Pemprov Jabar Ungkap Data Anak Tak Sekolah, Angkanya Capai 508 Ribu
Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat 508.615 anak tidak sekolah per 8 Oktober 2026, tersebar dari PAUD hingga SMA; data DTKS mencatat sekitar 420.000 anak usia 7–18 tahun.
Jumlah anak tidak sekolah disebut turun 138.989 anak atau 21,46 persen dari angka awal sekitar 600.000, melampaui target 2025 melalui kolaborasi lintas instansi.
Pemprov Jabar menyiapkan pemantauan lewat aplikasi Sada Jabar dan pembiayaan dana BOS, serta akan mengevaluasi daerah yang penurunan angka anak tidak sekolahnya mandek.
Bandung, IDN Times - Persoalan anak tidak sekolah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat. Tercatat ada 508.615 anak di Jawa Barat masih tidak sekolah berdasarkan data per 8 Oktober 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Pendidikan Jawa Barat, jumlah anak tidak sekolah (ATS) mencapai sekitar 508.000 berdasarkan data Dapodik. Sementara jika merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosi (DTKS), terdapat sekitar 420.000 anak usia 7–18 tahun yang tidak sekolah.
Namun, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengklaim ada penurunan jumlah ATS 138.989 anak atau 21,46 persen dari angka awal. Hal itu disebut melampaui target penanganan pada 2025.
Berdasarkan dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 8 Oktober 2026, jumlah ATS di Jawa Barat telah berkurang sebanyak 138.989 anak atau 21,46 persen.
"Kami bersyukur karena target kita di 2025 sampai hari ini bisa menurunkan angka anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat melebihi target," ujar Kepala Disdik Jabar, Purwanto, Selasa (13/10/2026).
1. ATS akan diupayakan selesai beberapa tahun mendatang
Ilustrasi sekolah (IDN Times/Wira Sanjiwani) Berdasarkan informasi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jabar, dari angka awal sekitar 600 ribu anak, jumlah ATS kini berada di angka 508.615 anak yang tersebar pada jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA.
Meski mengalami penurunan, angka tersebut menunjukkan masih banyak anak yang membutuhkan intervensi agar dapat kembali mengakses pendidikan. Pemerintah pun harus menjaga tren penurunan sekaligus memastikan anak-anak yang telah terdata benar-benar memperoleh kesempatan bersekolah.
"Ini kolaborasi antara Kemenag, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, BBPMP, dan semua pihak yang ikut menyukseskan penurunan ATS di Provinsi Jawa Barat. Kita akan bahu-membahu menyelesaikan ATS di Jawa Barat," kata Purwanto.
2. Minta orangtua laporkan sekolah yang masih meminta uang
SMAN 3 Kota Bandung (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Penurunan jumlah ATS juga terlihat di sejumlah daerah. Kabupaten Pangandaran mencatat penurunan sebesar 56 persen, disusul Kabupaten Ciamis sebesar 42,68 persen dan Kota Tasikmalaya sebesar 37,36 persen.
Capaian tersebut menjadi modal bagi Pemprov Jabar untuk mempercepat penanganan ATS di seluruh kabupaten/kota. Namun, pemerintah daerah tetap dituntut memastikan program berjalan di wilayah masing-masing, terutama di daerah yang penurunannya belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Sekda Jawa Barat, Herman Suryatman menegaskan, pemerintah telah menyiapkan data anak yang tidak sekolah secara terperinci melalui aplikasi Sada Jabar yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Herman menegaskan penanganan anak tidak sekolah tidak boleh membebani orangtua. Ia memastikan pembiayaan telah disiapkan melalui dukungan dana pemerintah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Untuk pembiayaan, kita back up semuanya dari dana BOS. Jangan membebani orangtua. Jika masih ada kepala sekolah atau pengelola pendidikan yang membebani warga untuk mengatasi anak tidak sekolah, laporkan ke saya," ungkap Herman.
3. Pemprov Jabar siap evaluasi daerah ya g penanganan ATS mandek
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Herman juga akan membuka dashboard pemantauan agar perkembangan penanganan ATS di setiap daerah dapat diawasi. Evaluasi kinerja akan dilakukan apabila angka ATS di suatu wilayah tidak menunjukkan kemajuan.
"Semua dashboard sistem pemantauan akan saya buka agar semua bisa memonitor progress di masing-masing daerah. Kalau ada daerah yang angka ATS-nya mandek, kami akan evaluasi langsung kinerja Kepala Dinas Pendidikan," kata dia.
