Laptop dan Kaus Kaki untuk SPPG, KPPG Bandung: Belum Ada Informasi itu
- BGN disorot publik karena isu pengadaan kaus kaki Rp6,9 miliar serta laptop dan alat makan senilai Rp4 triliun untuk SPPG yang bersumber dari APBN.
- Kepala KPPG Bandung menyatakan belum menerima informasi resmi terkait rencana pemberian laptop, alat makan, dan kaus kaki tersebut, termasuk mekanisme penyalurannya.
- Kepala BGN menegaskan pengadaan memang ada namun tidak sebesar isu beredar; hanya 5.000 laptop dan alat makan untuk 315 SPPG dengan anggaran sekitar Rp215 miliar.
Bandung, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini kembali disorot publik mengenai pengadaan sejumlah barang seperti kaos kaki yang mencapai Rp6,9 miliar, serta laptop, dan alat makan senilai Rp4 triliun untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Anggaran triliunnan rupiah ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Informasi ini pun muncul setelah sebelumnya ramai mengenai motor listrik yang rencananya diberikan untuk pengelola dapur MBG tersebut.
Namun, mengenai rencana BGN ini, sejumlah SPPG di Kota Bandung justru banyak yang belum mengetahui dan sebelumnya memang tidak mendapatkan informasi soal pemberian laptop, perlengkapan makan dan kaus kaki tersebut.
1. SPPG di Bandung tidak tahu mengenai rencana ini
Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional Bandung, Ramzi. Dia mengatakan, mengenai rencana pemberian laptop dan kaus kaki ini belum diketahui secara pasti, termasuk mekanisme teknis penyalurannya.
"Kami belum mendapatkan informasi tersebut, dan itu sama seperti pengadaan bantuan motor SPPG juga," kata Ramzi, saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026).
Ramzi mengaku, selama ini untuk perangkat komputer di SPPG kebanyakan sudah disediakan oleh yayasan yang menaungi setiap dapur MBG tersebut. Namun untuk Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dipastikan dia dapat operasional laptop.
"Kalau KPPG ada laptop, untuk SPPG setahu saya disiapkan oleh mitra/yayasan," ucapnya.
2. SPPG memang memiliki laptop/komputer yang disediakan oleh mitra
Ramzi menegaskan, mengenai perangkat komputer atau laptop di SPPG pada dasarnya sudah masuk dalam petunjuk teknis dari BGN itu sendiri. Namun, mengenai bantuan yang saat ini ramai dibahas tersebut, dia menegaskan tidak mengetahui secara pastikan.
"Kalau ini (perangkat komputer/laptop di SPPG) masuk dalam Juknis. Untuk kantor tidak di atur dalam juknis karena masuk pada kebutuhan kantor," kata dia.
Terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan, pengadaan barang-barang tersebut memang ada, sebagai bagian dari kebutuhan operasional Program MBG. Namun, jumlahnya tidak sebesar yang ramai diberitakan.
"Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32 ribu unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar," kata Dadan dalam keterangan, Selasa (14/4/2025).
3. BGN membenarkan ada pengadaan laptop dan kaus kaki
Dadan menjelaskan, pengadaan kaos kaki, laptop, dan alat makan dilakukan sesuai kebutuhan riil di lapangan, dan tidak dalam jumlah fantastis seperti informasi yang beredar. Sepanjang 2025, Dadan menyebut, pengadaan laptop di lingkungan BGN hanya 5.000 unit.
"Pengadaan laptop bukan 32.000 unit seperti yang beredar, tetapi hanya sekitar 5.000 unit sepanjang 2025," ujarnya.
Selain itu, terkait pengadaan alat makan hanya dilakukan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibangun melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pengadaan alat makan hanya untuk 315 SPPG yang dibiayai APBN dengan pagu sekitar Rp215 miliar," ujar Dadan.
Dadan memastikan pembangunan SPPG berbasis APBN tersebut telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri terkait, sehingga seluruh pengadaan mengikuti perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dari sisi anggaran, Dadan merinci, pagu untuk pengadaan alat makan Rp89,32 miliar, dengan realisasi mencapai sekitar Rp68,94 miliar. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pengadaan dilakukan secara efisien dan tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.
Sementara terkait kaos kaki, Dadan menekankan, BGN tidak melakukan pengadaan secara langsung. Dia menyebut kaos kaki merupakan bagian dari perlengkapan yang diberikan saat pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
"Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan," katanya.
