Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil akan membangun klinik kesehatan khusus lansia di Jalan Flores, Kota Bandung. Klinik itu dibangun sebagai wasiat dari mendiang mantan istri Presiden Soekarno, Inggit Garnasih.
Wasiat itu mulanya diketahui dari pihak keluarga Inggit Garnasih yang hendak menjual surat cerai di media sosial. Setelah viral, barulah pihak keluarga dan Pemprov Jabar melakukan koordinasi.
Emil mengatakan klinik Geriatri Inggit Garnasih dibangun sebagai komitmen Pemprov Jabar pada keluarganya. Adapun surat cerai yang sebelumnya hendak dijual kini langsung diserahkan pada negara.
"Sehingga sesuai kesepakatan, maka dokumen bersejarah berupa surat nikah/pisah Ibu Inggit dengan Bung Karno tidak jadi dijual dan akan diserahkan pada negara, disimpan di Kantor Arsip Nasional," ujar Emil dilansir dari akun Twitter-nya, Sabtu (28/8/2021).
Klinik Inggit Garnasih akan dibangun di Kota Bandung dan akan dimanfaatkan penuh untuk lansia. Emil bilang, pembangunan akan dimulai pada awal 2022. Sayangnya ia tidak menjelaskan lebih banyak mengenai konsep fasilitas apa saja yang akan disediakan.
"Bangunan Klinik Inggit Garnasih di Jalan Flores, Bandung di atas lahan bersejarah ini akan bisa dimanfaatkan untuk kesehatan para lansia se-Jawa Barat. Dibangun dan dikelola oleh Baznas Jabar," katanya.
Untuk diketahui, sebelumnya surat cerai Soekarno-Inggit akan dijual ahli waris melalui akun Instagram @popstoreindo. Dokumen milik tokoh proklamator tersebut dijual dengan harga yang tergolong tidak sedikit.
Seorang pewaris dokumen, yang juga cucu angkat Inggit Garnasih, Tito Z. Harmain mengatakan, dokumen perceraian antara Sukarno dan Inggit Garnasih dijual lantaran bukan dokumen negara.
Tito menjelaskan, sebelumnya dokumen tersebut sempat akan diambil alih oleh pihak Pemprov Jabar, hanya saja hal tersebut tak kunjung ditangani. Menurutnya, dengan keputusan yang belum jelas tersebut, ia menganggap bahwa dokumen murni milik pribadi.
Keputusan menjual dokumen itu menurutnya sudah berdasarkan pertimbangan pemerintah yang belum memberikan kabar pasti terkait biaya kompensasi hingga saat ini. Adapun Gubernur yang sempat ingin merawat dan menjadikan dokumen tersebut adalah Raden Nana Nuriana.
Disinggung soal kelanjutan dari kesepakatan mantan Gubernur Raden Nana Nuriana tersebut seperti apa, Tito mengaku bahwa saat itu sudah masuk dalam anggaran bahwa dokumen tersebut akan menjadi milik negara. Namun akhirnya hal tersebut hanya angin surga belaka.
"Kalau dinas di bawah pemda, ini gubernurnya sendiri sempat diajukan jadi barang milik negara," kata dia.