Dedi Mulyadi Minta Maaf, Banyak Murid Tidak Masuk SMA-SMK Negeri

Menurutnya, kemarahan orangtua tersebut berangkat dari keinginan agar anaknya bisa memperoleh pendidikan di sekolah negeri. Namun, dalam proses pemetaan, posisi siswa bersangkutan kalah bersaing dengan pendaftar lain sehingga peluang diterima menjadi semakin kecil.

"Saya memahami ini sebagai perjuangan orangtua yang ingin anaknya masuk sekolah negeri," katanya.

Dia menjelaskan, pada awalnya siswa tersebut memiliki peluang diterima. Namun, setelah adanya tambahan pendaftar, termasuk siswa yang tidak lolos ke Sekolah Maung dan kemudian mendaftar ke sekolah yang sama, peringkat siswa tersebut turun dalam sistem pemetaan.

Meski demikian, dia menegaskan pemerintah harus siap menerima berbagai bentuk kritik, kekecewaan, bahkan kemarahan dari masyarakat selama pelayanan publik belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh warga.

"Kalau ada orangtua yang marah, itu harus kami terima. Yang penting pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.

Dia menegaskan, banyaknya orangtua yang marah karena anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri bukanlah kesalahan masyarakat. Hal tersebut pun dipastikan dia akan menjadi bahan evaluasi.

"Hari ini apabila banyak orangtua yang marah karena anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, itu bukan kesalahan orangtuanya, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena pemerintah belum mampu menyediakan jumlah sekolah negeri dan guru negeri yang memadai untuk menampung seluruh lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan.

"Sekolah negeri yang tersedia masih terbatas, sementara jumlah lulusan yang ingin melanjutkan pendidikan terus bertambah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah," katanya.

Meski demikian, dia memastikan seluruh anak tetap memiliki kesempatan bersekolah melalui sekolah swasta. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata dia, juga menjamin pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

"Bagi yang tidak berkesempatan masuk sekolah negeri masih ada sekolah swasta. Untuk keluarga tidak mampu, biaya pendidikannya akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Dia juga mengaku sependapat apabila seleksi masuk sekolah kembali mempertimbangkan nilai ujian. Namun, kewenangan pengaturan sistem penerimaan murid berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Saya sepakat, tetapi ketentuan tentang kelulusan maupun masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," ucapnya.