Jembatan Cirahong Disorot, Pemprov Jabar Siapkan MoU Penataan PKL
- Pemprov Jawa Barat menyoroti kondisi semrawut Jembatan Cirahong akibat banyaknya PKL dan tumpukan sampah di kawasan wisata peninggalan Belanda tersebut.
- Pemerintah provinsi tengah menyiapkan MoU dengan PT KAI untuk dasar penataan PKL, melibatkan Pemkab Ciamis dan Tasikmalaya agar area lebih tertib dan bersih.
- Penataan difokuskan pada kebersihan serta desain warung bernuansa budaya Sunda, dengan dukungan antusias para PKL demi menjadikan Cirahong destinasi berkelanjutan.
Bandung, IDN Times - Jembatan Cirahong yang berlokasi di perbatasan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat saat ini banyak didatangi masyarakat, karena keindahan alamnya sekaligus bisa melihat kereta melintas di jalur peninggalan Belanda.
Meski begitu, saat ini kondisinya banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertata dan dinilai banyak membuat tumpukan sampah. Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, kondisi jembatan peninggalan kolonial Belanda saat ini terkesan semrawut atau pasolengkrah.
"Itu heritage, jembatan zaman Belanda. Kalau kereta api lewat kan indah banget, karena jembatannya panjang. Di atasnya ada kereta api, di bawahnya penyeberangan. Tapi dengan situasi pengunjung yang banyak, tapi warung-warung tidak tertata, kan enggak bagus," kata Herman, Selasa (5/5/2026).
1. Pemprov Jabar siapkan MoU dengan PT KAI
Dengan begitu, Pemprov Jawa Barat sedang menyusun Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) dengan PT KAI. Kerja sama ini, kata Herman, menjadi dasar penataan PKL di kawasan Jembatan Cirahong agar tidak lagi semrawut.
"Makanya Pak Gubernur kemarin menugaskan, saya lagi menyiapkan MOU dengan PT KAI karena tanahnya milik PT KAI," ujarnya.
Apabila sudah ada penandatanganan MoU Pemprov Jawa Barat dan PT KAI, menurut Herman, penataan PKL akan melibatkan Pemkab Ciamis dan Tasikmalaya. Kepala Biro Perekonomian Setda Jawa Barat telah ditunjuk sebagai koordinator lapangan guna memastikan penataan PKL berjalan optimal.
"Kepala Biro Perekonomian, yang mengoordinasikan, membantu di lapangan. Nanti koordinasi dengan Pemkab Ciamis dan Pemkab Tasikmalaya. Nanti saya akan tongkrongin juga untuk memastikan penataannya optimal," ujarnya.
2. Prinsip berkelanjutan akan diterapkan
Herman menuturkan, penataan PKL yang pertama berfokus pada kebersihan, lalu membuat desain warung PKL berbasis budaya Sunda agar selaras dengan lingkungan sekitar yang asri. Sehingga, nantinya akan ada prinsip berkelanjutan.
"Pak Gub tidak hanya ingin ramai tapi berkelanjutan, bukan ramai sesaat. Jadi destinasi unggulan Ciamis dan Tasikmalaya, karena di perbatasan," tuturnya.
3. PKL siap ditata oleh Pemprov Jabar
Mengenai nasib para PKL yang ada saat ini, Herman menyebut mereka sangat antusias dengan Pemprov Jawa Barat ini. Para pedagang menyatakan kesediaan untuk ditata lebih tertib dan disiplin demi kenyamanan pengunjung di kawasan Jembatan Cirahong.
"Kemarin sudah komunikasi, mereka sangat antusias bersedia banget. Nanti kami akan bantu penataan dan sebagainya oleh Pemprov kerja sama dengan Pemda Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis," kata Herman.
