Antara Nyawa dan Biaya, Akses Obat Kanker Jadi Sorotan
- Kisah Patricia Susanna menyoroti tantangan pasien kanker paru di Indonesia, mulai dari salah diagnosis hingga sulitnya akses pemeriksaan lanjutan seperti PET Scan dan tes genetik.
- Terapi inovatif seperti obat generasi terbaru belum sepenuhnya dijamin JKN, membuat banyak pasien kesulitan mengakses pengobatan modern karena harga yang tinggi.
- BPJS Watch menilai keterbatasan akses obat kanker sebagai isu hak dasar warga negara dan mendorong pemerintah memperkuat layanan preventif serta menjamin ketersediaan terapi mutakhir.
Bandung, IDN Times – Kanker paru kini tak lagi identik dengan perokok aktif. Penyakit mematikan ini diam-diam menyasar kelompok baru, termasuk perempuan dan mereka yang menjalani gaya hidup sehat. Di Indonesia, kanker paru bahkan menjadi penyebab kematian akibat kanker tertinggi dengan angka mencapai 14,1 persen.
Kondisi ini tergambar dari kisah Patricia Susanna (56), seorang penyintas yang tak pernah merokok namun harus menghadapi vonis kanker paru. Pengalamannya membuka tabir persoalan besar, mulai dari salah diagnosis hingga sulitnya akses terhadap pengobatan inovatif.
1. Salah diagnosis bikin pasien kehilangan golden time
Perjalanan Susan menunjukkan bahwa banyak pasien kanker paru di Indonesia menghadapi tantangan sejak tahap awal diagnosis. Gejala yang mirip dengan penyakit lain seperti TBC kerap membuat pasien mendapat terapi yang tidak tepat selama berbulan-bulan.
Akibatnya, pasien kehilangan waktu krusial atau golden time untuk menangani kanker sebelum menyebar lebih luas.
Susan menilai akses terhadap pemeriksaan lanjutan seperti PET Scan dan tes genetik seharusnya lebih mudah dijangkau, termasuk bagi peserta JKN.
“Transparansi dokter dan akses pemeriksaan lanjutan itu penting. Jangan sampai pasien kehilangan waktu hanya karena prosedur administrasi,” ujarnya.
2. Terapi inovatif belum sepenuhnya terjangkau
Selain diagnosis, persoalan besar lainnya adalah akses terhadap obat kanker modern. Saat ini, belum semua terapi inovatif dijamin oleh program JKN, termasuk obat generasi terbaru seperti Osimertinib.
Koordinator kanker paru dari Cancer Information & Support Center, Megawati Tanto, menegaskan bahwa perkembangan ilmu kedokteran seharusnya diikuti kebijakan pembiayaan kesehatan.
Menurutnya, terapi inovatif dapat meningkatkan harapan hidup sekaligus kualitas hidup pasien dengan efek samping yang lebih minimal.
Namun, harga obat yang tinggi membuat banyak pasien tidak mampu mengaksesnya tanpa dukungan negara.
3. Akses kesehatan jadi isu konstitusional
Masalah ini juga mendapat sorotan dari BPJS Watch. Koordinator advokasinya, Timboel Siregar, menilai keterbatasan akses obat kanker bukan sekadar persoalan medis, tetapi menyangkut hak dasar warga negara.
Ia menyoroti dampak luas kanker, mulai dari kerugian ekonomi hingga meningkatnya beban rumah tangga. Bahkan, lebih dari separuh pasien kanker di Indonesia mengalami kesulitan finansial dalam satu tahun setelah diagnosis.
Timboel mendorong pemerintah memperkuat pendekatan preventif dan promotif, termasuk skrining dini hingga ke tingkat fasilitas kesehatan dasar.
“Negara wajib menyediakan layanan kesehatan yang layak, termasuk obat dan teknologi terbaru. Orientasinya harus pada penyelamatan jiwa, bukan sekadar efisiensi biaya,” tegasnya.
Dengan meningkatnya kasus kanker paru pada nonperokok, isu ini menjadi pengingat bahwa penyakit serius bisa menyerang siapa saja. Akses diagnosis cepat dan terapi yang tepat kini menjadi faktor penentu antara harapan hidup dan keterbatasan biaya.
