Setengah Warganya Jadi Buruh, Padahal Cirebon Bukan Kota Industri
- Hampir separuh penduduk Kota Cirebon berstatus buruh, karyawan, atau pegawai dengan proporsi 45,69%, melampaui rata-rata Jawa Barat namun masih di bawah kota industri besar seperti Depok dan Bekasi.
- Struktur ekonomi Cirebon lebih beragam karena sektor informal dan UMKM masih kuat menyerap tenaga kerja, menjadikan distribusi status pekerjaan lebih seimbang dibandingkan kota industri.
- BPS menilai pemerintah daerah perlu mendorong transformasi ekonomi seimbang melalui peningkatan keterampilan, akses pembiayaan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja formal untuk memperkuat kualitas tenaga kerja.
Cirebon, IDN Times - Hampir separuh penduduk bekerja di Kota Cirebon berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan, proporsi pekerja berusia 15 tahun ke atas dengan status tersebut mencapai 45,69% pada 2025.
Angka ini berada di atas rata-rata provinsi sebesar 42,02 persen, namun masih lebih rendah dibandingkan sejumlah kota besar lain di Jawa Barat.
Kepala BPS Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan tingginya proporsi pekerja berstatus buruh di wilayah perkotaan berkaitan dengan karakter ekonomi yang berkembang.
Kota dengan basis industri, perdagangan, dan jasa cenderung menyerap tenaga kerja dalam hubungan kerja formal lebih besar.
"Wilayah perkotaan memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi formal yang lebih tinggi, sehingga penyerapan tenaga kerja sebagai buruh atau karyawan juga meningkat," ujar Margaretha, Selasa (5/5/2026).
1. Perbandingan dengan kota lain
Meski melampaui rata-rata provinsi, posisi Kota Cirebon masih tertinggal dibandingkan kota-kota penyangga kawasan metropolitan. Data BPS mencatat, Kota Depok memiliki proporsi pekerja buruh tertinggi sebesar 64,07%, disusul Kota Bekasi 57,96% dan Kota Bogor 56,47%.
Sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, dan Kota Bandung juga mencatat persentase di atas 50%. Sementara itu, Kota Cirebon berada di bawah Kabupaten Purwakarta (47,32%) dan Kabupaten Bandung (48,32%), serta masuk kelompok bawah dalam daftar 10 wilayah dengan persentase buruh tertinggi di Jawa Barat.
Menurut Margaretha, perbedaan ini menunjukkan adanya variasi struktur ekonomi antarwilayah. Kota-kota dengan kawasan industri besar cenderung memiliki ketergantungan lebih tinggi pada tenaga kerja formal.
2. Peran sektor informal dan UMKM
Struktur ketenagakerjaan di Kota Cirebon dinilai lebih beragam dibandingkan kota industri. Hal ini terlihat dari proporsi pekerja yang tidak sepenuhnya didominasi sektor formal. Keberadaan sektor informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi penopang penting perekonomian lokal.
Aktivitas perdagangan skala kecil, jasa mandiri, hingga wirausaha rumahan masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Kondisi ini membuat distribusi status pekerjaan di Kota Cirebon lebih berimbang.
“Angka yang mendekati separuh menunjukkan bahwa ekonomi Cirebon tidak hanya bertumpu pada sektor formal, tetapi juga ditopang sektor informal yang cukup kuat,” kata Margaretha.
3. Tantangan dan arah kebijakan
Komposisi tenaga kerja seperti di Kota Cirebon dinilai menjadi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, keberagaman sektor ekonomi memberikan fleksibilitas dalam menghadapi gejolak ekonomi. Ketika sektor formal melambat, sektor informal dapat menjadi penyangga.
Di sisi lain, kualitas pekerjaan menjadi isu krusial. Rendahnya perlindungan sosial, ketidakpastian pendapatan, serta produktivitas yang terbatas masih menjadi persoalan utama di sektor informal.
BPS menilai pemerintah daerah perlu mendorong transformasi ekonomi yang seimbang. Upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, serta penciptaan lapangan kerja formal menjadi langkah penting.
“Transformasi ekonomi harus menjaga keseimbangan antara sektor formal dan informal, sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja agar lebih produktif dan sejahtera,” ujar Margaretha.
