Pinjol Bikin Resah, Aduan Warga Cirebon Meledak Pada Awal 2026
- OJK Cirebon menerima 901 layanan konsultasi dan pengaduan pada Triwulan I 2026, dengan mayoritas dilakukan secara langsung karena masyarakat masih mengandalkan interaksi tatap muka.
- Fintech lending menjadi sumber aduan terbanyak mencapai 296 kasus, disusul bank umum 293 kasus, menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan digital dan kewaspadaan terhadap pinjol ilegal.
- Layanan SLIK mencapai 4.770 permintaan, didominasi pegawai swasta dari Kabupaten Cirebon; OJK menegaskan komitmen memperkuat perlindungan konsumen serta edukasi keuangan di wilayahnya.
Cirebon, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat ada 901 layanan konsultasi dan pengaduan konsumen sepanjang Triwulan I 2026. Mayoritas layanan disampaikan secara langsung (walk-in). Hal ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses tatap muka dalam menyelesaikan persoalan sektor jasa keuangan.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengatakan dari total tersebut, sebanyak 706 layanan atau 78,36% dilakukan secara langsung. Sementara 195 layanan atau 21,64% disampaikan melalui surat maupun aplikasi pengaduan perlindungan konsumen (APPK).
“Dominasi layanan walk-in menunjukkan masyarakat masih mengandalkan interaksi langsung untuk mendapatkan kepastian dan solusi yang cepat,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
1. Dominasi fintech lending dan bank umum
Secara sektoral, pengaduan dan konsultasi terbanyak berasal dari fintech lending, yakni 296 layanan atau 32,85%. Disusul pengaduan terkait bank umum sebanyak 293 layanan atau 32,52%.
Kategori lain mencakup pengaduan di luar sektor utama (lain-lain) sebesar 101 layanan (11,21%), perusahaan pembiayaan 78 layanan (8,66%), serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan entitas ilegal yang masing-masing mencapai 57 layanan atau 6,33%.
Menurut Agus, tingginya aduan fintech lending menunjukkan masih perlunya peningkatan literasi keuangan digital di masyarakat. “Kami terus mengedukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap pinjaman online, khususnya yang ilegal,” katanya.
2. Permintaan SLIK Tembus 4.770 Layanan
Selain pengaduan, layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga menjadi perhatian. OJK Cirebon mencatat sebanyak 4.770 permintaan layanan SLIK selama Triwulan I 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.021 permintaan diajukan secara offline atau walk-in, sementara 1.749 lainnya melalui layanan daring di laman idebku.ojk.go.id.
Berdasarkan jenis permasalahan, konsultasi terkait SLIK mendominasi dengan 197 layanan atau 21,86%. Disusul penipuan sektor jasa keuangan sebanyak 147 layanan (16,32%), penyalahgunaan data 87 layanan (9,66%), permasalahan lainnya 65 layanan (7,21%), serta permintaan keringanan sebanyak 52 layanan (5,77%).
“Kasus penipuan dan penyalahgunaan data menjadi perhatian serius. Kami mengimbau masyarakat tidak sembarangan membagikan data pribadi,” ujar Agus.
3. Segmen pegawai swasta dan wilayah Kabupaten Cirebon mendominasi
Dilihat dari profil konsumen, kata Agus, layanan didominasi oleh pegawai swasta sebanyak 271 orang atau 30,08%. Disusul wirausaha 237 orang (26,30%), ibu rumah tangga 173 orang (19,20%), serta ASN/TNI/Polri 120 orang (13,32%).
Sementara itu, pelajar dan mahasiswa tercatat 51 orang (5,66%), pensiunan 29 orang (3,22%), serta kategori umum lainnya 20 orang (2,22%). Dari sisi gender, laki-laki mendominasi dengan 491 konsumen (54,50%), sedangkan perempuan sebanyak 410 konsumen (45,50%).
Berdasarkan wilayah, Kabupaten Cirebon menjadi penyumbang terbesar dengan 416 layanan atau 46,17%. Disusul Kota Cirebon 259 layanan (28,75%), Kabupaten Indramayu 92 layanan (10,21%), Kabupaten Kuningan 68 layanan (7,55%), dan Kabupaten Majalengka 56 layanan (6,22%). Sementara wilayah di luar Ciayumajakuning menyumbang 10 layanan (1,11%).
Agus menegaskan, OJK akan terus memperkuat layanan konsumen serta meningkatkan literasi keuangan di daerah. “Kami berkomitmen memastikan perlindungan konsumen berjalan optimal dan masyarakat semakin memahami produk serta risiko di sektor jasa keuangan,” katanya.
