Dedi Mulyadi Masih Larang Kegiatan Rapat Di Hotel, PHRI Jabar Pasrah
- Kemendagri memberikan sinyal untuk kembali menggelar kegiatan rapat di hotel dan restoran untuk pemerintah daerah.
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap melarang kegiatan tersebut karena sudah realokasi anggaran untuk kepentingan lainnya.
- Ketua PHRI Jabar, Dodi Ahmad, menyambut baik rencana Kemendagri namun pasrah dengan larangan Gubernur Dedi Mulyadi dan berharap anggaran rapat di hotel bisa kembali disediakan di APBD perubahan 2025.
Bandung, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sinyal untuk kembali menggelar kegiatan rapat di hotel dan restoran untuk pemerintah daerah. Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap melarang adanya kegiatan tersebut, karena sudah melakukan realokasi anggaran untuk kepentingan lainnya.
Menanggapi hal ini Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Dodi Ahmad, menyambut baik rencana dari Kemendagri tersebut, dan berharap pemerintah daerah mulai melaksanakannya.
"Intinya kami mengucapkan syukur itu dibolehkan Mendagri rapat di hotel-hotel, dan itu perintah dari Mendagri, mudah-mudahan gubernur, bupati, wali kota mengikuti saran apa yang disampaikan oleh Mendagri," ucap Dodi saat dihubungi, Sabtu (14/6/2025).
1. PHRI cuma bisa pasrah
Meski demikian, Dodi pasrah dengan statment dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang masih melarang kegiatan tersebut digelar di hotel dan restoran. Menurutnya, hal itu berbeda dengan arahan dari Kemendagri yang sudah mengizinkan kembali kegiatan-kegiatan rapat dan lainnya di perhotelan.
"Kalau tidak boleh mah itu di luar kewenangan kami. Tidak bisa memaksakan berarti tidak mengikuti saran menteri dalam negeri. Mendagri itu kan atasan gubernur bupati dan wali kota, dan mudah-mudahan mengikuti arahan tersebut ya. Kesimpulannya itu," ujarnya.
2. Berharap dianggarkan di tahun depan
Di sisi lain, Dodi mengakui jika anggaran untuk MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) telah direalokasi. Karenanya, dia berharap anggaran rapat di hotel bisa kembali disediakan di APBD perubahan 2025.
"Saya berharap di anggaran perubahan atau di 2026 nanti bisa dianggarkan lagi. Itu harapan kami ya, tapi terserah kepada gubernur bupati dan wali kota karena kita tidak punya kewenangan apa-apa," katanya.
3. Dedi Mulyadi masih larang rapat di hotel
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar rapat-rapat dinas tetap digelar di kantor pemerintahan meski saat ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah memperbolehkan kembali kegiatan ini bisa dilakukan di hotel seperti sebelum adanya efisiensi.
"Terkait kebijakan dibolehkannya kembali pemda untuk rapat di hotel, maka Pemprov Jabar tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor yang ada," kata Dedi, Kamis (12/5/2025).
Dedi berpandangan, pemerintah daerah lebih baik menggunakan fasilitas sendiri karena sudah mumpuni untuk menggelar rapat. Bahkan, keputusan ini bisa diambil di ruang kerja masing-masing.
"Karena kantor yang ada sudah cukup untuk kita rapat, toh seluruh keputusan bukan hanya diambil di rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing selesai," katanya.
