Sekda Jabar Akui Pembayaran Utang BPJS Terkendala Pilkada
- Sekda Jabar mengakui hutang BPJS Kesehatan sebesar Rp300 miliar kepada kabupaten dan kota di Jawa Barat.
- Hutang ini terkendala pembayarannya karena anggaran Pilkada serentak yang besar pada tahun 2024, sehingga fiskal terbatas.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan koordinasi dengan TAPD untuk mencari jalan keluar dalam pembayaran hutang BPJS Kesehatan.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jabar memiliki utang BPJS Kesehatan sebesar Rp300 miliar kepada kabupaten dan kota. Utang ini sudah ada sejak dirinya belum menjabat sebagai Gubernur Jabar.
Merespons hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Hermann Suryatman mengatakan, utang ini nantinya akan dikoordinasikan bersama dengan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari jalan keluarnya.
Namun, untuk alasan secara umum, Herman berdalih, utang ini belum dibayarkan karena pada tahun sebelumnya anggaran banyak digunakan untuk Pilkada.
"Kami bisa melakukan mapping, solusinya seperti apa mulai dari perubahan sekarang dan murni 2026. Yang jelas informasi secara umum. Kenapa seperti ini? Karena tahun ini kan ada Pilkada serentak ya, dan itu perencananya di 2024," kata Hermann di Bandung, Senin (16/6/2025).
1. Pilkada juga penting
Menurutnya, pada 2024 pemerintah provinsi mengeluarkan dana yang cukup besar. Di mana saat itu anggaran hibah untuk Pilkada mencapai Rp1,104 triliun dengan pencairan bertahap, sebesar 40 persen tahun 2023 dan 60 persen tahun 2024.
"Itu kan membutuhkan anggaran cukup besar. Jadi memang ada beberapa atensi, kepentingan bersama yang harus diselesaikan sementara fiskal terbatas. Makanya kami jejerkan begitu yang anggaran 2025 ini salah satunya untuk menyukseskan Pilkada serentak, yang alhamdulillah lancar kan," ujarnya.
Dengan anggaran yang besar ini, Hermann mengatakan, wajar jika akhirnya ada beberapa urusan yang belum dilunasi. Hanya saja, dia menekankan, bukan berarti utang BPJS ini tidak penting, oleh karena itu pemerintah berkomitmen untuk melunasinya tahun ini.
"Tentu itu ada konsekuensi pembiayaan. Nah, karena itu ada hal yang barangkali belum optimal pembiayaannya BPJS. Tapi bukan berarti tidak penting. BPJS sangat penting, makanya kami sekarang akan seriusi ya kronologinya akan kami bedah seperti apa," tuturnya.
2. TAPD akan dalami terlebih dahulu
Mengenai proses pembayaran tahun ini apakah sudah diayarkan ke daerah-daerah, Herman menegaskan akan melakukan koordinasi dengan diskusi terlebih dahulu dengan TAPD Provinsi Jabar. Sebab, ia juga belum mengetahui apakah besaran bantuan untuk setiap kabupaten dan kota seperti apa.
"Kami lihat setiap tahunnya seperti apa. Apalagi kan kemarin ada tindak lanjut dari Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) ya. Setiap kabupaten kota alokasi bantuan BPJS dari kami itu proporsional. Kami juga akan dalami," katanya.
"Jangan-jangan ada yang miss, ya. Kabupaten kota kita merasa harus seperti tahun sebelumnya padahal setelah undang-undang HKPD dia ada konsekuensi," ucapnya.
3. Pastikan akan dibayar
Setelah koordinasi, nantinya, Herman mengungkapkan, kemungkinan akan keluar formula pembayaran utang dan pemberian bantuan untuk BPJS setiap kabupaten dan kota.
"Ini saya kira masalah hitungan-lah, nanti kami coba dalami. Jadi tidak usah khawatir untuk layanan kesehatan, tentu kami koordinasi dengan BPJS. Kami pastikan tetap berjalan ya, dan ini kan kita saling percaya antara BPJS dengan dengan kami," ujarnya.
Menurutnya, tunggakan seperti ini merupakan persoalan yang biasa. "Seperti halnya rumah sakit. RSUD kan sama juga dari BPJS, tidak dibayar semua. Suka ada tunggakan juga. Jadi saya kira kita harus fair lah. Kami ada tunggakan dan akan kami selesaikan," katanya.
"Tetapi BPJS juga kan selalu ada tunggakan ke RSUD ya. Saya kan tahu persis waktu di Sumedang. Ternyata di kabupaten kota juga sama," tuturnya.
