Punya Sertifikat Halal, SPPG di Jabar Bakal Masuk Sensus Ekonomi 2026

- Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersertifikat halal di Jawa Barat akan masuk dalam Sensus Ekonomi 2026 yang digelar BPS Jabar pada 1 Mei–31 Juli 2026.
- BPS Jabar menyiapkan sekitar 44.000 petugas untuk mendata 5,5 juta pelaku usaha, termasuk UMKM digital dan pengusaha besar, dengan metode lapangan dan daring.
- Sensus kali ini juga mencakup sektor e-commerce serta ekonomi berbasis lingkungan yang kini menjadi komponen baru dalam pemetaan ekonomi Jawa Barat.
Bandung, IDN Times - Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat dipastikan akan masuk dalam Sensus Ekonomi yang digelar pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar menyatakan, masuknya Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini karena memiliki sertifikat halal.
Kepala BPS Jabar, Margaretha Ari mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun ini seluruh usaha kecil mikro atau UMKM yang memiliki toko digital akan turut disensun, termasuk SPPG.
"Semua sampai dengan dari usaha besar, sedang sampai kecil dan mikro akan kami data termasuk yang di perumahan UMKM juga kami data. Termasuk SPPG," kata Margaretha di Balai Kota Bandung, Kamis (23/4/2026).
1. Sebanyak 44.000 petugas bakal diterjunkan ke lapangan

Margaretha menjelaskan, petugas sensus nantinya akan datang ke rumah para pelaku UMKM digital yang ada di Jawa Barat. Sementara, bagi pelaku usaha-usaha besar yang tersebar di kabupaten dan kota, pendataan akan dilakukan secara daring.
"Bagi para pelaku UMKM digital ini kalau Jawa Barat semua total itu sekitar 44.000 petugas yang kami siapkan, nantinya ke lapangan dari pintu ke pintu," jelasnya.
BPS Jabar menargetkan 5,5 juta pelaku usaha baik UMKM dan juga pengusaha besar di seluruh wilayah Jawa Barat masuk dalam Sensus Ekonomi 2026.
"Target dari sensus ekonomi 2026 ini seluruh Jabar adalah 5,5 juta pelaku usaha," ucap Margaretha.
2. Sensus menyasar pelaku UMKM rumahan dan digital

Margaretha mengatakan, saat ini sektor usaha di bidang e-commerce sudah sangat kuat di Jawa Barat. Belum lagi dengan ekonomi berbasis lingkungan yang merupakan sektor baru dan kini sudah menjadi komoponen dalam sensus ekonomi di tahun ini.
"Tentu di sini kani sudah sangat kuat dengan pelaku ekonomi yang di bidang e-commerce gitu ya," katanya
"Jadi yang semua berbasis platform itu sudah banyak dan ini menjadi sangat baru dan juga yang terkait dengan ekonomi lingkungan dan lain-lain, Ini menjadi komponen terbaru dalam sensus ini," katanya.
3. Pemkot Bandung perlukan data ekonomi dari BPS

Sementara, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, Sensus Ekonomi ini berlangsung selama 10 tahun sekali. Hal ini diperlukan karena untuk mengetahui kondisi ekonomi saat ini.
"Sejauh ini dari tahun 96 sampai tahun 2016 dalam kurun waktu 20 tahun telah terjadi pergeseran-pergeseran mengenai sektor ekonomi apa saja yang menjadi motor penggerak perekonomian di Kota Bandung," kata dia.


















