Cirebon-Purwakarta Disiapkan Jadi Pusat Komando Darurat Pemprov Jabar
Pemprov Jawa Barat mematangkan mitigasi dampak aktivitas Sesar Lembang, termasuk skenario memindahkan pusat pemerintahan sementara dari Bandung.
Cirebon dan Purwakarta dinilai relatif aman berdasarkan kajian awal, sehingga disiapkan sebagai pusat komando darurat dengan fasilitas operasional penanganan bencana.
Kebutuhan aplikasi, ruang kendali, dan perlengkapan akan dibahas dalam APBD 2027, sembari Pemprov mendorong edukasi mitigasi gempa bagi masyarakat.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai melakukan mitigasi dan mematangkan semua skenario terhadap dampak aktivitas sesar Lembang. Salah satunya memindahkan pusat pemerintahan sementara di Cirebon dan Purwakarta.
Sekda Provinsi Jabar, Herman Suryatman mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan dampak terburuk jika terjadi aktivitas Sesar Lembang, termasuk memindahkan pusat pemerintahan.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah kantor pemerintahan, termasuk di Bandung, Cirebon, Purwakarta, Bogor, dan Garut. Perlu dipastikan sarana pendukung yang dibutuhkan ketika bencana terjadi tersedia, termasuk alat berat dan perlengkapan lainnya," ujar Herman, Selasa (13/10/2026).
1. Cirebon dan Purwakarta dinilai lebih aman
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Berdasarkan hasil kajian, Cirebon dan Purwakarta merupakan daerah yang tergolong aman untuk dijadikan pusat pemerintahan sementara jika terjadi aktivitas Sesar Lembang dengan skala besar.
Oleh karena itu, Pemprov Jabar saat ini tengah mempersiapkan semua kebutuhan di dua kantor negara milik pemerintah provinsi di dua daerah tersebut.
"Khusus di Cirebon dan Purwakarta yang berdasarkan kajian awal relatif lebih aman dari potensi dampak Sesar Lembang, Pak Gubernur meminta agar disiapkan command center sederhana," katanya.
2. Fasilitas pemantau bencana harus disempurnakan
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Ada beberapa fasilitas mitigasi bencana yang saat ini masih belum tersedia di gedung negara itu. Herman mengatakan, salah satunya yaitu perlengkapan untuk memantau penanganan bencana alam agar nantinya ketika terjadi bencana alam besar bisa langsung digunakan.
"Pusat kendali tersebut perlu dilengkapi aplikasi dan ruang operasional yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan penanganan bencana. Dengan begitu, kantor pemerintah di Cirebon maupun Purwakarta dapat difungsikan sebagai pusat komando apabila diperlukan," tuturnya.
3. Anggarannya akan dibahas di APBD murni 2027
Sekda Jabar Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Mengenai ketersediaan anggaran untuk perlengkapan tersebut, Herman mengungkapkan, hal itu nantinya akan turut dibahas bersama DPRD Jabar dalam APBD murni 2027 yang saat ini sudah masuk pembahasan.
"Kami sudah membahas hal ini agar perencanaan dan penganggarannya dapat dipersiapkan, terutama karena sekarang kita memasuki pembahasan APBD 2027," kata dia.
Kendati begitu, Pemprov Jabar turut meningkatkan agar pemerintah daerah juga memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai mitigasi kebencanaan termasuk penanganan saat terjadi gempa bumi dengan skala besar.
"Yang tidak kalah penting adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Minimal, masyarakat harus mampu menyelamatkan dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain di sekitarnya," kata Herman.
