5.606 Karyawan di Jabar Kena PHK, Salah Satunya Akibat Invasi Israel
Bandung, IDN Times - Pemutusan Hubungan Kerajaan (PHK) di Jawa Barat turut dirasakan semua sektor. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi (Disnakertrans) Jawa Barat mencatat, ada sebanyak 5.606 orang terkena PHK dari awal Januari-September 2024.
Kepala Bidang Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Firman Desa mengatakan, sebagian besar kasus PHK terjadi dj sektor industri.
Namun, paling banyak di sektor Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
"PHK terjadi hampir di seluruh sektor industri tetapi tidak dalam jumlah yang besar. Jumlah terbanyak PHK adalah dari pekerja PKWT yang telah habis kontrak dan/atau tidak diperpanjang kontraknya," ujar Firman, dikutip Sabtu (2/11/2024).
1. Karena tidak bisa bersaing dan invasi Israel
Firman menjelaskan, penyebab pabrik atau perusahaan mem-PHK karyawannya dikarenakan telah melakukan efisiensi, dan ketidakmampuan atau kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Selain itu, ada pula pengaruh global salah satunya invasi Israel ke Palestina.
"Lalu menurunnya penjualan dan ekspor, perubahan gaya hidup konsumen, pengaruh teknologi dan media sosial terhadap cara penjualan dan pembelian, dan dampak euforia invansi Israel," ucapnya.
2. Ada sentimen boikot produk-produk Israel
Firman tidak menampik, kasus PHK yang terjadi saat ini beberapa di antaranya terjadi karena berkaitan langsung dengan perang Israel-Palestina. Menurutnya, adanya invasi itu membuat permintaan ekspor ke negara-negara Eropa dan Amerika menurun.
Kemudian, hal itu turut berpengaruh kepada industri-industri manufaktur terutama yang berorientasi pada ekspor atau pasar luar negeri di Jawa Barat. Di sisi lain adanya sentimen masyarakat terhadap produk-produk yang berafiliasi ke Israel dari pasar dalam negeri.
"Seperti yang sempat ramai brand produk minuman, dan lainnya, sangat terpukul penjualannya karena ada sentimen atau boikot produk-produk yang disinyalir berafiliasi ke Israel," kata dia.
3. Ada juga perusahaan terdampak karena persoalan lain
Meski begitu, Firman menegaskan, tidak semua PHK disebabkan oleh adanya perang Israel ke Palestina. Ia mengatakan, ada juga karena kesalahan internal manajemen perusahaan yang telat melakukan peremajaan teknologi
"Tapi ini tergantung bentuk dan jenis usahanya ya, ada juga perusahaan yang mem-PHK bukan karena alasan perang Israel-Palestina," katanya.
Untuk menangani persoalan ini, Pemprov Jabar turut melakukan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan kepada perusahaan dan pekerja agar mencegah terjadinya PHK.
"Langkah ideal dalam menekan PHK adalah memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada perusahaan dan pekerja agar selalu memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Firman.
"Kemudian, menjalin hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, serta menjaga kondusivitas hubungan industrial di Jabar," tuturnya.
