Harga Pertamax Naik, DPRD Jabar Khawatir Harga Pokok Ikut Melonjak
- Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 dan Pertamax Green Rp17.000 per liter, memicu kekhawatiran DPRD Jabar soal potensi lonjakan harga kebutuhan pokok.
- Anggota DPRD Jabar Zaini Shofari menilai kenaikan ini mencerminkan lemahnya kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan energi di tengah tekanan ekonomi serta gejolak geopolitik global.
- Pengamat UGM Fahmy Radhi menyebut kenaikan Pertamax langkah realistis untuk mengurangi beban APBN, namun pemerintah perlu mengawasi agar konsumen tidak beralih ke BBM bersubsidi.
Bandung, IDN Times - PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green Rp17.000 per liter. Anggota DPRD Jabar, Zaini Shofari menilai, kondisi ini menunjukkan kemampuan negara dalam menjaga stabilitas kebutuhan dasar semakin ringkih.
Menurut Zaini, pemerintah mulai kelabakan dalam mengelola fiskal seiring tekanan penerimaan negara yang semakin berkurang, lemahnya Rupiah terhadap US Dollar, hingga geopolitik global. Meski mayoritas masyarakat tidak menggunakan BBM jenis Pertamax maupun Pertamax Green, penyesuaian harga ini turut memicu kenaikan harga komoditas lainnya.
"Biasanya kalau BBM naik, berarti kebutuhan menjadi ikut naik juga. Karena kebijakan energi itu dari pusat, berarti semakin terbatas kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi," ujar Zaini saat dihubungi, Rabu (10/6/2026).
1. Potensi kenaikan harga bahan pokok perlu diperhatikan
Zaini menilai bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak lagi layak dipanggil Mas Bahlil Ganteng (MBG) karena akhirnya tidak mampu menjaga stabilitas harga BBM di Indonesia dengan menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green.
"Jadi 'Mas Bahlil Ganteng' dipertanyakan (sekarang), karena naik oge (juga). Kan dulu ada lagu itu, karena berhasil tidak menaikkan harga bensin," kelakar Zaini.
Terlepas dari itu, ia memastikan kenaikan BBM nonsubsidi, Pertamax dan Pertamax Green pasti berdampak ke masyarakat luas, meski mayoritas menggunakan BBM subsidi, Pertalite.
"Kalau bensin naik, otomatis kebutuhan bakal naik. Yang ditakutkan ini kan (Harga) kebutuhan pokok, sangat bergantung di kampung-kampung, di daerah. Betul tidak menggunakan US Dollar. Tapi kan ini dibuktikan, meskipun Pertamax ya. Di kampung memang tidak pakai Pertamax, tapi kan tetap (akan kena dampak)," kata dia.
2. Pengamat sebut menaikkan harga Pertamax paling masuk akal
Sementara itu sejumlah pengamat menilai keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu (10/6/2026) merupakan langkah realistis untuk mengurangi tekanan fiskal di tengah lonjakan harga minyak dunia dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menjelaskan Pertamax pada dasarnya merupakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang harganya memang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan harga keekonomian.
"Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, sesuai dengan harga keekonomian," ujar Fahmy dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
3. Beban fiskal semakin berat jika Pertamax tidak dinaikkan
Menurut dia, pemerintah sebenarnya telah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 guna meredam dampak ekonomi kepada masyarakat. Namun, meningkatnya beban kompensasi yang harus ditanggung pemerintah membuat ruang fiskal semakin terbatas sehingga penyesuaian harga sulit dihindari.
"(Kenaikan BBM nonsubsidi) tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," katanya.
Fahmy menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi membantu pemerintah mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual Rp10.000 per liter.
Menurutnya, selisih harga yang semakin lebar dapat mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM bersubsidi. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran agar tujuan penghematan fiskal dapat tercapai.
