Sekolah Rakyat di Bandung Segera Dibangun, Siap Tampung 2.000 Siswa
Bandung, IDN Times - Pemerintah mulai menyiapkan pembangunan kampus permanen Sekolah Rakyat di kawasan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Kehadiran kampus berasrama itu bukan hanya menjadi langkah memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan program yang kini mulai menunjukkan hasil setelah berjalan satu tahun.
Rencana pembangunan itu diumumkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat meninjau lokasi yang akan digunakan sebagai Sekolah Rakyat permanen, Kamis (23/7/2026). Di saat pemerintah menargetkan perluasan program hingga mampu menampung satu juta siswa pada 2029, sejumlah siswa yang telah merasakan pendidikan di Sekolah Rakyat mengaku hidup mereka berubah karena kesempatan tersebut. Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Bandung yang diproyeksikan mampu menampung sekitar 2.000 hingga 2.500 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
"Menindaklanjuti arahan Presiden, kami akan berusaha bekerja bersama-sama dengan banyak kementerian, salah satunya Kementerian Pariwisata. Tentu juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri untuk menghadirkan gedung permanen di Sekolah Rakyat," kata Saifullah.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, Sekolah Rakyat menggunakan sistem pendidikan berasrama sehingga siswa mendapatkan pembinaan selama 24 jam dengan dukungan fasilitas pembelajaran yang terintegrasi.
"Anak-anak dibimbing selama 24 jam dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang disesuaikan dengan sistem pembelajaran learning management system," ujarnya.
Ia menjelaskan, pembangunan di kawasan Poltekpar NHI akan masuk tahap ketiga atau keempat pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, sebelum konstruksi dimulai, pemerintah masih harus memastikan sejumlah persyaratan seperti ketersediaan air bersih, akses jalan, pematangan lahan, hingga dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
"Jika semua persyaratan sudah dipenuhi, Insya Allah Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun sesuai standar yang telah ditetapkan," katanya.
1. Program menyasar anak dari keluarga rentan
Gus Ipul mengatakan, peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan rentan yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, proses penerimaan siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran umum, melainkan berdasarkan penjangkauan pemerintah melalui pendamping sosial.
"Kami menyasar anak-anak yang putus sekolah, berpotensi putus sekolah, tidak sekolah, atau belum bersekolah pada usia yang seharusnya," ujarnya.
Program yang dimulai sejak Juli 2025 itu kini memasuki tahun kedua. Pada tahun pertama terdapat lebih dari 15 ribu siswa, sedangkan tahun ini pemerintah menambah kuota menjadi 30 ribu siswa sehingga total peserta didik diperkirakan mencapai sekitar 45 ribu orang.
Saat ini sekitar 100 titik sudah menggunakan gedung permanen, sementara lokasi lainnya masih memanfaatkan bangunan sementara. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota nantinya memiliki Sekolah Rakyat permanen.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, paling tidak pada 2029 nanti Sekolah Rakyat ditargetkan bisa menampung hampir 1 juta siswa. Target kami, setiap kabupaten/kota nantinya telah memiliki gedung permanen Sekolah Rakyat," ucapnya.
2. Manfaatkan lima hektare lahan NHI
Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, penyediaan lahan di kawasan Poltekpar NHI merupakan bentuk sinergi lintas kementerian untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat.
"Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun manusia Indonesia yang unggul sebagai fondasi pembangunan bangsa," kata Widiyanti.
Ia menjelaskan, dari total lahan yang disiapkan, seluas 50.100 meter persegi akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat. Sementara 20.000 meter persegi lainnya diperuntukkan bagi fasilitas olahraga dan aula serbaguna yang nantinya digunakan bersama oleh Sekolah Rakyat dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
Tak hanya menyediakan lahan, Kementerian Pariwisata juga akan berkontribusi dalam penyusunan materi pembelajaran. Menurut Widiyanti, siswa Sekolah Rakyat nantinya akan mendapatkan pengenalan kurikulum pariwisata sebagai bekal keterampilan di masa depan.
"Di momentum Hari Anak Nasional ini, kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kami juga akan berkolaborasi untuk dapat memberikan kurikulum pariwisata kepada anak-anak di Sekolah Rakyat," ujarnya.
Widiyanti menambahkan, Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut juga dirancang membentuk karakter melalui empat pilar utama, yakni kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan.
3. Siswa akui Sekolah Rakyat mengubah masa depan
Di tengah rencana pembangunan kampus permanen itu, Voni Rahmaini, siswi Sekolah Rakyat yang kini belajar di Poltekkes Dago, mengaku bersyukur bisa mengenyam pendidikan berasrama secara gratis. Remaja 16 tahun itu merupakan anak dari seorang pekerja bengkel las dan ibu yang bekerja sebagai babysitter.
Voni mengatakan dirinya mengetahui informasi Sekolah Rakyat melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Berbekal pengalaman mondok di Lembang, ia tidak kesulitan beradaptasi dengan kehidupan di asrama.
"Masuk Sekolah Rakyat ini memang keinginan saya sendiri. Tahu Sekolah Rakyat dari pihak PKH yang mengarahkan ke Sekolah Rakyat," katanya.
Selama tinggal di asrama, Voni menjalani aktivitas yang teratur mulai dari salat Subuh berjemaah, membaca Al-Qur'an, sarapan, mengikuti kegiatan belajar mengajar, hingga kultum dan belajar mandiri pada malam hari.
Ia bahkan mengembangkan kemampuan bahasa Arab secara mandiri karena sebelumnya sudah memiliki dasar saat belajar di pesantren. Bagi calon siswa yang masih ragu, Voni menilai Sekolah Rakyat memberikan banyak jaminan sehingga siswa bisa fokus belajar.
"Kalau menurut saya yang mau masuk jangan ragu, karena di Sekolah Rakyat semua terjamin dan didukung dalam segi apa pun itu, dan guru-gurunya baik," ujarnya.
Cerita serupa disampaikan Alimin, siswa Sekolah Rakyat di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ia mengaku awalnya mengetahui program tersebut dari pendamping PKH dan memutuskan mendaftar atas keinginannya sendiri setelah mendapat restu orang tua.
Menurutnya, kehidupan di asrama menjadi pengalaman baru karena sejak kecil belum pernah tinggal jauh dari keluarga. "Memang dari lahir belum pernah pisah dari orang tua, jadi ini sekalian belajar mandiri," katanya.
Selain mengikuti pelajaran di sekolah, Alimin mengembangkan kemampuan bahasa Jepang dengan bimbingan guru dan dukungan teman-temannya. Ia berharap masyarakat tidak lagi memandang Sekolah Rakyat sebagai tempat pendidikan yang keras.
"Buat adik-adik yang mau masuk, banyak yang bilang dididik TNI keras. Enggak begitu, ini supaya kedisiplinan kita. Kalau mau masuk ya masuk saja," ucapnya.
Alimin juga telah memiliki cita-cita setelah lulus dari Sekolah Rakyat. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dengan target masuk Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) atau Universitas Indonesia (UI) mengambil jurusan Hubungan Internasional.
