Tekan Kasus ODHA, Dinkes Jabar Buat Skema "ABCDE"

Nina menjelaskan, dalam aturan itu pada pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa abstinensia berarti tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, kemudian setia dengan pasangan. Jika dua unsur ini tidak bisa dicegah, maka harus menggunakan kondom secara konsisten.

Selain itu, ODHA juga disebabkan karena penggunaan jarum suntik narkoba. Ada juga pendidikan mengenai seksual harus turut disampaikan.

"Kita harus meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati IMS sedini mungkin," ucapnya.

Kemudian, Pemprov Jabar juga melakukan screening atau deteksi dini pada calon pengantin, ibu hamil, populasi kunci dan melakukan treatment pemberian obat ARV (anti retro virus) pada orang yang didiagnosis HIV positif.

"Kami melakukan screening dini tes HIV pada populasi kunci, yakni wanita pekerja seksual (WPS), lelaki seks dengan lelaki (LSL), waria, dan pengguna narkoba suntik (penasun)," ungkapnya.

Selain pada populasi kunci, Nina menambahkan, pengawasan dilakukan juga kepada ibu hamil pasien TB, warga binaan pemasyarakatan (WBP) di layanan maupun secara mobile, dan melakukan evaluasi triple eliminasi dengan sasaran ibu hamil yang dites HIV, sifilis, dan hepatitis B.

"Hal itu dilakukan untuk eliminasi pada bayi baru lahir dari ibu yang positif HIV, sifilis, dan hepatitis B. Juga melakukan pemantauan desentralisasi obat ARV di 27 kabupaten/kota," katanya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Jabar dr. Ryan Bayusantika Ristandi menambahkan, Kemenkes sudah mengalokasikan sebanyak 425.808 buah kondom ke Jawa Barat.

"Jadi kondom merupakan alternatif selanjutnya atau terakhir bila skema A dan B tidak dapat dilakukan sebagai pencegahan, kecuali pada kasus tertentu tetap harus pakai kondom," kata Ryan.

Sebelumnya, ada lima kabupaten dan kota di Jabar jadi paling tinggi kasus ODHA, di mana Kota Bandung dan Kabupaten Bogor menjadi yang tertinggi. Data ini tercatat oleh Dinkes Jabar berdasarkan hasil tes yang dilakukan dari Januari sampai dengan Juni 2022. Kota Bandung ada 410 orang, Kabupaten Bogor 365 orang, Kota Bekasi 365 orang, Indramayu 252 orang, dan Kabupaten Bekasi 217 orang.