaiki kualitas perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Namun, faktanya ada koperasi yang maju dan lebih banyak koperasi yang sebaliknya.
"Ini kan masalahnya sekarang Koperasi Merah Putih ini seolah-olah bahwa ada target tertentu jumlah yang dituju bahwa setiap desa harus kemudian setiap kelurahan harus.Padahal kan kalau kita lihat kemampuan antar daerah, kemampuan antar desa, antar kelurahan itu kan berbeda-beda," kata Acu, Jumat (8/8/2025).
Acu membeberkan, secara gagasan program ini sudah bagus, namun dengan metode yang massal dan sporadis itu membuat kemudian adanya potensi koperasi ini tidak semuanya berjalan dengan maju.
"Apalagi lebih dari 80 persen itu adalah koperasi baru ya kan sekarang ini koperasi yang ada aja banyak kemudian gulung tikar. Sementara ini koperasi yang baru. Terlepas ada pendanaan, kemudian ada dukungan kebijakan dan sebagainya," tuturnya.
Pemerintah seharusnya belajar dari Koperasi Unit Desa (KUD) yang faktanya tidak terlalu bagus dan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat masih minim.
"Saya sih melihat tantangan terbesar koperasi ini harus sukses ya akselerasi terkait dengan model bisnisnya. Kemudian juga sumber daya manusia dan tata kelola itu yang paling penting," ucapnya.
Jika dibandingkan dengan beberapa koperasi di negara lain, Acu menjelaskan, mereka besar tidak harus dihadirkan di setiap desa dan kelurahan, melainkan gagasan dan konsep misi yang besar dapat membawa kesejahteraan anggotanya. Seperti Danone.
"Koperasi itu yang saya tahu di berbagai ada. Bahkan ada koperasi yang tumbuh besar gitu ya seperti Danone. Itu kan koperasi yang tumbuh besar awalnya koperasi di Eropa kan gitu ya gitu. Nah, banyak koperasi di kita juga ada kok. Koperasi yang besar, koperasi susu, koperasi batik," katanya.
Oleh karena itu, menurut Acu, bukan dirinya menampikkan ada potensi daripada keberhasilan program ini, namun ia melihat ketika sesuatu itu targetnya hanya kuantitas bukan kualitas potensi beberapa koperasi yang gagal sangat besar.
"Apalagi model bisnis ini baru dicoba ya, terlalu besar resikonya dengan pembiayaan sampai ratusan triliun," jelasnya.
Belum lagi soal pengawasan di lapangan, Acu menganggap, program ini belum memiliki model pengawasan yang jelas. Meski sudah adanya payung hukum, kemudian legalitas dari koperasi itu sendiri dan juga peran perangkat, desa, pemerintah kabupaten kota hingga provinsi.
"Saya melihat kita belum memiliki model, oleh karena itu harusnya uji coba dulu, mungkin jumlahnya tidak sebanyak sekarang, karena saya kira terlalu riskan dengan dana yang akan dikeluarkan kan lebih ratusan triliun," tuturnya.
