Belum Semua Dapur MBG di Bandung Punya Sertifikat Kebersihan

29 Sep 2025, 13:00 WIB

Debbie Sutrisno

Ilustrasi SPPG di Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Intinya sih...

Pengecekan dapur SPPG akan diperketatMenurut Dinkes, koordinasi dan pembinaan kepada pemilik dapur dilakukan untuk memastikan proses pembuatan makanan bersih. Meski belum disertifikasi, izin mereka sudah berjalan sesuai keputusan pemerintah pusat.
Banyak dapur yang tidak melakoni proses pengolahan makanan yang baikMayoritas SPPG harus memperbaiki cara pengolahan dan penyajian makanan. Rentang waktu produksi hingga konsumsi siswa tidak boleh terlalu lama. Sarana dan prasarana pengolahan sampah juga harus lebih baik.
Labkesda periksa sampel MBG yang diduga beracunLabkesda Jabar telah menerima 208 sampel MBG dari berbagai

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Dinas Kesehatan Kota Bandung ikut melakukan pengawasan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memberikan makan bergizi gratis (MBG) pada siswa. Dari data yang dihimpun Dinkes Bandung ada 98 SPPG yang tercatat walaupun hanya 87 yang beroperasi secara rutin.

Kedinkes Kota Bandung Sony Adam menuturkan, pemerintah sekarang sedang membuat tim kerja untuk memastikan makanan yang diberikan pada siswa lewat program MBG bisa dikonsumsi dengan baik. Harapannya jangan sampai ada siswa lagi yang alami keracunan MBG di Kota Bandung.

"Kami sudah melakukan pengamannya sejak awal, sejak MBG ini digulirkan. Jadi kami mengadakan advokasi dengan dapur-dapurnya supaya mereka mengolah makanan secara aman, begitu. Kami sudah melakukan seperti itu," ujar Sony, Senin (29/9/2025).

Menurutnya, dari 98 SPPG yang tercatat memang belum semua memiliki sertifikasi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Namun, SPPG tersebut sudah berjalan sesuai dengan arahan dari Bada Gizi Nasional (BGN).

"Semuanya dalam proses sertifikasi, proses pengajuan," ungkap Sony.

1. Pengecekan dapur SPPG akan diperketat

Ilustrasi SPPG di Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Menurutnya, selama ini dinkes sudah sering melakukan koordinasi dengan SPPG termasuk pembinaan kepada para pemilik untuk mengetahui apakah proses membuat makanan dilakukan secara bersih atau tidak.

Meski belum ada surat resmi dalam hal sertifikasi kebersihan, izin mereka sudah berjalan sesuai dengan keputusan dari pemerintah pusat. Karena tidak mungkin semua program MBG harus menunggu turun sertifikasi tersebut.

"Secara bekal, perizinan kan ada masanya gitu ya. Lama. Ya, ada waktunya gitu ya. Tapi kan mereka sudah dibekali. Sambil jalankan, masa MBG ini tidak berjalan selama proses ini belum keluar," tuturnya.

Sejauh ini dari pihak kelurahan pun sudah ikut memantau SPPG yang ada di wilayahnya sehingga ketika ada keteledoran atau kurang sesuatu dalam penyediaan MBG yang sehat bisa langsung diberikan catatan.

2. Banyak dapur yang tidak melakoni proses pengolahan makanan yang baik

SPPG Cicendo Husein Sastranegara Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Dari catatan Dinkes, mayoritas yang harus diperbaiki SPPG adalah dari cara pengolahan makanan dan penyajiannya. Rentang waktu dari proses prodksi sampai diberikan pada siswa tidak boleh terlalu lama.

Selain itu persoalan sarana dan prasarana pengolahan sampah harus lebih baik. Tempat SPPG pun tidak boleh ada genangan air dari limbah bahan baku sehingga makanan bisa lebih sehat.

"Berjalan saja (untuk pengawasan). Soalnya gini, yang kami produksi itu kurang lebih 260 ribu per hari makanan gitu. Yang dilakukan oleh kurang lebih 87 dapur dan itu setiap hari gitu. Jadi memang harus tangguh ya untuk timnya," kata dia.

3. Labkesda periksa sampel MBG yang diduga beracun

SPPG Cicendo Husein Sastranegara Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat dari Januari hingga September 2025 telah menerima mencapai 208 sampel makanan dari menu makan bergizi gratis (MBG) dari berbagi daerah untuk dilakukan pengecekan mutu dan kandungannya. Sampel yang dikirim merupakan menu diduga menjadi penyebab keracunan makanan siswa.

Kepala Labkesda Jabar Ryan Bayusantika Ristandi mengatakan bahwa hingga Jumat (26/9/2025) pukul 15.40 sudah ada 28 frekuensi pengiriman sampel dari banyak daerah. Setiap pengiriman jumlah sampelnya berbeda-beda.

"Ada dari dinas kesehatan 12 kabupaten kota di antaranya KBB, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cianjur, Garut, Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cirebon, Garut, Sukabumi, Subang, dan Ciamis," kata Ryan saat ditemui di kantornya.

Sampel yang didapat berupa nasi, sayuran, daging, dan olahan lainnya. Menu MBG tersebut kemudian diuji di laboratorium untuk melihat kandungan mikrobiologi dan kimia lingkungan.

Jenis bakteri yang terdeteksi antara lain Vibrio cholera, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Bacillus cereus. Sementara itu, dalam pemeriksaan laboratorium kimia, 92 persen hasilnya negatif, tetapi 8 persen sampel positif mengandung nitrit.

Ryan menekankan bahwa penyebab keracunan dapat bervariasi pada setiap kasus. Namun, hasil pemeriksaan mikrobiologi menunjukkan dominasi bakteri Salmonella dan Bacillus cereus.

Menurutnya, ada beberapa faktor penyebab bakteri itu hidup pada menu MBG, misalnya karena media air yang tidak bersih, peralatan makanan hingga peralatan penyajian oleh pekerja, sampai celemek yang digunakan.

"Lalu bahan makanannya harus segar, tidak boleh digunakan sama sekali bahan-bahan kadaluarsa, bahan-bahan rusak," katanya.