Strategi Pemprov Jabar Tekan Angka Kemiskinan Tiga Tahun ke Depan
- Pemprov Jabar menargetkan menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,02 persen dari total penduduk
- Strategi pertama adalah fokus pada penyelesaian infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan
- Pada periode 2027-2029, pemerintah akan berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pelatihan dan akses permodalan
Bandung, IDN Times - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk miskin di Jabar pada Maret 2025 sebanyak 3,65 juta orang atau mencapai 7,02 persen dari total penduduk.
Angka tersebut diklaim mengalami penurunan sebesar 0,06 persen jika dibandingkan dengan September 2024 yang mencapai 3,67 juta orang. Untuk menekan terjadinya penambahan warga miskin, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membeberkan beberapa strategi yang sudah dibuat untuk beberapa tahun ke depan.
1. Dorong pertumbuhan ekonomi lewat infrastruktur
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, dalam dua tahun pertama, fokus utama adalah penyelesaian infrastruktur dasar seperti jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan.
"Dari infrastruktur yang sudah membaik, kami berharap terjadi pertumbuhan ekonomi melalui pergerakan barang dan orang," katanya, Sabtu (26/7/2025).
2. Praktik percaloan tenga kerja juga dibernatas
Kemudian, pada periode 2027-2029, pemerintah akan berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai program pelatihan, akses permodalan, dan kemudahan perbankan akan dioptimalkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Selain itu, pengembangan kawasan strategis seperti Bodebekpunjur, Cekungan Bandung, dan Rebana di Jawa Barat Selatan juga menjadi prioritas sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja lebih luas.
Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor, Pemerintah Provinsi juga tengah menghapus praktik percaloan tenaga kerja dan menerapkan sistem digital dalam manajemen rekrutmen.
3. KEK akan lebih didorong
Dedi juga memastikan akan ada perbaikan infrastruktur di kawasan industri dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara terpadu juga menjadi bagian dari upaya tersebut.
"Pak Gubernur sedang mengupayakan beberapa wilayah di Jawa Barat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini akan memberikan berbagai insentif seperti pengurangan atau penghapusan pajak serta kemudahan perizinan bagi investor," katanya.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam tiga tahun ke depan.
