Serikat Buruh di Jabar Aksi Tolak Tapera, Sebut Menambah Penderitaan

Menurutnya, kebijakan pemerintah soal tabungan Tapera tidak penting bagi buruh. Buruh disebut lebih memerlukan kesejahteraan ketimbang perumahan. Dia menegaskan, buruh Jabar menolak seluruh peraturan tersebut.

"Kami bukan cuma menolak masalah iurannya, tapi juga PP Tapera secara keseluruhan karena tidak ada urgensi terkait kebutuhan perumahan bagi buruh walaupun itu diberlakukan 2027," katanya.

Selain menokak Tapera, massa buruh juga turut menolak soal adanya aturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2024. Menurutnya, aturan itu akan membuat Indonesia dibanjiri produk-produk jadi dari luar negeri.

"Isu yang kami tolak adalah dikeluarkannya peraturan terkait dibuka ruang impor barang jadi, yang hari ini Cina sudah masuk dan akan membunuh industri padat karya, tekstil, sepatu, dan lain-lain kalau barang jadi masuk ke Indonesia," katanya.

"Ini sudah ada ancaman banyak perusahaan yang menyatakan berhenti beroperasi terkait kebijakan itu," ujar Ajat.

Ajat menambahkan, buruh juga menuntut adanya peraturan pemerintah terkait upah bagi pekerja di atas satu tahun. Hingga kini aturan itu terus diperjuangkan.

"Selanjutnya masalah klasik yang terus kami suarakan terkait upah di atas satu tahun yang sampai hari ini belum ditetapkan oleh pemerintah. Itulah poin-poin atau tuntutan kami hari ini," katanya.

Dengan adanya aksi ini buruh meminta DPRD Jabar bisa menjembatani tuntutan itu. Adapun aksi ini juga akan kembali dilakukan pada Senin 24 Juni pekan depan saat DPRD Jabar menggelar rapat paripurna.

"Kami meminta sikap tegas DPRD Jabar terkait tuntutan ini agar diserahkan langsung ke presiden dan DPR RI," ujarnya.