Raih WTP Delapan Kali Berturut-turut, Ini Catatan untuk Pemprov Jabar
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kalinya. Opini yang diberikan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI kepada Pemprov Jabar secara berturut-turut.
Kepala Perwakilan BPK Jabar Arman Syifa mengatakan, meski mendapat opini WTP, tapi banyak hal yang harus diperbaiki oleh pejabat di Pemprov Jabar saat ini. Sebab dalam pemeriksaan keuangan BPK mendapati beberapa hal yang menyimpang, tapi penyimpangan tersebut masih masuk dalam batas materealistis.
"Jadi ada toleransi-toleransi kesalahan yang kami tolerir saat ini sehingga belum terlewati untuk batas opini WTP," ujar Arman di gedung DPRD Jabar, Selasa (28/5).
1. Persempit penggunaan uang tunai
IDN Times/Debbie SutrisnoMenurut Arman, salah satu yang harus segera diperbaiki Pemprov Jabar adalah mengenai pengelolaan kas. Selama ini masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang melakukan transaksi non-tunai. Pengambilan anggaran non-tunai yang dilakukan bisa menimbulkan peningkatan penyimpangan sehingga harus diminimalisir.
Atas kegiatan non-tunai tersebut BPK mendapati beberapa penyimpangan pada perbendaharaan yang berdampak pada minus anggaran. Meski demikian, dalam pemeriksaan kerugian ini akan dipulihkan sehingga secara administratif minus tersebut sudah kembali.
"Jadi tidak terjadi pengecualian," paparnya.
Hal kedua yang disoroti BPK adalah pelaksanaan anggaran yang terkait dengan belanja modal. Dalam setahun terakhir ada persoalan dalam proses perencanaan, persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang bermasalah dan menimbulkan kerugian.
"Ini sudah dipulihkan sebagian dikembalikan ke kas daerah sebagian ada masuk dalam surat ketetapan pertanggungjawaban mutlak (SKPM). Tapi kami tetapkan untuk tetap diperhatikan," ungkapnya.
2. Pengelolaan BOS juga bermasalah
inovasee.comDalam pemberian opini WTP ini, BPK juga menyoroti persoalan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini melanggar ketentuan. Apa yang dilakukan pihak sekolah penerima BOS tidak tepat dan berdampak pada kekurangan kas secara administratif.
"Kami temukan di lapangan yang seharusnya kas sedemikian tapi sekarang tidak. Namun bendahara sudah mau mengembalikan," papar Arman.
Hal lain yang wajib diperhatikan dalam penggunaan anggaran BOS adalah mengenai aset sekolah. Selama ini banyak barang yang dikirim langsung pemerintah pusat ke sekolah. Sayang aset tersebut tidak dicatat secara baik dan dilaporkan ke pemerintah daerah.
3. Pemprov Jabar segera perbaiki catatan minus dari BPK
IDN Times/Debbie SutrisnoSementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum bangga karena pemerintah provinsi kembali meraih opini WTP untuk kedelapan kali secara berturut-turut dari BPK terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.
"Saya mengucapkan syukur alhamdulillah, Provinsi Jawa Barat meraih WTP lagi yang kedelapan kali, inilah sebuah prestasi yang sangat baik dan sangat menggembirakan," kata Uu Ruzhanul Ulum, seusai Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, Selasa.
Sementara itu, terkait catatan yang diberikan oleh BPK RI atas LHP LKPD Tahun Anggaran 2018, Wagub Uu menuturkan pihaknya akan segera menindaklanjuti catatan tersebut.
"Akan segera ditindaklanjuti rekomendasinya, Insya Allah tahun ini ada tambahan, tahun depan nambah realisasi rekomendasi dari BPK," kata dia.
Baca Juga: Percepat Realisasi Tol Cisumdawu, Jabar dan Pemerintah Bahas Progres
