Sekda Jabar: Anggaran Sewa Helikopter Khusus Medis Masih Berproses
- Pemprov Jawa Barat memastikan rencana penyewaan helikopter medis untuk wilayah selatan tetap berjalan dan akan dibiayai melalui APBD 2026 yang kini masih dalam proses penganggaran.
- Helikopter akan digunakan mendukung operasional RSUD Jampang Kulon dan RSUD Pameungpeuk, termasuk mengantar dokter spesialis serta mengevakuasi pasien dari daerah dengan akses sulit.
- Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan kebijakan ini murni untuk mempercepat layanan kesehatan, bukan fasilitas pribadi, agar pemerataan pelayanan medis di wilayah terpencil bisa tercapai.
Bandung, IDN Times - Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyewa helikopter untuk mendukung layanan kesehatan di wilayah selatan Jabar dipastikan berlanjut. Anggaran untuk sewa tersebut akan menggunakan APBD yang ditentukan pada tahun 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar, Herman Suryatman mengatakan, pembiayaan penyewaan helikopter untuk operasional RSUD Jampang Kulon dan RSUD Pameungpeuk kemungkinan masuk dalam skema pergeseran APBD Murni 2026 atau paling lambat melalui APBD Perubahan 2026.
"Masih berproses. Kemungkinan di pergeseran atau di perubahan," kata Herman dalam layanan pesan, Senin (23/2/2026).
1. Dipastikan anggaran dialokasikan tahun ini
Meski begitu, Herman belum mengetahui secara pasti berapa anggaran yang akan dialokasikan khusus untuk helikopter tersebut. Namun, dipastikan rencana ini akan berjalan dan dianggarkan menggunakan APBD 2026. "Dipastikan tahun ini dianggarkan, saat ini masih berproses," ucapnya.
Sebelumnya gagasan penyewaan helikopter muncul setelah Direktur RSUD Jampang Kulon, Lusi Apriani, mengeluhkan sulitnya mempertahankan tenaga medis, terutama dokter spesialis, yang enggan bertugas di wilayah dengan akses jauh dan medan berat.
Merespons hal itu, Gubernur Dedi Mulyadi memilih untuk memberikan pelayanan udara agar mempermudah menjangkau pasien terpencil.
"Atau perlu saya siapin helikopter? Ada helipad di situ enggak? Nanti saya mau kontrak sama helikopter, status kontraknya gubernur saja. Di mana helikopteritu nanti digunakan untuk dokter kunjungan. Itu termasuk untuk angkut pasien yang harus diangkut ke rumah sakit," ucap Dedi, dikutip Senin (23/2/2026).
2. Pesawat khusus pasien dan tenaga kesehatan
Soal skema yang disiapkan, Dinas Kesehatan akan menyewa helikopter selama satu tahun dengan sistem on call. Armada tersebut diproyeksikan khusus untuk kebutuhan medis, mengantar dokter spesialis kunjungan sekaligus mengevakuasi pasien rujukan dari wilayah selatan dengan cakupan luas dan akses geografis menantang.
"Dinas Kesehatan nanti sewa heli setahun, on call. Nanti Rumah Sakit Jampang Kulon, Rumah Sakit Pameungpeuk, dilengkapi helipad dan Pemprov akan menyewa helikopter," ujarnya.
3. Dipastikan bukan untuk pribadi
Dedi memastikan, penyewaan helikopter akan menjadi fasilitas pribadi kepala daerah. Ia menegaskan, kebijakan ini murni untuk kepentingan percepatan layanan kesehatan dan menjawab disparitas akses di wilayah selatan Jabar.
"Bukan untuk kepentingan gubernur, keliling naik helikopter, tapi untuk kepentingan paramedis menggunakan helikopter sebagai sarana cepat menangani pasien dan agar dokter-dokter spesialis itu mau berkunjung ke sana," kata dia.
![[QUIZ] Mau Tukar Uang THR? Tebak Cara Resmi Buru Uang Baru di Bandung](https://image.idntimes.com/post/20230406/antarafoto-penukaran-uang-pecahan-kecil-di-jambi-050423-ws-2-b31c62292b4d85cb1dfdfd411de3ed77.jpg)