Dedi Mulyadi Minta Kenaikan Tarif Wisata Pulau Komodo Dievaluasi
Komodo di Pulau Komodo. (IDN Times/Hana Adi Perdana)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Subang, IDN Times - Rencana kenaikan tarif wisata ke kawasan Taman Nasional Pulau Komodo terus mendapatkan penentangan. Setelah kalangan masyarakat lokal, penentangan juga disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dedi Mulyadi.
Ia mempertanyakan rincian tarif senilai Rp15 juta per pengunjung itu untuk apa saja. Padahal, sebelumnya pengelola kawasan pariwisata itu hanya mematok harga Rp 3,75 juta bagi setiap orang yang akan berkunjung.
“(Tarif Rp 15 juta) itu apakah paket, apakah satu-satunya paket yang bisa dipilih atau tidak?” kata Dedi dalam keterangan persnya, Selasa (23/8/2022).
Pertanyaan yang sama juga ia ajukan dalam rapat gelar pendapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehari sebelumnya.
1. Pariwisata Pulau Komodo terancam dikuasai korporasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi (ANTARA FOTO/Istimewa)Dedi Mulyadi menilai kebijakan menaikkan tarif pariwisata itu berlebihan dan malah akan berdampak terhadap penurunan jumlah wisatawan. “Kekhawatiran orang itu setelah ada tarif tersebut maka jumlah wisatawan menurun dan kemudian taman komodo itu menjadi taman eksklusif yang dikuasai oleh korporasi tertentu,” ujarnya.
Ia menjelaskan maksudnya dikuasai korporasi tertentu adalah, mematikan industri pariwisata yang telah dikelola secara tersebar oleh pengusaha kecil dan lokal. Karena itu, ia pun meminta kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali rencana tersebut.
2. Salah pengelolaan justru dapat merusak lingkungan
Komodo di Taman Nasional Komodo. (dok. Kemenparekraf)Bagi Dedi, polemik kenaikan tarif wisata Pulau Komodo kali ini mengingatkannya kepada sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat. Misalnya, areal hutan yang hilang setelah diserahkan ke pihak swasta. Sehingga, kaum adat setempat tergusur dan kehidupannya menjadi mati seperti terjadi di Kalimantan dan Sumatera.
Selain itu, permasalahan hewan yang dilindungi pun terjadi di berbagai daerah. Salah satunya gajah Lampung yang masuk ke pemukiman warga karena kelaparan dan kerusakan areal hutan akibat alih fungsi hutan yang dikelola pihak swasta.
“Begitu juga di Jawa Barat. Macan tutul mau punah karena berebut (lahan) dengan warga. Macan tutul turun makan kambing kemudian (macan) dibunuh (warga),” tutur Dedi menambahkan.
3. Tarif tinggi dikhawatirkan mematikan perekonomian
Perbandingan Harga Tokyo vs KomodoMenurut Dedi, paket tersebut malah akan menjadikan identitas Pulau Komodo sebagai tempat pariwisata orang kaya dan mematikan ekonomi lokal. Karena itu, Ia berharap ada tindakan nyata sehingga kegelisahan masyarakat terhadap berbagai polemik komodo tidak terjadi.
“Kalau ternyata paket itu mengubah brand (Pulau Komodo) menjadi milik orang kaya, komodo itu seolah-olah tidak bisa hidup tanpa paket yang Rp 15 juta dan membuat warga sekitar kehilangan lingkup ekonomi yang besar, lebih baik evaluasi saja jangan berlakukan,” tuturnya.
Baca Juga: Salahkan Kementan Atas Penyebaran PMK, Dedi Mulyadi: Kacau!
Baca Juga: Kesal pada Ambulans, Curhat Dedi Mulyadi Tolong Korban Celaka di Tol
