Harga Suku Cadang Naik Akibat Dolar, Bus Pariwisata Jabar Ancam Mogok
- Pelemahan rupiah hingga Rp18.095,70 per dolar AS bikin harga suku cadang naik dan biaya operasional bus pariwisata di Jawa Barat melonjak.
- Larangan study tour sekolah oleh Pemprov Jabar memperparah penurunan pendapatan pengusaha bus pariwisata yang sudah terdampak mahalnya suku cadang.
- Pelaku usaha berharap pemerintah pusat dan daerah beri keringanan pajak serta bantuan konkret agar industri bus pariwisata tidak kolaps.
Bandung, IDN Times - Pelemahan nilai tukar rupiah turut berdampak signifikan terhadap industri pariwisata di Jawa Barat. Salah satu dampaknya dirasakan pengusaha bus pariwisata. Mereka berencana mogok dengan menghentikan operasional beberapa bus selama beberapa hari.
Rencana mogok ini tidak lepas dari nilai rupiah terhadap dolar AS yang sudah menyentuh 18.095,70 per Sabtu (6/6/2026) pagi, yang membuat harga suku cadang kendaraan naik dan berdampak pada tingginya biaya operasional bus.
"Bukan tidak akan beroperasi, akan tetapi menghentikan operasional beberapa armadanya karena imbas nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar yang berdampak naiknya suku cadang kendaraan bus. Mengakibatkan biaya operasi bus menjadi tinggi," ujar Sekjen Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata Jawa Barat, Herdis Subarja saat dikonfirmasi.
1. Diperparah dengan larangan widyawisata
Herdis menjelaskan, pengusaha bus pariwisata mengeluhkan adanya kenaikan harga suku cadang karena melemahnya nilai rupiah dan tidak sebanding dengan pendapatan perusahaan.
Ditambah pemberlakukan larangan widyawisata atau study tour oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut membuat pengusaha bus pariwisata sepi pemasukan.
"Pesanan atau order sewa bus pariwisata semakin menurun terus sejak awal tahun 2026, bahkan kondisi belum pulih dimana tahun 2025 Gubernur Jabar melarang kegiatan studi tour sekolah di Jawa Barat. Kondisi perusahaan bus pariwisata saat ini semakin parah," ungkap dia.
2. Pelaku pariwisata terpaksa bertahan
Dengan kondisi ini, Herdis meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan tindakan nyata dan berguna bagi para pelaku usaha bus pariwisata. Seperti penurunan atau penghapusan sementara PPN untuk barang tertentu seperi suku cadang kendaraan bus.
"PNBP di bidang perizinan angkutan umum sementara dihapuskan dulu atau gratis dan penghapusan pajak kendaraan angkutan umum dan sebagainya," pintanya.
Apabila pemerintah tidak melakukan tindakan taktis seperti tahun 1998, maka pelaku usaha bisa alami kolaps. "Saat ini pelaku usaha terpaksa bertahan dan saya tidak tahu sampai kapan mereka bisa bertahan," kata dia.
3. Menunggu bantuan pemerintah pusat dan daerah
Lebih lanjut, Herdis menambahkan para pengusaha bus pariwisata masih melakukan pendataan terhadap perusahaan bus yang mulai menghentikan sebagian operasional bus. Sampai saat ini, kata dia, para pengusaha masih menunggu tindakan dari pemerintah untuk menangani kondisi ini.
"Kami semua menunggu tindakan pemerintah untuk mendukung eksistensi para pelaku usaha ini agar terhindar dari krisis yang nyatanya," kata dia.
![[QUIZ] Kalau Jadi Bos Baru Bandung Zoo, Apa yang Akan Kamu Benahi Duluan?](https://image.idntimes.com/post/20241018/whatsapp-image-2024-10-18-at-123343-3-6b9b5942a9c235fa7d2105cebe2c1178.jpeg)
![[QUIZ] Kalau Main ke Bandung, Kamu Tim Pasang CCTV atau Perbanyak Patroli? Tes di Sini!](https://image.idntimes.com/post/20250221/74d8625589cc9ba398a009804a1e2460-14e3ae5726d2ce7103630b3d71c8a0d0-42cdcc16f1d82ad53832ddeae0f128fa.jpg)
![[QUIZ] Status Darurat Sampah Bandung Belum Disetujui, Kamu Tim Farhan atau KDM?](https://image.idntimes.com/post/20250529/pexels-aomata-10143821-11zon-1b6d1cd853484267ae86171b72dde9ea-226300c4296eb659075ddfa0e54af138.jpg)
