Bandung, IDN Times - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan dinilai masih tergolong tinggi dalam satu tahun lima bulan memimpin Jabar. Publik pun disebut banyak yang puas terhadap kinerja Dedi dan Erwan.
Evaluasi Tingkat Kepuasan Publik: Dedi Mulyadi 95,4, Erwan 59 Persen
Kota Bandung
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,4%, sedangkan Wakil Gubernur Erwan Setiawan memperoleh 59% berdasarkan survei LSI dengan margin of error 3,5%.
- Faktor utama tingginya kepuasan publik meliputi penilaian positif terhadap kondisi ekonomi yang sedang dan pelaksanaan pemerintahan yang dinilai baik oleh lebih dari 60% responden.
- Meski mayoritas puas, beberapa daerah seperti Pangandaran, Tasikmalaya, dan Bandung Barat menunjukkan evaluasi di bawah 50%, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap program pendidikan masih rendah.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Hal ini diketahui berdasarkan hasil riset terbaru oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Berdasarkan sampel 800 orang yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, dengan margin of error atau MoE sebesar kurang lebih 3,5 persen, tingkat kepuasan kepada Dedi Mulyadi tercatat ada 39,3 persen menyatakan sangat puas.
"Kemudian, 56,1 persen cukup puas. Namun ada 3,8 persen yang mengaku kurang puas atau tidak puas sama sekali. Dengan demikian, total tingkat kepuasan masyarakat mencapai 95,4 persen," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam Rilis Temuan Survei Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Pemprov Jabar di Bandung, Kamis (24/7/2026).
1. Banyak faktor yang memengaruhi tingginya tingkat kepuasan publik
Sementara, Wakil Gubernur Erwan Setiawan mendapat penilaian 8,7 persen responden menyatakan sangat puas dan 50,3 persen cukup puas terhadap kinerjanya. Adapun 23,8 persen mengaku kurang puas atau tidak puas, sedangkan 17,1 persen belum memberikan penilaian.
"Yang kita temukan adalah bahwa tingkat kepuasan masyarakat kepada Gubernur itu berada di posisi 95,4 persen, tinggi ya. Meskipun untuk Wakil Gubernur, tingkat kepuasannya seperti banyak di daerah lain ya, itu lebih rendah dari Gubernur," ucapnya.
Menurut Djayadi, tingginya tingkat kepuasan publik ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, beberapa di antaranya evaluasi terhadap ekonomi yang masih sedang, evaluasi terhadap pemerintahan secara umum yang positif.
"Ada 44 persen masyarakat yang menilai ekonomi sedang, ada 60 persen lebih masyarakat yang menilai pelaksanaan pemerintahan itu baik. Jadi itu berpengaruh kepada evaluasi positif masyarakat dalam bentuk kepuasan terhadap gubernur," katanya.
2. Warga di Pangandaran dan Tasikmalaya belum puas kinerja Dedi-Erwan
Kemudian, Djayadi mengatakan, tingkat kepuasan itu juga dipengaruhi oleh evaluasi masyarakat terhadap berbagai program pemerintah maupun berbagai layanan pemerintah seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, koperasi, dan berbagai program lain yang terkait dengan berbagai kehidupan masyarakat di Jawa Barat.
Kendati begitu, Djayadi memiliki beberapa catatan penting, misalnya ada masyarakat daerah tertentu merasa belum puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi.
"Meskipun tingkat kepuasan itu di atas 90 persen, tetapi evaluasi positif masyarakat itu ada yang masih ada yang di bawah 50 persen di sejumlah daerah. Misalnya tadi ada kita sebut beberapa daerah seperti Pangandaran, Tasikmalaya, kemudian Bandung Barat," katanya.
3. Masih banyak masyarakat belum mengetahui program-program Pemprov Jabar
Selain itu, LSI mencatat mayoritas responden menilai kondisi ekonomi Jawa Barat berada pada kategori sedang atau moderat, yakni 44,3 persen. Sementara, proporsi masyarakat yang menilai kondisi ekonomi baik dan buruk relatif berimbang.
Di sisi lain, pelaksanaan dan kinerja pemerintahan Provinsi Jawa Barat mendapat penilaian positif dari masyarakat. Sebanyak 60,2 persen responden menilai penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik hingga sangat baik, sementara 30,4 persen menilai sedang, dan hanya 8,1 persen yang memberikan penilaian buruk hingga sangat buruk.
LSI turut mengukur respons masyarakat terhadap sejumlah program prioritas Pemprov Jawa Barat di bidang pendidikan. Program Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, kebijakan Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) yang didukung bantuan dana pemerintah, serta program Sekolah Maung (Manusia Unggul) memperoleh dukungan dari mayoritas masyarakat yang mengetahui program tersebut.
"Namun, tingkat pengenalan atau awareness masyarakat terhadap berbagai program itu masih tergolong rendah, yakni belum mencapai 50 persen," katanya.
