Resmi Jadi Kapolda Jabar, Irjen Hengki: Polisi Harus Terbuka Kritik
- Irjen Hengki resmi memimpin Polda Jabar dan meminta personel terbuka terhadap kritik, sabar mendengar keluhan warga, serta memberi kejelasan penanganan laporan.
- Ia menekankan pimpinan di semua tingkatan wajib menjadi teladan, membangun budaya disiplin, dan memastikan penegakan hukum profesional, adil, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Pembenahan SDM dan layanan Polda Jabar ditargetkan terasa langsung melalui akses cepat dan mudah, sambil memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, instansi, dan masyarakat.
Bandung, IDN Times - Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Hengki meminta jajarannya mengubah pola pikir dan sikap dalam melayani masyarakat. Ia menekankan pentingnya keterbukaan terhadap kritik, kesabaran dalam mendengarkan keluhan warga, hingga penegakan hukum yang profesional dan transparan.
Pesan tersebut disampaikan Hengki setelah menerima Pataka Polda Jawa Barat Ganda Wibawa Sakti di Mapolda Jabar, Selasa (13/10/2026). Ia ingin semangat polisi yang hadir bersama masyarakat tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui tindakan sehari-hari.
Menurut Hengki, kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui pelayanan yang nyata. Karena itu, seluruh personel, termasuk para pimpinan di setiap tingkatan, diminta menjadi bagian dari perubahan budaya kerja di lingkungan kepolisian.
1. Sabar dengarkan keluhan warga
Pelantikan Kapolda Jabar Irjen Pol Hengki. IDN Times/Debbie Sutrisno Hengki mengingatkan anggotanya agar tidak bersikap antikritik ketika berhadapan dengan masyarakat. Ia meminta setiap personel bersedia mendengarkan keluhan warga dengan sabar serta memahami persoalan sebelum mengambil tindakan.
"Dengarkan keluhan dengan sabar, terima kritik dengan lapang dada, dan pahami persoalan sebelum mengambil tindakan," tegas Hengki.
Menurutnya, kedekatan polisi dengan masyarakat tidak terbentuk dengan sendirinya. Personel kepolisian harus bersedia hadir, membuka ruang komunikasi, dan menjadi pendengar yang baik bagi warga yang membutuhkan bantuan.
Ia juga menegaskan, masyarakat yang datang ke kantor polisi berhak mendapatkan pelayanan yang baik serta kejelasan mengenai perkembangan laporan yang disampaikan.
"Setiap warga yang datang harus merasa dihargai, didengarkan, dan memperoleh kejelasan atas penanganan laporan yang disampaikan. Dari kesediaan mendengar kita mengetahui apa yang harus dibenahi," tuturnya.
Hengki berharap perubahan sikap tersebut dapat membuat masyarakat merasa lebih dihargai sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
2. Wajib jadi teladan dan penegakan hukum dilakukan transparan
Ilustrasi hukum dan pengadilan (pixabay/MiamiAccidentLawyer) Selain menekankan pelayanan kepada masyarakat, Hengki meminta para pimpinan di setiap tingkatan menjadi contoh bagi anggota yang dipimpinnya. Mereka diharapkan mampu memberikan bimbingan sekaligus membangun budaya kerja yang disiplin dan terbuka terhadap perbaikan.
"Kepada para pimpinan di setiap tingkatan, saya meminta agar menjadi teladan, membimbing anggotanya, serta membangun budaya kerja yang disiplin dan terbuka terhadap perbaikan," ujar Hengki.
Ia menilai transformasi di tubuh Polri perlu diwujudkan melalui perubahan nyata dalam pelaksanaan tugas, termasuk dalam penegakan hukum di wilayah Jawa Barat.
Hengki menegaskan, proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional dan berkeadilan tanpa tebang pilih. Setiap kewenangan yang dijalankan personel juga harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Wujudnya adalah pelayanan yang cepat dan mudah, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, serta pelaksanaan kewenangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.
Ia berharap para pimpinan tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memastikan nilai-nilai tersebut diterapkan oleh seluruh anggota dalam menjalankan tugas.
3. Perbaikan pelayanan harus dirasakan langsung oleh masyarakat
Ilustrasi Polisi. (IDN Times/Anjani Asra) Hengki menegaskan, pembenahan sumber daya manusia dan pelayanan publik di lingkungan Polda Jabar harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu bentuknya ialah pelayanan kepolisian yang cepat, mudah diakses, dan memberikan kepastian kepada warga.
Menurutnya, perubahan budaya kerja tidak cukup hanya dilakukan di internal organisasi. Masyarakat harus bisa merasakan dampaknya ketika membutuhkan bantuan kepolisian, menyampaikan pengaduan, maupun berhadapan dengan proses penegakan hukum.
Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di Jawa Barat, Hengki juga menyadari kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Ia meminta seluruh personel memperkuat koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta berbagai elemen masyarakat.
"Saya memohon doa restu dan mengajak seluruh personel memperkuat kebersamaan, serta sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan segenap elemen masyarakat demi terwujudnya Jawa Barat yang aman dan kondusif," pungkasnya.
Melalui pembenahan internal, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan sinergi lintas sektor, Hengki berharap jajaran Polda Jabar mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.
