Ridwan Kamil: PPKM Darurat di Jabar Belum Memuaskan

Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Melihat kondisi tersebut, Emil mengungkapkan, petugas gabungan bersama Satgas COVID-19 akan meningkatkan pengetatan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat. Emil menyebutkan, petugas kepolisian akan memperbanyak titik penyekatan dan melakukan penindakan pidana ringan (tipiring) yang dilakukan petugas gabungan.

"Nanti akan banyak penyekatan dan penindakan di jalan-jalan, tipiring akan segera dilaksanakan, kami akan mengejar kekurangan 13 persen untuk menuju 30 persen," katanya.

IDN Times/Tunggul Kumoro

Untuk diketahui, Kapolda Jabar, Irjen Pol Ahmad Dofiri mengatakan, penyekatan di Jabar selama PPKM Darurat dilakukan sebanyak 106 titik. Adapun penerapannya dilakukan dengan pembagian, yakni ring 1, Ring 2, dan Ring 3 di berbagai kabupaten dan kota.

Polisi akan mengatur pergerakan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Jabar seperti sebelum Idul Fitri 2021. Menurutnya, aturan penyekatan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.

"Dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini pengendalian mobilitas masyarakat menjadi fokus utama pihak kepolisian. Sehingga masyarakat bisa saja dilarang bepergian apabila tak sesuai ketentuan," katanya.

Kemacetan jelang pintu keluar tol Pasteur, Bandung. (IDN Times/Istimewa)

Adapun aturan yang akan diterapkan polisi di titik penyekatan yaitu, dengan mengecek nomor kendaraan berdasarkan aglomerasi. Jika terdapat kendaraan dari luar aglomerasi, maka akan diputar balikkan.

Sedangkan, masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak, Dofiri bilang, bisa saja tetap diizinkan masuk ke daerah lain dengan perlengkapan dokumen yang sudah diatur dalam PPKM Darurat.

"Gerbang pintu tol, kami jaga, kami berlakukan sebagaimana surat edaran satgas, harus dilengkapi dengan antigen atau PCR, yang kedua harus dilengkapi dengan surat vaksin," jelasnya.

"Bagi mereka yang tidak punya syarat itu, mohon maaf, akan diputar balik oleh petugas," tambahnya.

Petugas gabungan memberhentikan pengendara motor yang berboncengan saat uji coba penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/4/2020). Pemerintah Kota Makassar terus melakukan sosialisasi hingga hari terakhir uji coba penerapan PSBB dengan harapan penerapan PSBB yang diterapkan pada 24 April - 7 Mei 2020 di daerah itu berjalan efektif dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. (ANTARA FOTO/Arnas Padda

Dofiri berharap, aturan PPKM Darurat bisa ditaati oleh masyarakat di seluruh Jabar. Bagi masyarakat yang nekat melanggar aturan, dikatakannya, polisi tidak akan segan memberikan sanksi dan hukuman pidana.

"Penerapan hukum itu upaya paling terakhir, apabila masyarakat membandel, jangan takut, tapi ini harus kesadaran kita bersama untuk mengurangi pandemi corona," kata dia.